<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/16/pasangan-sidang-kumpul-kebo-2535374554.jpg" alt="Terdakwa perkara pornografi pasca menjalani sidang di Pengadilan Negeri Gresik. (Ludry Prayoga/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa perkara pornografi pasca menjalani sidang di Pengadilan Negeri Gresik. (Ludry Prayoga/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Sidang perkara pornografi yang menjerat Ichlas Budhi Pratama alias (IBP) dan Viska Dhea Ramadhani (VDR) kembali bergulir. Pasangan kumpul kebo itu menjalani sidang perdana pada Selasa (15/4) sore lalu. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Gresik mendakwa keduanya dengan Undang-Undang 44 tahun 2008 tentang pornografi.&nbsp; Sidang yang berlangsung di ruang Tirta Pengadilan Negeri (PN) Gresik itu dilakukan secara tertutup. IBP dan VDR tampak tertunduk malu saat digiring petugas menuju ruang sidang. Mereka juga menggunakan masker hitam untuk menutupi wajahnya. Dalam sidang tersebut, JPU Paras Setio menjelaskan bahwa pihaknya membawa sejumlah barang bukti dalam persidangan. Antara lain tiga handphone, pakaian, termasuk file berisi rekaman video hubungan badan berdurasi 94 detik. "Sarana yang digunakan oleh terdakwa untuk memproduksi konten video yang mengandung unsur pornografi," bebernya. Kasubsi Penuntutan Kejari Gresik itu menjelaskan bahwa IBP dan VDR didakwa dengan pasal 29 junto pasal 4 ayat 1 atau pasal 34 junto pasal 8 UU Pornografi. Ancaman hukumannya pun tidak main-main yakni pidana penjara maksimal 12 tahun. "Untuk memperkuat dakwaan, kami juga akan menghadirkan beberapa saksi dalam sidang selanjutnya," terang Paras.&nbsp; Pasca sidang selesai, Penasehat Hukum terdakwa Agus Sugiarto menegaskan bahwa pihaknya tidak mengajukan eksepsi atau tanggapan atas dakwaan dari JPU. "Dalam formalitas dakwaan kami menilai tidak ada yang perlu di tanggapi. Baru kalau nanti sudah masuk substansi perkara," terangnya. IBP dan VDR pun meninggalkan runah sidang dengan tangan diborgol. Mereka akan mendekam di Rutan Kelas IIB Gresik. Sembari menunggu sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dari pihak JPU. "Digelar pekan depan, diharapkan untuk para saksi bisa hadir dan memberikan keterangan," ujar Hakim Ketua Bagus Trenggono. (yog)

Sidang perdana kasus pornografi yang melibatkan Ichlas Budhi Pratama dan Viska Dhea Ramadhani berlangsung tertutup di PN Gresik.

Didakwa Pasal Pornografi, Pasangan Kumpul Kebo di Gresik Tidak Ajukan Eksepsi di Persidangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/16/pasted-image-0-7-2796895753.jpg" alt="Penggerebekan kos mesum di Jombang berhasil mengamankan sejumlah pasangan bukan suami istri/ sumber : Radar Jombang/Anggi Fridianto" width="100%">
<figcaption>Penggerebekan kos mesum di Jombang berhasil mengamankan sejumlah pasangan bukan suami istri/ sumber : Radar Jombang/Anggi Fridianto</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Sebanyak tujuh pasangan muda-mudi mesum, viral digerebek oleh aparat perangkat desa di sebuah indekos di perumahan Dusun Buduran, Desa Jogoloyo, Kecamatan Sumobito, Jombang, Jawa Timur pada Senin (15/1) lalu. Video penggerebekan yang viral di sosial media itu, menampilkan beberapa remaja laki-laki dan perempuan dalam satu rumah kos. Di antara mereka, bahkan ada yang masih berstatus pelajar SMP. Para remaja yang diamankan itu kini sudah diproses oleh kepolisian setempat. Terbaru, dua orang di antara mereka telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/013773921/lucinta-luna-sempat-jadi-resepsionis-inul-vizta-kenang-pesan-inul-daratista">Lucinta Luna Sempat Jadi Resepsionis Inul Vizta, Kenang Pesan Inul Daratista</a> Kasatreskrim Polres Jombang, AKP Sukaca, mengatakan bahwa dua orang itu ditetapkan sebagai tersangka lantaran usianya sudah dewasa. Sementara yang lain sisanya, adalah anak-anak yang masih di bawah umur. &ldquo;Jadi memang kemarin ada 7 pasangan yang ditangkap, 5 diserahkan ke satpol pp jombang karena usianya sudah dewasa, namun ada 2 pasangan kita proses,&rdquo;&nbsp;kata Sukaca, dilansir dari Radar Jombang (Jawa Pos Group), Rabu (17/1). Adapun dua tersangka tersebut adalah ID (19) warga Kecamatan Sumobito dan AN (16) warga Kecamatan Kesamben. Sementara pasangan mereka, masing-masing masih berusia 14 dan 16 tahun. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013773866/modus-ketuk-kaca-mobil-jadi-atensi-jajaran-satpol-pp-surabaya-warga-diimbau-lapor-112">Modus Ketuk Kaca Mobil Jadi Atensi Jajaran Satpol PP Surabaya, Warga Diimbau Lapor 112</a> &ldquo;Untuk tersangka pertama ini sudah dewasa memang, namun korbannya masih anak di bawah umur,&rdquo; tambahnya. Saat ini kedua tersangka telah ditahan di Mapolres Jombang, untuk kemudian mengikuti proses hukum selanjutnya. Sukaca bilang, mereka akan dijerat dengan pasal 81 UURI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang &ndash; Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang &ndash; Undang. &ldquo;Untuk ancaman pidananya, penjara minimal 5 tahun maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar,&rdquo;&nbsp;tandasnya.

Sebanyak tujuh pasangan muda-mudi mesum, viral digerebek oleh aparat perangkat desa di sebuah indekos di perumahan Dusun Buduran, Jombang.

Terkini Kasus Tujuh Pasangan Kumpul Kebo di Jombang, Dua Orang Resmi Jadi Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Tolak-RKUHP-di-DPR-Dery-Ridwansah-7-1.jpg" alt="Pengguna jalan melintas di depan karya foto yang dipamerkan dalam pameran foto cerita Hari Hak Asasi Manusia 2022 di Terowongan Kendal, Jakarta Pusat, Senin (5/12/2022). Pameran foto cerita yang digelar oleh Komnas HAM dan UNESCO berkolaborasi dengan Pewa" width="100%">
<figcaption>Pengguna jalan melintas di depan karya foto yang dipamerkan dalam pameran foto cerita Hari Hak Asasi Manusia 2022 di Terowongan Kendal, Jakarta Pusat, Senin (5/12/2022). Pameran foto cerita yang digelar oleh Komnas HAM dan UNESCO berkolaborasi dengan Pewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah media asing seperti BBC dan Reuters menyoroti keputusan DPR yang mengesahkan RKUHP. Salah satu pasal yang disoroti adalah pidana hubungan seks di luar nikah atau kumpul kebo dengan hukuman hingga satu tahun penjara.  Para investor asing khawatir hal itu berdampak pada bisnis dan pariwisata. Ada pula kekhawatiran merusak iklim investasi.  BBC menyebut hal itu terkait Indonesia merupakan negara mayoritas Muslim. Beberapa kelompok terutama anak muda memprotes undang-undang tersebut di luar gedung DPR. Diharapkan undang-undang itu akan ditentang di pengadilan.  Aturan itu berlaku sama untuk penduduk lokal dan orang asing yang tinggal di Indonesia. Mereka juga dilarang tinggal bersama atau kumpul kebo, yang membuat orang bisa dipenjara hingga enam bulan. Perzinahan juga akan menjadi pelanggaran dan bisa dipenjara.  DPR RI dengan suara bulat menyetujui aturan baru lebih dari 600 pasal. Kelompok hak asasi manusia mengatakan ketentuan baru itu secara tidak proporsional mempengaruhi perempuan, kelompok LGBT, dan etnis minoritas.  Sebelumnya, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Y. Kim berharap pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP (RUU KUHP) ditinjau ulang. Kim khawatir beberapa pasal dalam RKUHP yang telah menjadi UU akan berdampak pada investasi di Indonesia.  Salah satu isi RKUHP menyebutkan adanya ancaman pidana kepada setiap orang yang hidup bersama di luar perkawinan. Aturan terkait ‘kumpul kebo’ tersebut tercantum dalam pasal 411 hingga 413. DPR resmi menyetujui RKUHP sebagai UU dalam Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023.  Kim menyebutkan AS sudah melakukan investasi dalam infrastruktur, inovasi, teknologi, dan energi terbarukan yang akan memastikan posisi AS untuk memimpin ekonomi global abad ke-21. Ia menyebut bahwa Presiden Joe Biden sudah menandatangani Undang-Undang Infrastruktur, investasi, dan pekerjaan setahun yang lalu, dan sudah lebih dari USD 185 miliar investasi telah dilakukan di lebih dari 6.900 proyek yang telah memperkuat sistem transportasi AS dan memperluas solusi ramah lingkungan untuk angkutan umum.  “Amerika Serikat dan Indonesia bersama-sama memobilisasi investasi untuk pembangunan berkelanjutan di kedua negara kita. Investasi sektor swasta AS di sini terus tumbuh dengan Amerika Serikat naik menjadi negara investor terbesar keempat di Indonesia tahun lalu,” kata Kim.  Kim juga mengakui kesuksesan Indonesia sebagai presidensi G20 semakin menunjukkan betapa pentingnya investasi. “Kami juga senang Indonesia berpartisipasi penuh dalam Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik. Empat pilar IPEF tentang perdagangan, ketahanan rantai pasokan, ekonomi bersih dan ekonomi yang adil memberikan peta jalan bagaimana Indonesia dan Amerika Serikat dapat memaksimalkan investasi yang telah dilakukan dan menarik investasi baru ke kedua negara kita,” ujarnya.

Media Asing Soroti RKUHP, Terutama Pidana bagi Pasangan Kumpul Kebo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/warga-resah-4-pasangan-diduga-kumpul-kebo-diamankan_m_195686.jpeg" alt="Satpol PP Kabupaten Pringsewu merazia pasangan yang diduga kumpul kebo di Pringsewi Selasa (13/3)." width="100%">
<figcaption>Satpol PP Kabupaten Pringsewu merazia pasangan yang diduga kumpul kebo di Pringsewi Selasa (13/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) produk anak bangsa akan disahkan dalam rapat paripurna di akhir bulan September ini. DPR dan pemerintah lewat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly sepakat membawanya ke rapat paripurna untuk disahkan. Salah satu pasal adalah mengenai kumpul kebo atau hidup bersama namun tidak ada satu ikatan pernikahan.  ‎Anggota Panja Revisi KUHP, Arsul Sani mengatakan kumpul kebo yang ada dimaksud apabila adanya delik aduan. Sehingga, kasus itu baru bisa ditindaklanjuti hukumnya.‎ "Pasangan yang melakukan kumpul kebo terancam kurungan penjara 6 bulan. "Hidup bersama di luar pernikahan itu ada ancaman pidananya, tapi ini delik aduan," ujar Arsul di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/9).  Sementara kepala daerah juga bisa melakukan aduan ke pihak kepolisian apabila menemukan pasangan yang tidak bersatus pasangan suami istri sah ke pihak kepolisian. "Jadi yang berhak mengadu selain orang-orang itu tadi adalah kepala desa," katanya.  Walaupun pihak keluarga tidak mempermasalahkan adanya kumpul kebo tersebut. Namun, hal itu tetap bisa diproses secara hukum. Asalkan kepala desa melakukan pengaduannya ke pihak kepolisian. "Apabila itu suami atau istri atau orang tua, atau anak itu tidak berkebaratan," katanya.  Berdasarkan draf Revisi KUHP, aturan pidana kumpul kebo termuat dalam Pasal 419. Berikut bunyinya;  Ayat 1 Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II (Rp 50 juta).  Ayat 2 Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, orang tua atau anaknya.  Ayat 3 Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga diajukan oleh kepala desa atau dengan sebutan lainnya, sepanjang tidak terdapat keberatan dari suami, istri, orang tua, atau anaknya.  Ayat 4 Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.  Ayat 5 Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Jika Kepala Desa Lapor Polisi, Pasangan Kumpul Kebo Bisa Dipidana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/rusnah-tabrak-pasangan-kumpul-kebonya-hingga-tewas_m_230235.jpg" alt="Rusnah menangisi jasad Asril Saragih yang ditabraknya hingga tewas." width="100%">
<figcaption>Rusnah menangisi jasad Asril Saragih yang ditabraknya hingga tewas.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rusnah hanya bisa menangisi jasad Asril Gunawan Saragih. Laki-laki itu tewas setelah ditabrak Rusnah sendiri. Sempat mencuat kabar kalau Rusnah merupakan istri dari Asril. Namun nyatanya tidak. Keduanya hanya pasangan kumpul kebo. Dari informasi yang dihimpun, insiden kecelakaan terjadi Jalan MH Thamrin, Labuhanbatu, Sumatera Utara (Sumut), Minggu (24/7) lalu. Saat itu, Rusna mengendarai mobil miliknya dan menabrak Asril yang mengendarai sepeda motor. Usut punya usut, keduanya sedang cekcok. Asril melarang Rusnah untuk berangkat ke Penang, Malaysia. Padahal Rusnah ingin mengobati kista yang dideritanya. "Mereka bukan pasangan sah, kumpul kebo satu rumah. Satu janda, satu duda. Jadi sebelum kejadian sempat cekcok karena korban melarang pelaku pergi ke Malaysia," kata Kasat Lantas Polres Labuhanbatu AKP Sonny Harsono, Selasa (24/7). Sebelum kecelakaan, Asril keluar dari sebuah rumah toko dengan sepeda motor matic bernopol BK 3859 YBF. Sampai di kawasan Jalan MH Thamrin, Asril melihat Toyota Yaris BK 1077 yang dikemudikan Rusnah. Asril mengetahui kalau Rusna akan berangkat ke Bandara Kualanamu untuk terbang ke Penang. Sehingga dia ingin mencegatnya. Asril pun mengejar mobil itu. Saat dipotong, mobil Rusnah bukan berhenti. Asril malah ditabrak. "Kami masih selidiki kasus ini," tutur Sonny. Polisi masih mendalami apakah kasus ini termasuk laka lantas atau pembunuhan berencana. Untuk sementara, pelaku dijerat dengan Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Rusnah Tabrak Pasangan Kumpul Kebonya Hingga Tewas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/astaga-dua-pasangan-tepergok-kumpul-kebo-di-indekos_m_145396.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua pasangan tanpa ikatan pernikahan kedapatan berduaan di indekos di kawasan Kampung Timur, Balikpapan. Padahal mereka baru beberapa hari di Balikpapan. Mereka juga belum melapor ke RT setempat untuk mendapatkan surat domisili. Dua pasangan itu lantas digelandang ke Mapolres Balikpapan. Keduanya tepergok saat Satpol PP, kepolisian, TNI, serta Kecamatan Balikpapan Utara, Selasa (18/7) malam merazia sejumlah tempat. Penginapan dan indekos jadi sasaran utama. Menindaklanjuti tiga operasi yustisi di Pelabuhan Semayang sebelumnya. Razia dipimpin Camat Balikpapan Utara, Sayid Muhdar.&nbsp; &ldquo;Mereka kami temukan di indekos di Kampung Timur, dalam satu kamar berdua. Tanpa ikatan perkawinan. Saat ditanya, ternyata mereka juga belum ada melapor ke ketua RT setempat. Harusnya lapor untuk dapat surat domisili,&rdquo; terang Sayid, usai melaksanakan kegiatan razia, sebagaimana dikutip dari Kaltim Post (Jawa Pos Group). Disebutnya, razia lebih difokuskan pada KTP. Dengan begitu setiap warga di wilayah yang dipimpinnya bisa tertib administrasi. Sehingga bisa mengurangi potensi kejahatan. Apalagi jika dikaitkan dengan isu terorisme dan radikalisme saat ini. Menurut Sayid diperlukan sebagai langkah antisipasi. &ldquo;Harus tetap waspada. Banyak pelaku kejahatan yang menggunakan indekos sebagai tempat persembunyian,&rdquo; lanjutnya. Sementara itu, Kepala Satpol PP Balikpapan, AKBP Freddy Pasaribu menyebut razia serupa tetap akan digelar. Fokusnya lebih kepada pendataan pendatang baru. Dengan begitu, pemerintah kota akan lebih mudah menangani persoalan kependudukan. Apalagi Balikpapan masih jadi pintu masuk favorit pendatang. &ldquo;Mereka masuk ke Balikpapan. Memang banyak yang kemudian melanjutkan perjalanan ke kota lain. Nah, yang kami sasar adalah mereka yang berdiam dan menetap di Balikpapan,&rdquo; ungkapnya.

Astaga, Dua Pasangan Tepergok Kumpul Kebo di Indekos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/62043_81091_DIGEREBEK.jpg" alt="Pasangan kumpul kebo Cucan digerebek karena pesta narkoba." width="100%">
<figcaption>Pasangan kumpul kebo Cucan digerebek karena pesta narkoba.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polsek Samarinda Seberang menggerebek pasangan kumpul kebo, yakni Widyawati (31) dan Sukransyah alias Cucan (32). &nbsp;Keduanya yang telah memiliki pasangan syah itu, tepergok berduaan di dalam kamar tidur rumah Cucan di Jalan Pangeran Bendahara, RT 3, Kelurahan Tenun, Samarinda Seberang. Ketika ditangkap, Widyawati yang sudah memiliki suami itu hanya seorang diri di kamar, sementara Cucan baru saja keluar kamar untuk membeli sesuatu di warung tak juah dari rumahnya. Ketika pasangan kumpul kebo tak sedang berada di dalam kamar itulah, jajaran Unit Reskrim Polsekta Samarinda Seberang menggerebeknya. Widyawati tak berkutik. Ia hanya terdiam ketika polisi merangsek masuk ke kamar seraya memerintahkan agar Widyawati tak bergerak. Kedatangan polisi membuat Widyawati &quot;parno&quot;. Begitu pula dengan Cucan yang kaget melihat banyak polisi di rumahnya setelah kembali dari warung. Pasangan kumpul kebo itu sepertinya sudah tahu akan digrebek polisi. Buktinya narkoba jenis sabu milik keduanya dibuang keluar jendela dan &nbsp;air conditioner (AC). Tapi Cucan dan Widyawati tak dapat mengelak, karena sebelum dilakukan penggerebekan. Polisi sudah mengintai gerak gerik pasangan kumpul kebo itu dan mengetahui keduanya sedang menggelar pesta sabu. &quot;Jadi yang kami temukan di jendela ada empat poket, satu poketnya di dekat AC. Seluruhnya ada lima poket dengan berat 2,40 gram,&quot; beber Kapolsekta Samarinda Seberang Kompol Bergas Hartoko dikutip dari Samarinda Pos (Jawa Pos Group), Jumat (4/11). Walau sempat berkilah sabu itu bukanlah milik mereka, tapi Cucan dan Widyawati tetap digelandang polisi ke Mapolsek Seberang untuk menjalani proses hukum. &quot;Mereka ada menyebut sabu itu dibeli dengan cara patungan. Diperoleh dari seorang pengedar berinisial Sn, yang masih dalam pengejaran kami,&quot; pungkasnya. (oke/fab/JPG)

Pasangan Kumpul Kebo Digerebek Saat Pesta Sabu