<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/29/Screen-Shot-2025-12-29-at-153437-1814373102.png" alt="Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dikawal oleh petugas penjara di Kompleks Pengadilan Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia, pada 22 Desember 2025 (Hasnoor Hussain/Reuters)." width="100%">
<figcaption>Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dikawal oleh petugas penjara di Kompleks Pengadilan Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia, pada 22 Desember 2025 (Hasnoor Hussain/Reuters).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur menjatuhkan vonis 15 tahun penjara kepada mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, dalam persidangan besar keduanya terkait skandal dana negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Putusan dibacakan pada Jumat, menandai babak penting dalam salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah Malaysia. Dalam putusan tersebut, Najib yang kini berusia 72 tahun dinyatakan bersalah atas seluruh dakwaan, yakni 21 tuduhan pencucian uang dan empat dakwaan penyalahgunaan kekuasaan. Majelis hakim menilai Najib terbukti terlibat dalam pemindahan dana ilegal sebesar MYR 2,2 miliar atau sekitar 543 juta dolar AS dari dana kekayaan negara 1MDB ke rekening pribadinya. Hakim Collin Lawrence Sequerah menepis klaim Najib yang menyebut dakwaan tersebut bermuatan politik. Menurutnya, seluruh pembelaan itu runtuh oleh bukti-bukti kuat yang dihadirkan di persidangan. &ldquo;Dalih bahwa dakwaan ini adalah perburuan politik terbantahkan oleh bukti yang dingin, keras, dan tak terbantahkan, yang menunjukkan terdakwa menyalahgunakan posisinya yang sangat berkuasa di 1MDB,&rdquo; ujar Sequerah saat membacakan putusan dikutip via Al-Jazeera. Jaksa penuntut menyebut Najib menyalahgunakan jabatannya sebagai perdana menteri, menteri keuangan, sekaligus ketua dewan penasihat 1MDB untuk memindahkan dana dalam jumlah besar ke rekening pribadi lebih dari satu dekade lalu. Atas empat dakwaan penyalahgunaan kekuasaan, Najib dijatuhi hukuman masing-masing 15 tahun penjara, sementara untuk 21 dakwaan pencucian uang ia divonis lima tahun penjara per dakwaan. Seluruh hukuman tersebut dijalani secara bersamaan. Ini bukan vonis pertama bagi Najib. Pada 2020, ia telah dinyatakan bersalah dalam perkara lain terkait 1MDB dan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara atas penyelewengan dana sekitar 9,9 juta dolar AS. Hukuman tersebut kemudian diringankan menjadi enam tahun. Namun, persidangan terbaru ini dinilai sebagai yang paling krusial karena melibatkan entitas inti 1MDB dan nilai kerugian yang jauh lebih besar. Proses hukum berjalan selama tujuh tahun dan menghadirkan 76 saksi, termasuk Najib sendiri. Peneliti kehormatan dari University of Nottingham Asia Research Institute Malaysia, Bridget Welsh, menyebut kasus ini sangat kompleks dan sarat penundaan. &ldquo;Persidangan ini penuh penundaan dan sangat rumit untuk dipahami. Kejahatan keuangan seperti ini berlapis-lapis dan membutuhkan proses panjang,&rdquo; kata Welsh kepada Al Jazeera. Dalam persidangan, Najib tetap bersikukuh bahwa dirinya telah disesatkan oleh pengusaha buron Low Taek Jho atau Jho Low, yang masuk daftar buronan Interpol sejak 2016. Namun hakim menilai hubungan keduanya jauh lebih erat dari yang diakui Najib. Menurut Sequerah, bukti-bukti menunjukkan adanya 'ikatan dan hubungan yang tak terbantahkan' antara Najib dan Jho Low, yang berperan sebagai perantara dan proksi sang mantan perdana menteri. Hakim juga menolak pembelaan Najib yang mengklaim sebagian dana tersebut merupakan sumbangan dari keluarga kerajaan Arab Saudi. &ldquo;Terdakwa bukan orang lugu yang tidak memahami apa yang terjadi di sekelilingnya. Upaya menggambarkan dirinya sebagai sosok yang tidak tahu-menahu harus gagal total," tegas Sequerah. Ujian bagi Penegakan Hukum Malaysia Skandal 1MDB menjadi titik balik besar bagi politik Malaysia sejak mencuat pada 2015 dan berujung pada tumbangnya UMNO dari tampuk kekuasaan pada 2018, setelah enam dekade berkuasa. Meski menghadapi vonis berat, Najib masih memiliki basis pendukung yang cukup kuat. Analis politik yang berbasis di Kuala Lumpur, James Chai, menilai kasus ini menjadi isu sensitif bagi UMNO dan berpotensi memengaruhi stabilitas pemerintahan koalisi Perdana Menteri Anwar Ibrahim. &ldquo;Putusan ini bisa memicu tekanan politik, termasuk dorongan agar UMNO keluar dari koalisi pemerintah,&rdquo; kata Chai kepada Al Jazeera. Ia menambahkan, meskipun putusan hakim dinilai adil dan tanpa celah besar, vonis atas seluruh dakwaan bisa dipersepsikan terlalu keras oleh para pendukung Najib di tengah dinamika politik yang terus berubah. &ldquo;Ironisnya, agenda antikorupsi yang mengantarkan pemerintah saat ini ke tampuk kekuasaan justru bisa menjadi beban politik,&rdquo; ujar Chai. Sementara proses banding dan tahapan hukum lanjutan masih terbuka, Bridget Welsh menilai hasil akhir kasus Najib Razak akan menjadi cerminan sejauh mana akuntabilitas politik dan independensi peradilan benar-benar ditegakkan di Malaysia. &nbsp;

Najib Razak divonis 15 tahun penjara dalam sidang besar skandal 1MDB. Putusan ini jadi ujian serius bagi hukum dan stabilitas politik

Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak Divonis 15 Tahun Penjara dalam Sidang Besar Skandal 1MDB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Najib-Razak-Reuters.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak menjalani perawatan di Rumah Sakit Rehabilitasi Cheras (HRC) setelah mengeluhkan kondisi kesehatannya yang tidak baik selama di dalam penjara.  Menurut keterangan dari Departemen Penjara Malaysia di Kuala Lumpur, Rabu, Najib menjalani perawatan dan pemantauan kesehatan lebih lanjut di HRC sejak Senin (19/9), setelah ahli medis di RS Kuala Lumpur (HKL) merujuknya ke rumah sakit tersebut.  Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur memerintahkan agar Najib dibawa ke RS untuk menjalani pemeriksaan kesehatan setelah diberi tahu soal kondisi mantan PM tersebut pada 12 September 2022.  Sesuai Pasal 37 Undang-Undang Penjara, ketentuan undang-undang dan Peraturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perlakuan terhadap Tahanan (Mandela Rules), Departemen Penjara Malaysia telah mengirim Najib ke HKL untuk perawatan medis di sana.  Najib akan dikembalikan ke Penjara Kajang untuk menjalani hukuman setelah mendapatkan izin dari ahli medis. Lembaga Pemasyarakatan menegaskan pihaknya bertanggung jawab untuk memastikan kesehatan narapidana selalu dipantau dan dijaga.  Najib sedang menjalani masa tahanan 12 tahun penjara setelah Mahkamah Persekutuan di Putrajaya menolak banding yang diajukannya terkait vonis penyalahgunaan dana SRC International Sdn Bhd sebesar 42 juta ringgit Malaysia (sekitar Rp183,85 miliar) pada 23 Agustus lalu.  Mantan PM Malaysia itu juga divonis denda sebesar 210 juta ringgit (sekitar Rp693,79 miliar). Proses pengadilan terkait dugaan korupsi 1Malaysia Development Bhd itu juga harus ditunda selama seminggu karena kondisi kesehatan Najib yang tidak memungkinkan. Persidangan di Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur rencananya baru akan dilanjutkan pada 26 September. (*)

Mengeluh Sakit di Penjara, Najib Razak Dirawat di Rumah Sakit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Nooryana-Najwa-The-Star.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak jatih sakit usai kalah banding dalam kasus korupsi yang membelitnya. Seperti diketahui, Najib Razak dipenjara selama 12 tahun dan sudah menjalani 3 minggu. Sang anak, Nooryana Najwa, buka suara terkait kondisi Najib Razak.  Najwa meminta perawatan medis yang layak untuk ayahnya yang dipenjara. Razak datang ke sebuah rumah sakit di Kuala Lumpur pada 4 September untuk pemeriksaan medis rutin. Namun, dalam unggahan di media sosialnya, Najwa mengklaim bahwa pada 10 September, ketika dokter memeriksa Razak, mereka hanya mengganti obatnya dan mengirimnya kembali ke penjara. Dia mengklaim bahwa keinginan Razak untuk terus diperiksa di rumah sakit ditolak tanpa merinci siapa yang menolak permintaan tersebut.  "Dengan alasan kemanusiaan, keluarga kami memohon kepada otoritas penjara, rumah sakit, dan pemerintah untuk melakukan hal yang benar dan mengizinkan ayah saya untuk menerima perawatan medis dan observasi yang layak," ungkap Najwa seperti dilansir Reuters.  Dia menambahkan bahwa ayahnya memiliki tekanan darah tinggi dan memiliki sakit maag. Kondisi ini telah berulang selama lebih dari 15 tahun.  Menanggapi permintaan Najwa, Perdana Menteri Malaysia saat ini, Ismail Sabri Yaakob, menginstruksikan Kementerian Kesehatan Malaysia untuk memberikan Razak pengobatan terbaik. Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Malaysia, Noor Hisham Abdullah, merespons hal itu. Ia mengatakan Razak diberi obat yang sama. Pemerintah sudah menjamin pengobatan Razak.  Sebelumnya banding Razak ditolak oleh pengadilan tinggi Malaysia. Razak tetap harus mendekam di dalam penjara.

Najib Razak Kalah Banding, Jatuh Sakit, Sang Anak Curhat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Rosmah-Mansor-The-Sun-Daily.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Istri Mantan PM Malaysia Najib Razak, Rosmah Mansor menangis ketika divonis bersalah di pengadilan. Ia mengatakan kepada hakim Mohamed Zaini Mazlan bahwa dia tidak bersalah dan tidak pernah menghambur-hamburkan uang.  Rosmah, 70, emosional saat memberikan keterangan. Ia mengaku menjadi korban karena tidak pernah meminta uang dan tak pernah menyentuh uang.  “Saya harap Yang Mulia akan mempertimbangkan fakta bahwa saya seorang ibu rumah tangga. Tuhanku, lihatlah saya sebagai seorang perempuan dengan belas kasih, dengan sedikit kemanusiaan," katanya.  “Saya tidak pernah menyentuh uang bahkan di BAKTI (Badan Amal dan Kebajikan Tenaga Menteri dan Timbalan Menteri). Saya tidak tahu Jepak Holdings (mantan direktur pelaksana Jepak Holdings Sdn Bhd, Saidi Abang Samsudin). Saya menyarankan dia untuk tidak ditipu. Saya tidak pernah meminta uang. Tak seorang pun melihat saya menghitung uang dan membawanya ke atas," tambahnya.  Meski begitu, Rosmah menghormati keputusan hakim. Ia mengatakan dia selalu mengatakan yang sebenarnya.  "Saya menghormati keputusan Anda, tetapi saya ingin pergi dengan ingatan yang baik tentang apa itu pengadilan. Saya membentuk pengadilan khusus untuk anak-anak (untuk pelanggaran seksual). Tidak ada yang memikirkan pecandu narkoba dan duduk bersama mereka yang berada di sektor pemerintah dan swasta dan mengadopsi ide dari Unicef ​​untuk memulai dengan anak-anak,” katanya.  "Ya Tuhan, saya ingin anak-anak memiliki budi pekerti yang baik," tambahnya.  Ia mengumbar segala hal positif tentang dirinya.  Rosmah mencontohkan, dirinya juga sebagai Ketua Persatuan Bulu Tangkis Malaysia dan tidak pernah berpikir untuk mengambil uang.  “Saya tidak pernah mempengaruhi suami saya,” katanya.

Divonis Bersalah, Istri Najib Razak Menangis, Sebut Tak Sentuh Uang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/istri-najib-razak-didakwa-17-pelanggaran-pencucian-uang_m_.jpg" alt="Istri mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, Rosmah Mansor didakwa dengan 17 pelanggaran pada Kamis (4/10). Pelanggaran tersebut termasuk pencucian uang" width="100%">
<figcaption>Istri mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, Rosmah Mansor didakwa dengan 17 pelanggaran pada Kamis (4/10). Pelanggaran tersebut termasuk pencucian uang</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Pengadilan Tinggi di Kuala Lumpur pada Kamis menjatuhkan hukuman total 30 tahun penjara serta denda 970 juta ringgit Malaysia (sekitar Rp3,22 triliun) pada istri mantan Perdana Menteri Najib Razak, Rosmah Mansor, dalam kasus korupsi.  Majelis hakim menyatakan Rosmah bersalah atas tiga dakwaan korupsi terkait proyek panel surya hibrida senilai 1,25 miliar  RM (sekitar Rp4,14 triliun) untuk sekolah pedesaan di Sarawak, seperti dilaporkan Bernama.  Majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara masing-masing 10 tahun untuk tiga dakwaan tersebut.  Namun karena majelis memerintahkan hukuman penjara dilaksanakan secara bersamaan sejak tanggal diputuskan, Rosmah hanya akan menjalani hukuman tersebut selama 10 tahun, beserta membayar denda 970 juta ringgit Malaysia (RM).  Hakim Mohamed Zaini Mazlan yang memimpin sidang tersebut memutuskan, bahwa penuntutan berhasil membuktikan kasus itu tanpa keraguan. Rosmah didakwa korupsi karena meminta RM 187,5 juta atau sekitar Rp 621,377 miliar, juga menerima suap RM 6,5 juta (sekitar Rp 21,54 miliar ) dari pejabat perusahaan yang memenangkan proyek tersebut.  Suap tersebut diduga diterima melalui mantan ajudannya, Rizal Mansor, sebagai hadiah karena telah membantu Jepak Holdings Sdn Bhd mendapatkan proyek panel surya hibrida serta pemeliharaan dan pengoperasian genset diesel untuk 369 sekolah di pedesaan di Sarawak dari Kementerian Pendidikan melalui negosiasi langsung.  Rosmah dalam pembelaan sebelumnya telah menyatakan tidak bersalah atas tuduhan meminta dan menerima suap yang terjadi antara 2016 hingga 2017 tersebut.  Dalam sidang putusan di Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur tersebut, Hakim Zaini sempat menolak permohonan Rosmah agar dirinya tidak mendengarkan atau mengambil keputusan atas kasus tersebut. Pengadilan memberikan penundaan eksekusi sambil menunggu banding. (*)  &nbsp;

Istri Najib Razak Divonis Penjara 30 Tahun dan Denda Rp 3,22 Triliun!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/istri-najib-razak.jpg" alt="DALAM SOROTAN: Rosmah Mansor saat tiba di Pengadilan Federal di Putrajaya (16/8). (AFP)" width="100%">
<figcaption>DALAM SOROTAN: Rosmah Mansor saat tiba di Pengadilan Federal di Putrajaya (16/8). (AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Di mana Jho Low? Pertanyaan itu simpel, tapi sulit dijawab. Sejak kasus megakorupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB) mencuat dan menyeret mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, pria yang memiliki nama asli Low Taek Jho itu bak hilang ditelan bumi.  Padahal, dia dipastikan telah berkonspirasi dengan Najib dan kroni-kroninya untuk menggelapkan dana milik 1MDB. Bahkan, Jho Low diduga menjadi otak yang mengatur ke mana saja aliran dana tersebut pergi.  Rabu (24/8) lalu Bradley Hope berinisiatif melakukan perburuan Jho Low. Hope adalah salah satu penulis buku The Billion Dollar Whale: The Man Who Fooled Wall Street, Hollywood and the World. Buku yang ditulis bersama dengan Tom Wright tersebut menceritakan rentetan kejadian korupsi 1MDB.  Melalui akun media sosialnya, Hope meminta para pengikutnya untuk memberikan informasi tentang keberadaan Jho Low. Dia menyertakan alamat e-mail-nya dengan dilengkapi tagar #whereisjholow alias di mana Jho Low.  ’’Dengan Najib sudah berada di penjara, dia (Jho Low) adalah potongan teka-teki terakhir (skandal 1MDB, Red),’’ cuit Hope di akun Twitter-nya.  Hope meminta agar informasi pencarian Jho Low itu disebarkan ke para pengguna media sosial di Tiongkok. Negeri Panda tersebut tidak memiliki Twitter, mereka memakai Weibo. Pada November 2020, Al Jazeera memang melaporkan bahwa Jho Low berada di Makau. Dia tinggal di rumah milik anggota senior Partai Komunis Tiongkok dan bepergian dengan bebas. Padahal, dia masuk dalam daftar pencarian Interpol. Tiongkok berkali-kali menampik bahwa mereka menampung Jho Low.  Sebelum menjadi buron, Jho Low dikenal dengan gaya hidupnya yang supermewah. Dia berteman dengan jajaran bintang Hollywood. Sebut saja Kim Kardashian dan Leonardo DiCaprio.  Dia juga mengencani supermodel Australia Miranda Kerr. Low memberikan hadiah Ferrari putih senilai USD 325 ribu (Rp 4,8 miliar) di pernikahan Kim. Dia juga memberikan lukisan Picasso dan Basquiat kepada DiCaprio serta cincin berlian senilai USD 8 juta (Rp 118,3 miliar) kepada Kerr. Hadiah-hadiah tersebut terpaksa diserahkan ke kejaksaan AS ketika kasus 1MDB mencuat.  Bukan hanya Hope yang ingin Jho Low segera ditangkap. Ketua Partai DAP Malaysia Lim Guan Eng merasakan hal yang sama. Menurut dia, pemerintah Malaysia harus menggandakan upaya untuk menangkap Jho Low. ’’Sangat tidak adil dan merupakan parodi keadilan bahwa Jho Low, keluarga, dan rekan-rekannya yang terkait dengan skandal itu dibiarkan berkeliaran bebas, sementara Najib menjalani hari-harinya di pengadilan,’’ ujarnya seperti dikutip Free Malaysia Today.  Najib memang sudah dipenjara, tapi proses peradilan masih berjalan terus. Sebab, dia dijerat dengan 42 dakwaan terkait korupsi 1MDB. Hukuman yang dijalani saat ini hanya untuk 7 dakwaan. Sebanyak 35 dakwaan sisanya masih diproses.  Kemarin (25/8) Najib kembali ke pengadilan tinggi. Dia harus menjalani persidangan untuk 4 dakwaan penyalahgunaan kekuasaan dan 21 dakwaan pencucian uang yang melibatkan MYR 2,3 miliar (Rp 7,6 triliun) dana 1MDB. Jika dinyatakan bersalah, hukuman maksimal untuk penyalahgunaan kekuasaan adalah 20 tahun penjara dan 15 tahun penjara untuk pencucian uang.  Najib datang ke pengadilan dengan pengamanan ketat. Politikus 69 tahun tersebut tidak banyak berbicara. Istrinya, Rosmah Mansor, datang terpisah untuk mendampingi. Dia datang ke kompleks pengadilan Kuala Lumpur bersama putrinya, Nooryana Najwa.  Rosmah juga tidak lepas dari skandal. Pada 1 September pukul 09.00 nanti, Pengadilan Tinggi Malaysia memberikan putusan terkait proyek energi surya di sekolah pedesaan Sarawak senilai MYR 1,25 miliar atau Rp 3,96 triliun. Hukuman untuknya seharusnya dibacakan pada 7 Juli lalu, tapi proses peradilan ditunda.  Perempuan 70 tahun tersebut juga terseret dalam pusaran kasus 1MDB. Sebab, Rosmah dikenal sebagai ibu negara dengan gaya hidup mewah. Koleksi tas-tas bermerek miliknya mencapai ratusan dengan harga per tas puluhan hingga ratusan juta. Rosmah berkali-kali berbelanja gila-gilaan ketika suaminya melakukan kunjungan kenegaraan ke luar negeri.  Dalam buku yang ditulis Hope dan Wright, diungkapkan bahwa Rosmah sempat marah ketika Najib memangkas lawatannya di AS pada 2014. Saat itu ada banjir bandang di Malaysia dan Najib harus segera pulang. Agar sang istri tak marah, Najib membawa Rosmah ke salah satu gerai Chanel di Hawaii. Dia membelikan Rosmah jam tangan senilai USD 130 ribu (Rp 1,9 miliar) sebagai hadiah ulang tahun.  Najib membayarnya dengan kartu kredit. Namun, saat itu kartu tersebut sempat tidak bisa dipakai. Najib lalu menghubungi Jho Low dan akhirnya kartu itu bisa digunakan. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa pembayaran kartu kredit milik Najib itu dilakukan dengan dana dari 1MDB.  Pasca membelikan hadiah, Najib pulang ke Malaysia. Setidaknya ada 200 ribu penduduk Malaysia yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir kala itu. Rosmah tak ikut pulang. Dia tetap berada di AS dan berfoya-foya.

Bradley Hope Sebar E-Mail, Ajak Buru Buron Megakorupsi Malaysia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/najib-razak-di_penjara.jpg" alt="TERPIDANA: Mantan PM Malaysia Najib Razak di mobil polisi setelah upaya bandingnya ditolak Selasa (23/8). (AFP)" width="100%">
<figcaption>TERPIDANA: Mantan PM Malaysia Najib Razak di mobil polisi setelah upaya bandingnya ditolak Selasa (23/8). (AFP)</figcaption>
</figure>Diisukan Ada AC, Internet, dan Makanan Mewah di Sel Najib Razak  JawaPos.com – Tidak ada perlakuan khusus untuk mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak di penjara. Dia akan diperlakukan sama seperti tahanan lain di Penjara Kajang, Selangor.  Departemen Pemasyarakatan Malaysia kemarin (24/8) membantah foto-foto yang beredar di media sosial yang dilabeli sebagai kamar penjara khusus untuk terpidana kasus megakorupsi 1MDB itu. Sebelumnya, dalam unggahan akun Facebook D’eyo Adie tampak sebuah kamar yang bersih, luas, dan dilengkapi dengan meja serta rak seperti produk IKEA, TV, kulkas mini, serta tempat tidur lengkap dengan bantal yang empuk.  Menurut si pemilik akun, itu adalah ruangan untuk tahanan VIP. Mereka juga mendapatkan akses internet, buku, AC, serta makanan dan minuman mewah seharga Rp 496 ribu. Padahal, tahanan biasa hanya Rp 99 ribu per hari.  ’’Kami minta masyarakat tidak menyebarkan berita palsu.’’ Demikian bunyi pernyataan Departemen Pemasyarakatan kepada Free Malaysia Today (FMT).  Akun media sosial milik departemen tersebut langsung mengunggah tangkapan layar yang diklaim sebagai penjara VIP itu dan memberikan tulisan palsu dalam ukuran besar. Penahanan Najib memang masih menjadi sorotan hangat berbagai pihak.  Beberapa orang bahkan sengaja datang dari berbagai kota ke Penjara Kajang hanya untuk memastikan bahwa Najib benar-benar dipenjara di sana. Salah satunya adalah rombongan pemotor dari Port Dickson, Negeri Sembilan.  ’’Kami datang untuk melihat penjara yang kabarnya digunakan untuk menahan Najib. Kami senang dia akhirnya memulai hukumannya,’’ ujar Ganesh, salah seorang pemotor, seperti dikutip The Star.  Meski Pengadilan Federal yang tertinggi di Malaysia sudah menolak gugatan dan memastikan suami Rosmah Mansor itu bersalah, para pendukungnya tetap setia. Kemarin ratusan orang yang tergabung dalam Pertubuhan Jalinan Perpaduan Negara Malaysia mendatangi Istana Negara dan meminta kerajaan mengintervensi hukuman Najib. Mereka mengajukan dua tuntutan.  ’’Kami ingin pengampunan kerajaan diberikan kepada Najib dan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia Tan Sri Azam Baki bertemu dengan raja untuk memberikan bukti bahwa ada konflik kepentingan terkait dengan hakim Mohd Nazlan Mohd Ghazali,’’ ujar pemimpin kelompok Syed Muhammad Imran Syed Abdul Aziz.  Masalah konflik kepentingan hakim Nazlan itu sempat diajukan sebagai bukti baru dalam banding Najib, tapi Pengadilan Federal menolak. Najib memang memiliki peluang terakhir untuk bebas, yaitu lewat pengampunan raja alias grasi.  Namun untuk mendapatkannya, PM Ismail Sabri Yaakob harus membuat rekomendasi grasi kepada raja. Itu pernah terjadi pada Anwar Ibrahim saat 2018.  Kala itu, koalisi Pakatan Harapan menang pemilu. Mahathir Mohamad diangkat sebagai PM dengan perjanjian pembagian masa jabatan dengan Anwar. Saat itu, Anwar tidak bisa menjabat sebagai PM meski partainya, PKR, menang. Sebab, dia dipenjara atas dakwaan sodomi.  ’’Peluangnya 50:50 bahwa dia akan sukses mendapatkan ampunan dan kembali ke politik. Dia akan kembali dan ingin menjadi PM sekali lagi,’’ ujar Mahathir seperti dikutip Bloomberg News, Selasa (23/8).  Anwar di lain pihak berpendapat bahwa penahanan Najib merupakan awal yang baik. Menurut dia, itu akan mereformasi dan mendewasakan Malaysia sebagai negara demokrasi yang dinamis dengan institusi yang kuat. Namun di lain pihak, dia mengakui bahwa hidup di penjara bakal sulit bagi Najib.  ’’Penjara akan sangat kontras dengan gaya hidup hotel bintang tujuh mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak,’’ sindir Anwar.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/najib-razak-di_penjara-1-750x878.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> TERPIDANA: TERPIDANA: Najib Razak. (AFP)  Dibutuhkan jalan berliku dan panjang untuk membuat Najib mempertanggungjawabkan korupsi yang dilakukannya. Karena itulah, mereka yang menentangnya tidak mau dia sampai bebas dengan grasi. Lembaga pengawas pemilu, Bersih, kemarin meluncurkan petisi online. Intinya adalah meminta Raja Malaysia Yang Di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah untuk menolak upaya pemberian ampun bagi Najib.  Petisi yang diunggah di change.org tersebut sudah mendapatkan lebih dari 10 ribu dukungan pada hari pertamanya. Narasi dalam petisi itu menyebutkan bahwa Najib telah membuat malu negara. Seharusnya, siapa pun yang telah berbuat korupsi tidak boleh ditoleransi.  ’’Biarkan Najib menjalani 12 tahun hukumannya dan membayar denda Rp 696,4 miliar sebagai contoh bagi pemimpin lain yang berpikir mereka dapat menyalahgunakan posisi otoritas mereka secara korup,’’ bunyi petisi tersebut seperti dikutip Malay Mail.  Pengacara Mohamed Haniff Khatri Abdulla mengungkapkan bahwa Najib memiliki opsi lain di luar grasi. Yaitu, meminta Pengadilan Federal meninjau ulang keputusannya. Namun ketika proses itu berlangsung, Najib tetap harus mendekam di penjara, tidak bebas seperti sebelumnya.

Di Penjara, Eks PM Malaysia Najib Razak Tidak Terima Fasilitas VIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Nazib-Rajak-Reuters.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mendesak hakim agung untuk mundur pasca permohonan banding terakhirnya ditolak. Hakim menolak banding Najib atas hukuman korupsi dan hukuman penjara 12 tahun dalam kasus yang terkait dengan skandal keuangan 1MDB.  Langkah hari ini dilihat sebagai tawaran terbaru oleh Najib untuk mencegah putusan akhir dari Pengadilan Federal. Dalam pernyataan tertulis yang dibacakan di pengadilan, pengacara Najib Hisyam Teh Poh Teik mengatakan Ketua Hakim Tengku Maimun Tuan Mat harus mengundurkan diri dari panel lima anggota yang mendengarkan banding.  Kritikus mengatakan Najib telah berulang kali mencoba untuk menunda penutupan kasus, yang pertama kali diajukan pada 2018. Najib mengubah tim hukumnya hanya tiga minggu sebelum proses banding terakhir dimulai pekan lalu. Pengacaranya, Hisyam, mencoba untuk berhenti minggu lalu, dengan mengatakan bahwa dia tidak punya cukup waktu untuk bersiap, tetapi pengadilan menolak untuk memecatnya.  Hisyam kemudian mengatakan dia tidak akan membuat pengajuan baru dalam banding. Najib telah memprotes bahwa haknya untuk mendapatkan pemeriksaan yang adil dipertaruhkan karena dia tidak memiliki penasihat yang efektif atau perwakilan yang tepat dalam kasus seperti itu.  Sidang kemudian dimulai pada Kamis pekan lalu. Penuntut mengakhiri argumen mereka pada Jumat, dan pembelaannya dimulai pada Selasa (23/8). Namun, pada awal persidangan, Hisyam mengatakan kepada Pengadilan Federal bahwa pembela telah mengajukan permohonan untuk menolak Maimun dan panel baru untuk mendengarkan banding tersebut.  Ratusan pendukung Najib berkumpul di luar pengadilan pada Selasa (23/8), dengan beberapa berteriak "Allahu Akbar" dan "Keadilan untuk Najib".  Najib, 69, dinyatakan bersalah pada Juli 2020 atas pelanggaran kriminal kepercayaan, penyalahgunaan kekuasaan, dan pencucian uang karena secara ilegal menerima sekitar USD 10 juta dari SRC International, mantan unit dana negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Najib, yang mengaku tidak bersalah, dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda 210 juta ringgit (USD 46,8 juta).

Banding Ditolak, Mantan PM Malaysia Najib Razak Minta Hakim Mundur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/najib-razak-pengadilan-AFP.webp" alt="Former Malaysian Prime Minister Najib Razak, center, wearing a face mask, waves as he arrives at the Court of Appeal in Putrajaya, Malaysia, Tuesday, Aug. 23, 2022. Vincent Thian/AP" width="100%">
<figcaption>Former Malaysian Prime Minister Najib Razak, center, wearing a face mask, waves as he arrives at the Court of Appeal in Putrajaya, Malaysia, Tuesday, Aug. 23, 2022. Vincent Thian/AP</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan tinggi Malaysia pada hari Selasa (23/8) menegaskan hukuman korupsi mantan Perdana Menteri Najib Razak. Ia tetap diputuskan bersalah dan menjalani hukuman penjara 12 tahun terkait dengan penjarahan dana negara 1MDB.  Kalahnya Najib dalam banding terakhirnya berarti dia harus segera menjalani hukumannya. Kabar ini menjadi mantan perdana menteri pertama yang dipenjara.  Panel Pengadilan Federal yang beranggotakan lima orang mengatakan dengan suara bulat, memutuskan bahwa hakim pengadilan tinggi memutuskan bahwa Najib tidak memiliki dasar apapun. Pengadilan menguatkan keyakinan dan hukuman Najib.  1MDB adalah dana pembangunan yang didirikan Najib tak lama setelah mengambil alih kekuasaan pada 2009. Penyelidik menuduh setidaknya USD 4,5 miliar dicuri dari dana tersebut dan diputar lewat pencucian uang oleh rekan-rekan Najib.  Najib dinyatakan bersalah pada 2020 atas penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran kriminal kepercayaan dan pencucian uang karena secara ilegal menerima USD 9,4 juta dari SRC International, mantan unit 1MDB.  &nbsp;  Najib Berdalih  Najib, 69, telah menyatakan bahwa dia tidak bersalah dan telah dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu bandingnya. Tepat sebelum pengadilan menyampaikan putusannya, dia berdiri untuk membuat pernyataan yang memprotes penolakan pengadilan tinggi pekan lalu untuk menunda banding agar pengacaranya yang baru diangkat mempersiapkan kasus tersebut. "Saya diperlakukan tidak adil," katanya.  Namun Ketua Hakim Maimun Tuan Mat mengatakan, sidang banding telah berakhir karena pengacara Najib menolak untuk membuat argumen baru. Dia kemudian membacakan putusan pengadilan.  Najib muncul dengan kaget. Dia langsung dikelilingi oleh keluarga dan pendukungnya. Putusan itu muncul setelah serangkaian upaya Najib untuk memperpanjang kasus tersebut. (*)

Mantan PM Malaysia Najib Razak Kalah Banding, Tetap Dihukum 12 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/41_pengadilan_perintahkan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak kehilangan banyak aset akibat putusan hukum. Perintah pembekuan aset telah dikeluarkan Pengadilan Tinggi Malaysia atas permintaan 1Malaysia Development Bhd (1MDB) dan empat anak perusahaannya. Yaitu 1MDB Energy Holdings Ltd, 1MDB Energy Ltd, 1MDB Energy (Langat) Ltd, dan Global Diversified Investment Company Ltd.  Meski asetnya dibekukan, Najib masih boleh mengambil uangnya yang ada di bank. Tapi dibatasi. Yaitu MYR 100 ribu atau setara Rp 343,01 juta tiap bulannya untuk biaya hidup dan proses hukum. Jika membutuhkan uang lebih, Najib harus membuat surat izin tertulis kepada 1MDB dan Global Diversified Investment Company Ltd.  1MDB dan anak perusahaannya ingin memulihkan aset senilai MYR 2,8 miliar atau setara Rp 9,6 triliun yang telah dikorupsi Najib dan tujuh tersangka lainnya. Perintah pembekuan aset hanya berlaku untuk Najib. Sebab, dia adalah terdakwa utama dalam kasus korupsi tersebut.  Aset yang dibekukan berupa properti apa pun, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, serta uang. Komisaris Yudisial Atan Mustaffa Yussof juga meminta Najib mengungkapkan kepada 1MDB dan penggugat lainnya di mana saja aset miliknya, baik di dalam maupun luar negeri, serta atas nama siapa saja.  Yang diajukan ke Najib saat ini adalah perintah mareva. Yaitu perintah pengadilan yang secara efektif membekukan aset terdakwa agar tidak dihamburkan sambil menunggu hasil atau penyelesaian tindakan hukum. Menurut perintah pengadilan, Najib tidak boleh mengurangi nilai asetnya hingga MYR 2,8 miliar tadi. Jika nilai asetnya di atas angka itu, dia boleh memakai, membuang, atau menghapus aset sisanya.  ”Kami mengajukan dokumen hukum Kamis (10/2) dan klien kami akan mengajukan keberatan,” terang Farhan Muhammad Shafee, pengacara Najib, seperti dikutip Free Malaysia Today. Sidang dengar pendapat antara berbagai pihak yang terlibat atau inter-parte akan digelar 21 Februari.

Pengadilan Perintahkan Aset Najib Razak Dibekukan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#najib razak

Berita Terkini