Edy Pramana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Karikatur-Jokowi-Maruf.jpg" alt="Ilustrasi. Karikatur Jokowi Ma" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Karikatur Jokowi Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia dalam hal hubungan internasional dinilai sudah baik. Toh, pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'aruf Amin tetap harus memperhatikan beberapa aspek agar kedaulatan dan kehormatan Indonesia di mata dunia lebih bertaji. Hal tersebut disampaikan Pakar Politik Hubungan Internasional Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah. Dirinya menyebut, saat ini Indonesia di sektor hubungan internasional dikatakannya sudah cukup mumpuni baik di sektor hubungan bilateral antarnegara maupun multilateral.  "Suara Indonesia sudah mulai didengar dengan menjadi anggota Dewan Keamanan (DK) tidak tetap Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Hanya saja ke depan kita berhadapan dengan situasi yang semakin tidak menentu. Ini harus diantisipasi," ujarnya ketika dihubungi JawaPos.com.  Selain hubungan internasional bilateral dan multilateral, performa Indonesia di mata internasional juga sudah sangat baik dengan melindungi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di luar. Banyak metode-metode berbasis elektronik yang sudah diterapkan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk membantu warga Indonesia di luar negeri saat membutuhkan bantuan. Itu harus diapresiasi," lanjut Reza.  Dirinya mencontohkan, saat ini WNI yang ada di luar negeri baik yang datang untuk bekerja atau berlibur di suatu negara, jika ada masalah saat ini mereka tahu alamat kedutaan besarnya, nomor yang harus dihubungi dan dia tahu siapa pejabatnya. Hal ini dikatakan Reza merupakan kemajuan yang perlu diapresiasi.  "Tapi kita berpacu dalam jumlah (sebaran) WNI di luar negeri yang sangat banyak. Di Malaysia banyak, di Timur Tengah juga banyak, yang harus dipersiapkan oleh pemerintahan selanjutnya adalah mempersiapkan diplomat dalam jumlah yang lebih besar," sebut Reza.  Tak hanya menambah jumlah, pemerintah juga diminta meningkatkan kualitas diplomatnya dengan menambah bidang keahlian yang lebih spesifik. Tujuannya agar kalau ada kendala WNI di luar negeri, keputusan bisa diambil lebih cepat.  Selain itu, yang mesti diperhatikan pemerintahan selanjutnya adalah anggaran Kementerian harus diperbesar. Menurut Reza, hal ini tentang orang kerja, urusannya tak hanya Indonesia, tapi juga urusan di negara lain.  "Karena melindungi warga negara itu amanah konstitusi. Jika ada WNI bermasalah harus dikunjungi, didampingi, disiapkan pengacara dan jaminan hukum lainnya," ucapnya.  Sementara untuk multilateral, Indonesia saat ini dikatakannya sudah cukup dipandang. Seperti sudah disinggung di atas, saat ini Indonesia suaranya sudah mulai didengar dengan menjadi anggota Dewan Keamanan tidak tetap PBB. Malahan yang terbaru, saat ini Indonesia juga dipercaya sebagai Dewan HAM PBB.  Dengan demikian, menurut Reza, Indonesia dari aspek hubungan internasional bisa ikut langsung mempengaruhi jalannya resolusi PBB dengan membuat agenda sampai ikut membahasnya di Majelis Umum.  Tantangan ke Depan  Tantangan ke depan adalah apa yang harus dibenahi, apa yang harus dipersiapkan Indonesia dari aspek hubungan internasional adalah Indonesia harus menjalin koalisi lebih baik lagi dengan GNB (Gerakan Non-Blok). Hal tersebut agar hasil-hasil baik dari diplomasi Indonesia dengan PBB dapat juga dilanjutkan oleh koalisi negara GNB.  Adapun poin yang harus dibenahi di sektor bilateral, Indonesia masih memiliki tantangan hubungan dengan negara-negara Pasifik Selatan yang agak kurang bersahabat dengan Indonesia. Menurut Reza, kepada mereka kalau perlu dibuat konsulat Indonesia di sana sehingga bisa mencegah terjadinya kritik yang tak beralasan atas Indonesia. Selama ini beberapa negara Pasifik Selatan kerap demikian.  "Misalnya saja negara Vanuatu dan Solomon Island yang selalu mengkritik Indonesia. Yang terbaru mereka mengatakan bahwa konflik di Papua adalah penindasan terhadap Hak Asasi Manusia," terang Reza. Vanuatu belakangan disebut sebagai negara yang mendukung kemerdekaan Papua.  Selanjutnya, terkait kedaulatan, Indonesia juga diminta harus lebih tegas terhadap negara lain yang mengizinkan kelompok anti Indonesia yang berada di sana. Misalnya di Inggris, Australia, di Amerika Serikat (AS), Belanda dan masih banyak lagi.  "Kita harus berani mengatakan kepada mereka, orang-orang yang anti Indonesia yang tinggal di sana jangan diberikan panggung. Itu menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan kita pada ketulusan negara tersebut untuk menghargai kedaulatan Indonesia dan keutuhan wilayah Indonesia. Saya harapkan pemerintah kita lebih tegas terhadap hal tersebut," paparnya.  Sama seperti sektor bilateral dan multilateral, dari sektor hukum internasional, Indonesia juga dikatakan sudah cukup baik dengan banyak MOU dengan negara lain tentang perbatasan yang sudah disepakati.  Meski begitu, hal seperti ini harus didukung oleh tersedianya ahli hukum internasional yang lebih banyak. Selain itu, dibutuhkan juga ahli hukum di bidang hak kekayaan intelektual apa lagi saat ini sedang massif ekonomi digital dan perkembangan teknologi komunikasi.  "Sekarang memang tidak kurang, tapi harus diperbanyak. Jika tidak, kedepan akan banyak negara yang mempermainkan kita di sektor hak cipta dan hak paten. Kemenlu juga tidak hanya harus menambah diplomatnya, tetapi juga harus memiliki kualifikasi khusus. Yang sudah ada bisa ditraining lagi, sehingga kita memiliki diplomat yang memiliki aspek-aspek keahlian yang lebih spesifik lagi," tuturnya.  Reza mengatakan agar kedaulatan Indonesia bisa tetap terjaga adalah pemerintah tidak sembarang memilih mitra. Kemenlu dalam hal ini bermitra dengan DPR di Komisi 1.  "Saya harap ini benar-benar dicari orang yang berkualitas dan mengerti bidangnya. Tolong bagi yang duduk di Komisi 1, mereka harus benar-benar orang yang mengerti masalah Indonesia. Mohon lah mereka dengan latar belakang yang tidak tepat jangan duduk di situ," tegasnya.  Selanjutnya, tantangan ke depan di sektor hukum internasional, Indonesia saat ini masih harus mengikuti dan jeli melihat situasi perang dagang AS dengan Tiongkok. Karena tidak mustahil masing-masing pihak (AS dan Tiongkok) akan mengambil sikap untuk menekan Indonesia karena kita sama-sama memiliki ketergantungan terhadap kedua negara tersebut.  Kemudian dari sektor hukum internasional, Indonesia harus mengejar perjanjian percepatan batas wilayah dengan negara sekeliling Indonesia seperti Australia, Singapura, Filipina, Thailand dan Timor Leste.  Di pemerintahan baru, Reza menilai Indonesia tetap dapat mempertahankan kehormatannya di mata dunia dengan catatan kondisi dalam negeri stabil, ekonomi berkembang dan pemerintah mencapai sasaran-sasaran pembangunannya. Jika itu bisa dicapai, harapannya kita bisa lebih berdaulat di mata internasional.  "Karena bicara kedaulatan, selain Kemenlu ada juga Kementerian Pertahanan, TNI, Polri dan aspek lainnya. Mereka bisa menjaga kedaulatan kalau stabilitas nasional terjaga dan ekonominya baik," tandasnya.

Jokowi-Ma'aruf Harus Tingkatkan Aspek Ini Soal Hubungan Internasional

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

Abdul Rahman

Waktu imsak Jakarta dan Jogjakarta selisihnya sekitar 15 menit. Waktu imsak di Jakarta pukul 04.33 WIB, sementara di Jogja pukul  04.18 WIB.

Waktu Imsak dan Buka Puasa Hari Ini, Kamis (5/3), Jakarta Lebih Lambat 15 Menit dari Jogja

Antonius Oskarianto Adur

Alfredo Tata dan Kakang Rudianto jadi korban rasisme di media sosial setelah laga Persebaya vs Persib. Mereka pastikan pertikaian sudah selesai

Latu Ratri Mubyarsah

Alfredo Tata dan Kakang Rudianto Jadi Korban Rasisme, Pastikan Sudah Tidak Ada Lagi Pertikaian

Mohamad Nur Asikin

Ribuan jamaah memadati area utama masjid hingga pelataran mengikuti kajian dengan khusyuk, menciptakan suasana reflektif yang meneduhkan.

Temani Masyarakat Jalani Ibadah Puasa Lewat “Kajian Adem Ramadhan” di Masjid Istiqlal Jakarta 

Bramasta JP

Steven Gerrard desak Arne Slot mainkan Rio Ngumoha sebagai starter usai kontribusi impresif dari bangku cadangan di Liverpool musim 2025/2026

Steven Gerrard Desak Arne Slot Mainkan Rio Ngumoha sebagai Starter Berkat Kontribusi dari Bangku Cadangan

Sri Wahyuni

Kekalahan Liverpool dari Wolves pada laga lanjutan liga Inggris memicu perdebatan tentang identitas permainan The Reds yang mulai memudar

Legenda Sebut Liverpool Kehilangan Jati Diri usai Dipermalukan Wolves

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Jokowi-Ma'aruf Harus Tingkatkan Aspek Ini Soal Hubungan Internasional

Tags

Artikel Terkait

Popular News

Waktu Imsak dan Buka Puasa Hari Ini, Kamis (5/3), Jakarta Lebih Lambat 15 Menit dari Jogja

Alfredo Tata dan Kakang Rudianto Jadi Korban Rasisme, Pastikan Sudah Tidak Ada Lagi Pertikaian

Temani Masyarakat Jalani Ibadah Puasa Lewat “Kajian Adem Ramadhan” di Masjid Istiqlal Jakarta

Steven Gerrard Desak Arne Slot Mainkan Rio Ngumoha sebagai Starter Berkat Kontribusi dari Bangku Cadangan

Legenda Sebut Liverpool Kehilangan Jati Diri usai Dipermalukan Wolves

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Jokowi-Ma'aruf Harus Tingkatkan Aspek Ini Soal Hubungan Internasional

Tags

Artikel Terkait

Kumpulkan SBY, Jokowi, hingga Pimpinan Parpol di Istana, Prabowo Bangun Soliditas di Tengah Geopolitik Global

Tak Ada Megawati, Prabowo Makan Malam bareng Jokowi, SBY, hingga Ketua Umum Parpol di Istana Negara

Lewat Kaesang, Jokowi Titip Salam ke Abuya Ahmad Muhtadi Dimyathi

Popular News

Waktu Imsak dan Buka Puasa Hari Ini, Kamis (5/3), Jakarta Lebih Lambat 15 Menit dari Jogja

Alfredo Tata dan Kakang Rudianto Jadi Korban Rasisme, Pastikan Sudah Tidak Ada Lagi Pertikaian

Temani Masyarakat Jalani Ibadah Puasa Lewat “Kajian Adem Ramadhan” di Masjid Istiqlal Jakarta

Steven Gerrard Desak Arne Slot Mainkan Rio Ngumoha sebagai Starter Berkat Kontribusi dari Bangku Cadangan

Legenda Sebut Liverpool Kehilangan Jati Diri usai Dipermalukan Wolves

Download Aplikasi JawaPos.com