<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Karikatur-Jokowi-Maruf.jpg" alt="Ilustrasi. Karikatur Jokowi Ma" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Karikatur Jokowi Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia dalam hal hubungan internasional dinilai sudah baik. Toh, pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'aruf Amin tetap harus memperhatikan beberapa aspek agar kedaulatan dan kehormatan Indonesia di mata dunia lebih bertaji. Hal tersebut disampaikan Pakar Politik Hubungan Internasional Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah. Dirinya menyebut, saat ini Indonesia di sektor hubungan internasional dikatakannya sudah cukup mumpuni baik di sektor hubungan bilateral antarnegara maupun multilateral.  "Suara Indonesia sudah mulai didengar dengan menjadi anggota Dewan Keamanan (DK) tidak tetap Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Hanya saja ke depan kita berhadapan dengan situasi yang semakin tidak menentu. Ini harus diantisipasi," ujarnya ketika dihubungi JawaPos.com.  Selain hubungan internasional bilateral dan multilateral, performa Indonesia di mata internasional juga sudah sangat baik dengan melindungi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di luar. Banyak metode-metode berbasis elektronik yang sudah diterapkan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk membantu warga Indonesia di luar negeri saat membutuhkan bantuan. Itu harus diapresiasi," lanjut Reza.  Dirinya mencontohkan, saat ini WNI yang ada di luar negeri baik yang datang untuk bekerja atau berlibur di suatu negara, jika ada masalah saat ini mereka tahu alamat kedutaan besarnya, nomor yang harus dihubungi dan dia tahu siapa pejabatnya. Hal ini dikatakan Reza merupakan kemajuan yang perlu diapresiasi.  "Tapi kita berpacu dalam jumlah (sebaran) WNI di luar negeri yang sangat banyak. Di Malaysia banyak, di Timur Tengah juga banyak, yang harus dipersiapkan oleh pemerintahan selanjutnya adalah mempersiapkan diplomat dalam jumlah yang lebih besar," sebut Reza.  Tak hanya menambah jumlah, pemerintah juga diminta meningkatkan kualitas diplomatnya dengan menambah bidang keahlian yang lebih spesifik. Tujuannya agar kalau ada kendala WNI di luar negeri, keputusan bisa diambil lebih cepat.  Selain itu, yang mesti diperhatikan pemerintahan selanjutnya adalah anggaran Kementerian harus diperbesar. Menurut Reza, hal ini tentang orang kerja, urusannya tak hanya Indonesia, tapi juga urusan di negara lain.  "Karena melindungi warga negara itu amanah konstitusi. Jika ada WNI bermasalah harus dikunjungi, didampingi, disiapkan pengacara dan jaminan hukum lainnya," ucapnya.  Sementara untuk multilateral, Indonesia saat ini dikatakannya sudah cukup dipandang. Seperti sudah disinggung di atas, saat ini Indonesia suaranya sudah mulai didengar dengan menjadi anggota Dewan Keamanan tidak tetap PBB. Malahan yang terbaru, saat ini Indonesia juga dipercaya sebagai Dewan HAM PBB.  Dengan demikian, menurut Reza, Indonesia dari aspek hubungan internasional bisa ikut langsung mempengaruhi jalannya resolusi PBB dengan membuat agenda sampai ikut membahasnya di Majelis Umum.  Tantangan ke Depan  Tantangan ke depan adalah apa yang harus dibenahi, apa yang harus dipersiapkan Indonesia dari aspek hubungan internasional adalah Indonesia harus menjalin koalisi lebih baik lagi dengan GNB (Gerakan Non-Blok). Hal tersebut agar hasil-hasil baik dari diplomasi Indonesia dengan PBB dapat juga dilanjutkan oleh koalisi negara GNB.  Adapun poin yang harus dibenahi di sektor bilateral, Indonesia masih memiliki tantangan hubungan dengan negara-negara Pasifik Selatan yang agak kurang bersahabat dengan Indonesia. Menurut Reza, kepada mereka kalau perlu dibuat konsulat Indonesia di sana sehingga bisa mencegah terjadinya kritik yang tak beralasan atas Indonesia. Selama ini beberapa negara Pasifik Selatan kerap demikian.  "Misalnya saja negara Vanuatu dan Solomon Island yang selalu mengkritik Indonesia. Yang terbaru mereka mengatakan bahwa konflik di Papua adalah penindasan terhadap Hak Asasi Manusia," terang Reza. Vanuatu belakangan disebut sebagai negara yang mendukung kemerdekaan Papua.  Selanjutnya, terkait kedaulatan, Indonesia juga diminta harus lebih tegas terhadap negara lain yang mengizinkan kelompok anti Indonesia yang berada di sana. Misalnya di Inggris, Australia, di Amerika Serikat (AS), Belanda dan masih banyak lagi.  "Kita harus berani mengatakan kepada mereka, orang-orang yang anti Indonesia yang tinggal di sana jangan diberikan panggung. Itu menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan kita pada ketulusan negara tersebut untuk menghargai kedaulatan Indonesia dan keutuhan wilayah Indonesia. Saya harapkan pemerintah kita lebih tegas terhadap hal tersebut," paparnya.  Sama seperti sektor bilateral dan multilateral, dari sektor hukum internasional, Indonesia juga dikatakan sudah cukup baik dengan banyak MOU dengan negara lain tentang perbatasan yang sudah disepakati.  Meski begitu, hal seperti ini harus didukung oleh tersedianya ahli hukum internasional yang lebih banyak. Selain itu, dibutuhkan juga ahli hukum di bidang hak kekayaan intelektual apa lagi saat ini sedang massif ekonomi digital dan perkembangan teknologi komunikasi.  "Sekarang memang tidak kurang, tapi harus diperbanyak. Jika tidak, kedepan akan banyak negara yang mempermainkan kita di sektor hak cipta dan hak paten. Kemenlu juga tidak hanya harus menambah diplomatnya, tetapi juga harus memiliki kualifikasi khusus. Yang sudah ada bisa ditraining lagi, sehingga kita memiliki diplomat yang memiliki aspek-aspek keahlian yang lebih spesifik lagi," tuturnya.  Reza mengatakan agar kedaulatan Indonesia bisa tetap terjaga adalah pemerintah tidak sembarang memilih mitra. Kemenlu dalam hal ini bermitra dengan DPR di Komisi 1.  "Saya harap ini benar-benar dicari orang yang berkualitas dan mengerti bidangnya. Tolong bagi yang duduk di Komisi 1, mereka harus benar-benar orang yang mengerti masalah Indonesia. Mohon lah mereka dengan latar belakang yang tidak tepat jangan duduk di situ," tegasnya.  Selanjutnya, tantangan ke depan di sektor hukum internasional, Indonesia saat ini masih harus mengikuti dan jeli melihat situasi perang dagang AS dengan Tiongkok. Karena tidak mustahil masing-masing pihak (AS dan Tiongkok) akan mengambil sikap untuk menekan Indonesia karena kita sama-sama memiliki ketergantungan terhadap kedua negara tersebut.  Kemudian dari sektor hukum internasional, Indonesia harus mengejar perjanjian percepatan batas wilayah dengan negara sekeliling Indonesia seperti Australia, Singapura, Filipina, Thailand dan Timor Leste.  Di pemerintahan baru, Reza menilai Indonesia tetap dapat mempertahankan kehormatannya di mata dunia dengan catatan kondisi dalam negeri stabil, ekonomi berkembang dan pemerintah mencapai sasaran-sasaran pembangunannya. Jika itu bisa dicapai, harapannya kita bisa lebih berdaulat di mata internasional.  "Karena bicara kedaulatan, selain Kemenlu ada juga Kementerian Pertahanan, TNI, Polri dan aspek lainnya. Mereka bisa menjaga kedaulatan kalau stabilitas nasional terjaga dan ekonominya baik," tandasnya.

Jokowi-Ma'aruf Harus Tingkatkan Aspek Ini Soal Hubungan Internasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Stasiun-Buaran-Lama-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Sejumlah anak sekolah melintas di Stasiun Buaran lama yang sudah tidak beroperasi di Jakarta, Selasa (8/10/2019). Stasiun Buaran Lama sudah tidak difungsikan sejak November 2018 akibat adanya Stasiun Buaran baru, Hal ini membuat Stasiun Buaran Lama usang" width="100%">
<figcaption>Sejumlah anak sekolah melintas di Stasiun Buaran lama yang sudah tidak beroperasi di Jakarta, Selasa (8/10/2019). Stasiun Buaran Lama sudah tidak difungsikan sejak November 2018 akibat adanya Stasiun Buaran baru, Hal ini membuat Stasiun Buaran Lama usang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin punya pekerjaan rumah yang besar untuk membangun sektor pendidikan. Sebagai salah satu fondasi membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, dunia pendidikan harus menyiapkan anak didik siap bersaing secara global ke depannya.  Pengamat Sosial dan Kepala Prodi Humas Vokasi Universitas Indonesia (UI), Devie Rahmawati mengapresiasi jika pemerintah ingin menggenjot pendidikan vokasi yang bisa menambah skill para anak muda yang baru lulus. Nilai strategis pendidikan dan training di bidang vokasional, yang berpusat pada pendidikan keterampilan (skills).  Terlebih OECD pada 2013 menyebut bahwa keterampilan ialah mata uang (the new currency) pada abad ke-21. Bahkan, Asosiasi Pendidikan di Afrika misalnya menyebutkan, pendidikan vokasionallah yang menjadi solusi dari masalah pengangguran.  "Pemerintah harus semakin fokus mewujudkan kebijakan keterampilan di pendidikan vokasi dengan cara mengubah paradigma dan stigma bahwa pendidikan vokasi tak hanya pendidikan kelas kedua dan ketiga," ujar Devi kepada JawaPos.com, Minggu (20/10).  Kondisi ini menjadi krusial, lanjutnya, agar orang tua tidak lagi menghabiskan usia dan dana pendidikan keluarga, hanya untuk mengejar martabat sosial. Sebab ujungnya belum tentu dibutuhkan oleh sang anak maupun industri masa datang.  Dunia pendidikan mengajak kantor pemerintahan menjadi 'imam' bagi pengembangan pendidikan vokasi. Yakni dengan merubah sistem pengakuan karir yang berbasis ijazah akademik.  "Memastikan ada insentif nyata bagi perusahaan yang sudah memberikan tiket bagi para lulusan pendidikan dan training vokasi untuk berkarir," tandasnya.  Mengapa ini perlu dilakukan?  Menurut Devie, pada 2020 diprediksi oleh Forbes akan menjadi 'The Great Reset' untuk perekonomian dunia, yang dimulai di Eropa dan Amerika. Kondisi ini tentu saja tidak akan mudah, mengingat sapuan krisis kali ini akan lebih kencang menghampiri semua negara, tak terkecuali Indonesia.  "Untuk itu pilihan prioritas pembangunan Jokowi untuk periode kedua dari infrastruktur ke 'man’structure ialah sebuah keniscayaan," jelas Devie.  Mengingat data Organisasi Tenaga Kerja Dunia (ILO) 2015 menjelaskan bahwa penggangguran kaum muda menjadi faktor paling signifikan yang akan mengancam keutuhan sebuah bangsa. Sebanyak 73,3 juta pemuda (1 dari 8 orang muda berusia antara 15-24 tahun) di dunia tidak bekerja pada 2014 silam. Dibutuhkan 475 juta pekerjaan baru untuk dapat menyerap 73 juta pemuda tersebut, ditambah 40 juta angkatan kerja baru setiap tahunnya.  "Ekonomi kesulitan untuk dapat menyediakan lapangan kerja. Ditambah orang-orang muda harus berkompetisi dengan orang-orang dewasa yang Sudah ada di pasar tenaga kerja, di mana mereka semua sudah memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang sesuai dengan kebutuhan industri," papar penulis buku itu.  Devie menambahkan faktor lain yang juga menambah tantangan bagi orang muda ialah kesenjangan antara ketrampilan dan kebutuhan pasar. Menurutnya, 40 persen perusahaan di Eropa saja menyatakan bahwa mereka merasa kesulitan untuk mendapatkan pekerja yang sesuai dengan kualifikasi.  "Untuk itu, besar harapan, pemerintah ke depannya menekankan skills policy, yang memastikan bahwa tenaga muda kita siap memasuki pasar kerja dengan kompetensi yang memadai. Skills policy tidak hanya bernuansa ekonomi, tetapi juga meliputi aspek sosial, teknologi dan lingkungan secara holistik," tuturnya

Kepemimpinan Baru Jokowi-Ma'ruf Diharap Genjot Pendidikan Vokasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Foto-Jokowi.jpg" alt="PENJUALAN MENINGKAT: Pedagang Pasar Blauran membersihkan foto terbaru Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PENJUALAN MENINGKAT: Pedagang Pasar Blauran membersihkan foto terbaru Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelantikan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 akan digelar di Gedung DPR/MPR, Jakarta, pada Minggu (20/10), mulai pukul 14.00 WIB.  Sejumlah rute bus Transjakarta yang beririsan lokasi pelantikan pun dialihkan karena adanya penutupan jalan yang dilakukan kepolisian.  "Layanan Transjakarta tetap beroperasi, namun beberapa rute yang melalui wilayah sekitar penutupan jalur terjadi pengalihan rute," ungkap Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas PT Transportasi Jakarta Nindya Diposanjoyo, Sabtu (19/10).  Berikut pengalihan rute Transjakarta untuk Minggu (20/10) :  1. Rute 1F (St. Palmerah - Bundaran Senayan) : mengalami pengalihan rute terkait adanya penutupan jalur setelah lampu merah dari arah Kemenpora. Untuk sementara St. Palmerah via Patal Senayan lanjut pelayanan normal sampai halte Bundaran Senayan.  Bundaran Senayan - St. Palmerah mengalami pengalihan rute karena penutupan jalur setelah bus stop pintu 7 arah Flyover Karet via City Walk. Tidak melewati halte Senayan JCC sampai dengan halte DPR 2.  2. Rute 1B (St. Palmerah - Tosari) mengalami pengalihan rute terkait adanya penutupan jalur selepas lampu merah arah Kemenpora. Sementara usai St. Palmerah via Patal Senayan lanjut pelayanan normal sampai Tosari.  Tosari - St. Palmerah mengalami pengalihan rute terkait adanya penutupan jalur. Untuk sementara tidak melewati halte Senayan JCC sampai dengan halte DPR 2.  3. Rute 4A (TU Gas - Jelambar) dialihkan karena penutupan jalan. Untuk sementara arah Grogol tidak melewati halte Senayan JCC sampai dengan Slipi Petamburan.  4. Rute T11 (Bundaran Senayan - Poris Plawad) dialihkan karena penutupan jalan dan tidak melewati halte Senayan JCC - Slipi Petamburan.  5. Koridor 9 (Pinang Ranti - Pluit) dialihkan dan sementara arah Pluit tidak melewati halte Senayan JCC sampai halte Slipi Petamburan.  6. Rute 10H (Blok M - Tanjung Priok) dialihkan dan sementara tidak melewati halte Senayan JCC sampai dengan halte Petojo.  7. Rute S41 (Pondok Cabe - Tanah Abang) dialihkan dan untuk sementara arah Tanah Abang tidak melewati halte Istora Senayan sampai dengan halte Museum Tekstil.

Hari ini Pelantikan Presiden-Wapres, Cek Pengalihan Rute Transjakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Kepala-Biro-Humas-MPR-Siti-Fauziah.jpg" alt="Kepala Biro Humas MPR Siti Fauziah. (dok. MPR)" width="100%">
<figcaption>Kepala Biro Humas MPR Siti Fauziah. (dok. MPR)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar Sidang Paripurna MPR dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2019-2024, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Minggu (20/10). Sidang paripurna MPR rencananya akan dimulai pada 14.30 WIB dan berakhir pada 15.48 WIB.  Kepala Biro Humas MPR Siti Fauziah menjelaskan, Sidang Paripurna MPR ini akan dipimpin Ketua MPR Bambang Soesatyo didampingi para wakil ketua, antara lain Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Jazilul Fawaid, dan Lestari Moerdijat. Kemudian ada Syarif Hasan, Hidayat Nur Wahid, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad.  Sidang Paripurna MPR dengan agenda tunggal pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden dan K.H. Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden untuk masa jabatan 2019-2024 ini juga dihadiri Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hadir pula kandidat calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Sandiaga Uno, serta sejumlah tokoh nasional lainnya.  Turut hadir sejumlah tamu kehormatan negara sahabat. Sidang paripurna ini diikuti seluruh anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD.  "Ketua MPR Bambang Soesatyo akan memimpin sidang paripurna dan sidang diikuti seluruh anggota MPR," ujar Siti Fauziah kepada JawaPos.com, Sabtu (19/10).  Lebih lanjut, Siti Fauziah merinci rangkaian susunan acara Sidang Paripurna MPR dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024. Diawali dengan persiapan pelaksanaan sidang paripurna MPR.  Petugas Sekretariat Jenderal MPR menempati posnya masing-masing. Pada pukul 13.00 WIB, anggota MPR dan undangan lainnya mulai memasuki ruang sidang paripurna.  "MPR menyiapkan penyambutan tamu undangan VVIP dan tamu kehormatan negara sahabat," ujarnya.  Kemudian, sekitar pukul 13.30 WIB, Pimpinan MPR hadir dan menunggu di Ruang Tunggu Utama Lantai Dasar. Berikutnya sekitar pukul 13.40 WIB-14.10 WIB, hadir tamu kehormatan negara sahabat dan tamu undangan VVIP.  Selanjutnya, Presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih K.H. Ma'ruf Amin memasuki Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, sekitar pukul 14.10 WIB.  Sekitar pukul 14.28 WIB, Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Wakil Presiden terpilih K.H. Ma'ruf Amin bersama Pimpinan MPR memasuki ruang sidang paripurna.  "Pukul 14.30 WIB, Sidang Paripurna Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024 dimulai," sebutnya.  Diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua MPR. "Setelah itu pembukaan Sidang Paripurna oleh Ketua MPR," ujarnya.  Berikutnya pembacaan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) oleh Pimpinan MPR. Setelah pembacaan keputusan KPU, dimulailah prosesi Pengucapan Sumpah Presiden dan Pengucapan Sumpah Wakil Presiden pada pukul 14.56 WIB.  Agenda dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Pelantikan. Kemudian Pimpinan MPR menyerahkan Berita Acara Pelantikan. Acara dilanjutkan dengan pertukaran tempat duduk Wakil Presiden dari Jusuf Kalla ke K.H. Ma'ruf Amin.  Selesai pengucapan sumpah dan pertukaran tempat duduk Wakil Presiden, Pimpinan MPR kembali melanjutkan Sidang Paripurna MPR. Kemudian Pimpinan MPR mempersilakan Presiden Joko Widodo membacakan pidato perdana sebagai Presiden masa jabatan 2019-2024.  Usai presiden membacakan pidato, Ketua MPR kembali melanjutkan Sidang Paripurna. Kemudian pembacaan doa. Setelah pembacaan doa, Ketua MPR menutup Sidang Paripurna Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024.  Sidang Paripurna MPR diakhiri dengan menyanyikan kembali lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pada pukul 15.48 WIB, sidang paripurna MPR selesai.  Selanjutnya foto bersama Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden K.H Ma'ruf Amin, Jusuf Kalla, dan Pimpinan MPR dan pemberian ucapan selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih dari tamu undangan dan tamu kehormatan negara sahabat.

Ini Rangkaian Sidang Paripurna MPR, Pelantikan Presiden-Wakil Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Anggota-DPR-Fraksi-PDI-Perjuangan-Foto-Bersama-Dery-Ridwansah-9.jpg" alt="Puan Maharani saat berfoto bersama usai pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Puan Maharani saat berfoto bersama usai pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pakar komunikasi politik UIN Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto menilai kalangan profesional yang memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun partai politik berpeluang mewarnai susunan Kabinet Kerja Jilid II.  Gun Gun memperkirakan Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) yang akan datang bakal dipimpin profesional di luar partai politik. Sebelumnya, Kemenko PMK dipimpin Puan Maharani dari PDI Perjuangan (PDIP).  "Saya lihat yang akan geser mungkin Menko PMK, bisa dikasih ke orang luar atau tokoh ormas," kata Gun Gun saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (17/10) siang.  Gun Gun menambahkan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) kemungkinan dipegang orang kepercayaan Jokowi. Tidak tertutup kemungkinan dari elite militer serta hukum.  Sementara Menko bidang Kemaritiman, menurutnya, kemungkinan akan diisi oleh tokoh yang memiliki kedekatan dengan partai politik. Gun Gun memperkirakan, hanya menteri di bidang ekonomi yang akan diisi kalangan profesional.  "Over all sepertinya orang partai atau kalangan profesional yang dekat dengan partai politik," pungkasnya.  Sementara itu, Peneliti LIPI Syamsuddin Haris memprediksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mempertahankan sejumlah kementerian tetap dipegang politisi pada periode kedua pemerintahannya.  Sebut saja Kementerian Agama, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Sosial serta Kementerian Ketenagakerjaan.  "Sangat mungkin. Kecenderungan selama ini seperti itu. Tetap akan diisi oleh politisi," ungkap Syamsuddin Haris.

Sebelumnya Dijabat Puan, Pengamat Prediksi Menko PMK Diisi Tokoh Ormas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Presiden-Jokowi-Jenguk-Wiranto-di-RSPAD-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan kepada wartawan usai menjenguk Menko Polhukam Wiranto di Paviliun Kartika, RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (10/10/2019). Presiden Joko Widodo mengatakan kondisi Menko Polhukam Wiranto mulai membaik pasca" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan kepada wartawan usai menjenguk Menko Polhukam Wiranto di Paviliun Kartika, RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (10/10/2019). Presiden Joko Widodo mengatakan kondisi Menko Polhukam Wiranto mulai membaik pasca</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo alias Jokowi tidak melarang masyarakat untuk melaksanakan aksi demonstrasi pada hari pelantikan presiden dan wakil presiden pada Minggu (20/10). Jokowi menegaskan demo merupakan hak konstitusi warga negara. "Namanya demo dijamin konstitusi," kata Jokowi usai menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/10). Jokowi juga menegaskan, dirinya tidak pernah menginstruksikan aparat untuk melarang demo di hari pelantikan. "Ndak ada (perintah)," imbuhnya. Sementara itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo berharap mahasiswa dan masyarakat bisa ikut menjaga kelancaran acara. Menurutnya, hal itu berkaitan dengan citra Indonesia di mata dunia internasional. "Kami imbau kepada adik-adik mahasiswa, kepada seluruh masyarakat Indonesia agar ikut menjaga kekhidmatan. Karena kesuksesan acara pelantikan presiden ini akan memberikan pesan positif kepada dunia internasional," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet tersebut. Bamsoet menambahkan, banyak tamu negara yang sudah menyatakan kesiapannya untuk hadir. "Hampir seluruh negara ASEAN, negara tetangga kita confirm hadir. Termasuk Perdana Menteri Australia hadir, utusan khusus seluruh negara-negara maju, Tiongkok mengutus wakil perdana menteri," tuturnya. Untuk itu, dia memastikan proses pengamanan akan dilakukan secara ketat. "Pengamanan tamu-tamu negara kita jamin begitu menginjakkan kaki di tanah air kita dan kembali ke tanah mereka selamat," pungkasnya.

Jokowi Persilakan Demo pada Hari Pelantikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Demo-Pelajar-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Ratusan Massa Pelajar melakukan Long March menuju Gedung DPR RI di Jalan Tol Dalam Kota untuk aksi unjuk rasa menutut dibatalkannya Revisi Kitab Hukum Pidana (RKUHP) di Pintu Masuk Pejalan Kaki Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9). Aksi tolak RKUHP o" width="100%">
<figcaption>Ratusan Massa Pelajar melakukan Long March menuju Gedung DPR RI di Jalan Tol Dalam Kota untuk aksi unjuk rasa menutut dibatalkannya Revisi Kitab Hukum Pidana (RKUHP) di Pintu Masuk Pejalan Kaki Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9). Aksi tolak RKUHP o</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya memastikan tidak akan menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) unjuk rasa pada periode 15-20 Oktober 2019, atau jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Polisi berharap selama periode tersebut situasi bisa kondusif, sehingga diharapkan untuk sementara waktu tidak ada aksi massa.  "Tentunya bahwa dengan adanya pelantikan tersebut, Pak Kapolda sudah menyampaikan ya. Jadi, kami ada diskresi kepolisian yang disampaikan bahwa dari Polda Metro Jaya dari kepolisian tidak akan menerbitkan STTP," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (15/10).  Kepolisian tidak akan memberikan izin adanya unjuk rasa agar proses pelantikan presiden dan wakil presiden berlangsung lancar. "Tentunya ini semua untuk kebaikan, untuk kelancaran dari pada kegiatan tersebut," ucap Argo.  Lebih lanjut, Argo mengatakan, kegiatan unjuk rasa apalagi yang berakhir ricuh dapat mengganggu jalannya proses pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Sebab, saat pelantikan digelar, Indonesia akan menjadi bahan sorotan dunia.  "Kami berharap nggak ada (unras) ya. Kalau kami melihat ya seperti kemarin. Kemarin terjadi ricuh dan sebagainya kan nanti bisa menurunkan harkat, martabat Indonesia," tegas Argo.  Di sisi lain, Polda Metro Jaya telah menyiapkan 31 ribu personel gabungan dari TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah untuk mengamankan proses pelantikan. Keberadaan pasukan yang begitu besar, diharapkan bisa menghadirkan rasa aman kepada tamu undangan, terutama dari negara sahabat.  "Dengan adanya pelantikan tersebut, untuk menjaga harkat dan martabat negara karena diliput media asing dan juga dihadiri oleh pimpinan negara-negara sahabat dan negara asing, dari Polda Metro Jaya sudah menyiapkan ada sekitar 31 ribu personel gabungan," kata Argo.  Pasukan ini akan dibagi dalam tiga ring pengamanan. Ring pertama di ruangan pelantikan di gedung DPR RI. Personel Paspampres juga dikerahkan guna membantu pengamanan di ring pertama tersebut.  "Ring kedua di kawasan gedung DPR, di sana ada TNI dan Polri yang menjaga. Kemudian, ring ketiga juga ada di sekitar kawasan gedung DPR. TNI, dan Polri juga yang menjaga di sana," pungkas Argo.

Polisi Tak Beri Izin Demo Jelang Pelantikan Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/JOKOWI.jpg" alt="Presiden Joko Widodo memimpin rapat mengenai VoA dan Kitas di Istana Merdeka, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo memimpin rapat mengenai VoA dan Kitas di Istana Merdeka, Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi unjuk rasa yang berakhir kericuhan di Jakarta dan kota lainnya di Indonesia belakangan ini membuat investor dan pelaku pasar was-was. Kekhawatiran itu ditunjukkan dengan terkoreksinya indeks harga saham gabungan (IHSG) selama kurang lebih satu pekan.  Ke depan, investor dan pelaku pasar berharap kondisi politik stabil terlebih jelang pelantikan presiden serta wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, 19-20 Oktober mendatang.  "Pasar ingin proses pelantikan (Jokowi-Ma'ruf Amin) berjalan dengan baik. Tidak ada resistensi sampai pelantikan," kata Kepala Riset Koneksi Kapital Indonesia, Alfred Nainggolan kepada JawaPos.com, Kamis (3/10).  Alfred meyakini berkurangnya intensitas unjuk rasa di Jakarta akan menjadi katalis positif bagi IHSG. Sehingga pasar bursa akan kembali rebound setelah penurunan cukup tajam.  Sebagaimana diketahui, IHSG terus terkoreksi cukup dalam pada perdagangan hari ini, Kamis (3/10). IHSG tercatat sempat menyentuh level 5.000 tepatnya 5.997,69 pada awal pembukaan perdagangan.  Pada penutupan perdagangan, IHSG ditutup melemah 16,89 poin atau 0,28 persen ke level 6.038,52. Sepanjang hari ini, IHSG berada di zona merah.

Investor dan Pasar Ingin Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Berjalan Aman

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pelantikan presiden wakil presiden

Berita Terkini