<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Personel-TNI-Polri-Copot-Spanduk-FPI-Dery-Ridwansah-13-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyerahkan laporan 92 rekening milik Front Pembela Islam (FPI) ke Polri. Namun, sampai hari ini penyidik belum menemukan unsur pidana.  "Sampai saat ini belum ditemukan adanya tindak pidana," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian Djajadi saat dihubungi, Jumat (5/3).  Kendati demikian, Andi memastikan proses penyelidikan akan tetap dilanjutkan. Hal itu guna memastikan seluruh transaksi keuangan FPI. "Masih terus mempelajari hasil analisis rekening itu," tegas Andi.  Sebelumnya, PPATK telah menyelesaikan proses analisis dan pemeriksaan terhadap 92 rekening yang diduga berkaitan dengan Front Pembela Islam (FPI). PPATK juga telah menyerahkan hasil analisis dan hasil pemeriksaan atas rekening-rekening tersebut kepada aparat kepolisian.  “Sesuai dengan kewenangan dan jangka waktu yang diberikan oleh Undang-Undang, PPATK telah menyelesaikan proses analisis dan pemeriksaan terhadap 92 rekening FPI dan pihak terkait FPI yang telah dilakukan proses penghentian sementara transaksi,” kata Ketua PPATK, Dian Ediana Rae, Minggu (31/1).  Dian menegaskan, penghentian transaksi dilakukan dalam rangka memberikan waktu yang cukup bagi PPATK untuk melakukan analisis dan pemeriksaan atas rekening-rekening tersebut, pasca ditetapkannya FPI sebagai organisasi terlarang.  “Berdasarkan hasil koordinasi dengan penyidik Polri, diketahui adanya beberapa rekening yang akan ditindaklanjuti penyidik Polri dengan proses pemblokiran karena adanya dugaan perbuatan melawan hukum,” beber Dian.

Polri Belum Temukan Unsur Pidana di 92 Rekening FPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Personel-TNI-Polri-Copot-Spanduk-FPI-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Aparat gabungan TNI dan POLRI mencopot atribut baliho Front Pembela Islam (FPI) di Kantor DPP FPI, Petamburan, Jakarta, Rabu (30/12/2020). Pemerintah secara resmi membubarkan FPI dan melarang segala aktivitas dan kegiatannya karena tidak memiliki keduduk" width="100%">
<figcaption>Aparat gabungan TNI dan POLRI mencopot atribut baliho Front Pembela Islam (FPI) di Kantor DPP FPI, Petamburan, Jakarta, Rabu (30/12/2020). Pemerintah secara resmi membubarkan FPI dan melarang segala aktivitas dan kegiatannya karena tidak memiliki keduduk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bareskrim Polri melibatkan Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri untuk mendalami hasil analisa Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap 92 rekening Front Pembela Islam (FPI). Pendalaman ini dilakukan karena diduga ada perbuatan dugaan melawan hukum dari transaksi FPI.  Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan, pelibatan Densus 88 dalam perkara ini untuk mengantisipasi segala kemungkinan. Namun, Rusdi enggan langsung menyimpulkan jika terdapat dugaan aliran dana FPI untuk aksi terorisme.  "Mengapa dilibatkan? polri ingin melihat segala kemungkinan yang dikaitkan dengan transaksi dari rekening organisasi FPI," kata Rusdi kepada wartawan, Rabu (3/2).  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/01/02/2021/soal-dugaan-perbuatan-melawan-hukum-di-rekening-fpi-ini-kata-polri/">Soal Dugaan Perbuatan Melawan Hukum di Rekening FPI, Ini Kata Polri</a>  Rusdi mengatakan, jumlah rekening FPI yang dianalisis oleh PPATK sebanyak 92 rekening. Teridiri dari rekening pengurus pusat, pengurus daerah, dan beberapa individu yang berkaitan dengan kegiatan FPI. Seluruh rekening tersebut terdapat di 18 bank yang ada di Indonesia.  "Tentunya hasil analisis PPATK menjadi masukan dari Bareskrim Polri, dan tentunya Bareskrim Polri akan tindaklanjuti ada atau tidaknya tindak pidana yang berhubungan dengan aliran dana yang ada pada organisasi FPI," jelasnya.  Di sisi lain, Rusdi menolak membeberkan jumlah uang dalam rekening FPI tersebut. Dia berdalih jika hal itu sudah masuk dalam materi penyelidikan. "Itu tidak bisa kita ekspos, tidak perlu diungkap di publik," pungkasnya.  Sebelumnya, PPATK telah menyelesaikan proses analisis dan pemeriksaan terhadap 92 rekening yang diduga berkaitan dengan Front Pembela Islam (FPI). PPATK juga telah menyerahkan hasil analisis dan hasil pemeriksaan atas rekening-rekening tersebut kepada aparat kepolisian.  “Sesuai dengan kewenangan dan jangka waktu yang diberikan oleh Undang-Undang, PPATK telah menyelesaikan proses analisis dan pemeriksaan terhadap 92 rekening FPI dan pihak terkait FPI yang telah dilakukan proses penghentian sementara transaksi,” kata Ketua PPATK, Dian Ediana Rae, Minggu (31/1).  Dian menegaskan, penghentian transaksi dilakukan dalam rangka memberikan waktu yang cukup bagi PPATK untuk melakukan analisis dan pemeriksaan atas rekening-rekening tersebut, pasca ditetapkannya FPI sebagai organisasi terlarang.  “Berdasarkan hasil koordinasi dengan penyidik Polri, diketahui adanya beberapa rekening yang akan ditindaklanjuti penyidik Polri dengan proses pemblokiran karena adanya dugaan perbuatan melawan hukum,” beber Dian.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/M2qtzwXZuKc

Polri Ungkap Alasan Libatkan Densus 88 saat Gelar Perkara Rekening FPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/rizieq-shihab.jpg" alt="Imam Besar FPI Rizieq Shihab saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang (10/11). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Imam Besar FPI Rizieq Shihab saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang (10/11). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareksrim Polri akan melakukan gelar perkara hasil analisa rekening Front Pembela Islam (FPI) yang dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sebab, hasil analisa PPATK menduga ada perbuatan melawan hukum dari transaksi yang pernah dilakukan.  "Penyidik akan melibatkan teman-teman penyidik Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror ," kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian Djajadi saat dikonfirmasi, Senin (1/2).  Selain Densus, penyidik Dittipidum juga akan melibatkan penyidik Direktorat Tindak Pidana Khusus (Dittipideksus), dan pihak PPATK. Gelar perkara dijadwalkan dilaksanakan besok.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/01/02/2021/soal-dugaan-perbuatan-melawan-hukum-di-rekening-fpi-ini-kata-polri/">Gelar Perkara Perbuatan Melawan Hukum 92 Rekening FPI Libatkan Densus 88</a>  "Insha Allah Selasa akan digelar bersama penyidik dan fungsi terkait," jelas Andi.  Sebelumnya, PPATK telah menyelesaikan proses analisis dan pemeriksaan terhadap 92 rekening yang diduga berkaitan dengan Front Pembela Islam (FPI). PPATK juga telah menyerahkan hasil analisis dan hasil pemeriksaan atas rekening-rekening tersebut kepada aparat kepolisian.  “Sesuai dengan kewenangan dan jangka waktu yang diberikan oleh Undang-Undang, PPATK telah menyelesaikan proses analisis dan pemeriksaan terhadap 92 rekening FPI dan pihak terkait FPI yang telah dilakukan proses penghentian sementara transaksi,” kata Ketua PPATK, Dian Ediana Rae, Minggu (31/1).  Dian menegaskan, penghentian transaksi dilakukan dalam rangka memberikan waktu yang cukup bagi PPATK untuk melakukan analisis dan pemeriksaan atas rekening-rekening tersebut, pasca ditetapkannya FPI sebagai organisasi terlarang.  “Berdasarkan hasil koordinasi dengan penyidik Polri, diketahui adanya beberapa rekening yang akan ditindaklanjuti penyidik Polri dengan proses pemblokiran karena adanya dugaan perbuatan melawan hukum,” beber Dian.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Yd--E9S0zMY

Gelar Perkara 92 Rekening FPI, Polri Libatkan Densus 88

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Personel-TNI-Polri-Copot-Spanduk-FPI-Dery-Ridwansah-11-1.jpg" alt="Aparat gabungan TNI dan POLRI mencopot atribut baliho Front Pembela Islam (FPI) di Kantor DPP FPI, Petamburan, Jakarta, Rabu (30/12/2020). Pemerintah secara resmi membubarkan FPI dan melarang segala aktivitas dan kegiatannya karena tidak memiliki keduduk" width="100%">
<figcaption>Aparat gabungan TNI dan POLRI mencopot atribut baliho Front Pembela Islam (FPI) di Kantor DPP FPI, Petamburan, Jakarta, Rabu (30/12/2020). Pemerintah secara resmi membubarkan FPI dan melarang segala aktivitas dan kegiatannya karena tidak memiliki keduduk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyelesaikan proses analisa terhadap rekening Front Pembela Islam (FPI). Hasilnya ditemukan indikasi melawan hukum dari transaksi yang telah terjadi.  Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian mengatakan, hasil analisasi PPATK sudah diserahkan kepada Polri. Dalam waktu dekat, Polri bersama pihak-pihak terkait akan melakukan gelar perkara untuk mendalami dugaan melawan hukum yang ditemukan.  "Insha Allah hari Selasa akan di gelar bersama penyidik dan fungsi terkait," kata Andi saat dikonfirmasi, Senin (1/2).  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/26/01/2021/ppatk-usut-transaksi-lintas-negara-fpi/">PPATK Usut Transaksi Lintas Negara FPI</a>  Atas dasar itu, sejauh ini Polri belum menyimpulkan jenis perbuatan melawan hukum yang terjadi di transaksi keuangan rekening FPI. Saat ini status temuan tersebut belum naik ke tahap penyidikan.  "Iya (masih sebatas dugaan, belum naik penyidikan)," jelas Andi.  Sebelumnya, PPATK telah menyelesaikan proses analisis dan pemeriksaan terhadap 92 rekening yang diduga berkaitan dengan Front Pembela Islam (FPI). PPATK juga telah menyerahkan hasil analisis dan hasil pemeriksaan atas rekening-rekening tersebut kepada aparat kepolisian.  “Sesuai dengan kewenangan dan jangka waktu yang diberikan oleh Undang-Undang, PPATK telah menyelesaikan proses analisis dan pemeriksaan terhadap 92 rekening FPI dan pihak terkait FPI yang telah dilakukan proses penghentian sementara transaksi,” kata Ketua PPATK, Dian Ediana Rae, Minggu (31/1).  Dian menegaskan, penghentian transaksi dilakukan dalam rangka memberikan waktu yang cukup bagi PPATK untuk melakukan analisis dan pemeriksaan atas rekening-rekening tersebut, pasca ditetapkannya FPI sebagai organisasi terlarang.  “Berdasarkan hasil koordinasi dengan penyidik Polri, diketahui adanya beberapa rekening yang akan ditindaklanjuti penyidik Polri dengan proses pemblokiran karena adanya dugaan perbuatan melawan hukum,” beber Dian.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=7fngJ8NMwlg

Soal Dugaan Perbuatan Melawan Hukum di Rekening FPI, Ini Kata Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/abib-Rizieq-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (<a href="https://www.jawapos.com/tag/ppatk/">PPATK</a>) melaporkan adanya aliran uang lintas negara di rekening Front Pembela Islam (FPI). Meski begitu, Kepala PPATK Dian Ediana Rae belum mau menyimpulkan apakah hal itu termasuk kategori transaksi mencurigakan.  ”Transaksi itu belum bisa disimpulkan apa-apa,” kata Dian kepada Jawa Pos kemarin (25/1). Dia menjelaskan, transaksi ke luar atau dalam negeri biasa dilakukan organisasi, individu, atau organisasi masyarakat (ormas) lain. Tidak terkecuali <a href="https://www.jawapos.com/tag/fpi/">FPI</a>. ”Hal itu (transaksi lintas negara) biasa terjadi di dunia yang semakin global ini,” ungkapnya.  Dian menyatakan, analisis dan pemeriksaan terhadap rekening FPI hingga kemarin masih berlangsung. Analisis tersebut bersifat komprehensif. Bukan hanya transaksi dalam dan luar negeri yang menjadi objek pemeriksaan. Dan bukan hanya rekening FPI yang diperiksa.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/06/01/2021/ppatk-blokir-rekening-fpi/">PPATK Blokir Rekening FPI</a>  Hingga saat ini PPATK sudah memblokir 89 rekening yang berkaitan dengan <a href="https://www.jawapos.com/tag/front-pembela-islam/">FPI</a>. Termasuk individu yang terkait dengan ormas yang bermarkas di Petamburan, Jakarta, tersebut. Pemblokiran itu dilakukan berdasar UU Nomor 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan UU Nomor 9/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.  Di sisi lain, berkaitan dengan kondisi Rizieq Syihab yang saat ini mendekam di dalam tahanan Bareskrim Polri, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyatakan bahwa yang bersangkutan baik-baik saja. Dia membantah kabar yang menyebut Rizieq sakit. Dia mengatakan, Rizieq kemarin (25/1) sudah diperiksa tim dokter Polri. ”Diperiksa oksigennya, kemudian suhu, detak jantung, dan kemudian tensi. Semuanya normal,” ungkap Argo. Mantan kepala bidang humas Polda Metro Jaya itu pun sempat menunjukkan foto Rizieq saat diperiksa oleh dokter Polri.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://youtu.be/jDHtn62oL5Q

PPATK Usut Transaksi Lintas Negara FPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/fpi.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) blokir atau menghentikan sementara transaksi dan aktivitas <a href="https://www.jawapos.com/tag/rekening-fpi/">rekening milik Front Pembela Islam</a> (FPI). Tidak hanya itu, pemblokiran tersebut juga berlaku untuk rekening milik individu yang terafiliasi dengan FPI.  Ketua Kelompok Humas <a href="https://www.jawapos.com/tag/ppatk/">PPATK</a> M. Natsir Kongah mengatakan, penghentian aktivitas rekening FPI itu dalam rangka menganalisis soal dugaan adanya tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana lain.  "Penetapan penghentian seluruh aktivitas atau kegiatan FPI sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) menteri dan lembaga," ujar M. Natsir dalam keterangan persnya, Rabu (6/1).  Adapun kementerian dan lembaga yang membuat SKB untuk pelarangan kegiatan FPI adalah Kemendagri, Kemenkum HAM, Kemenkominfo, Kejaksaan Agung, Polri, dan <a href="https://www.jawapos.com/tag/bnpt/">BNPT</a>.  Natsir menjelaskan, PPATK dalam melaksanakan fungsi analisis dan pemeriksaan sebagai lembaga intelijen keuangan (Financial Intelligent Unit) memiliki beberapa kewenangan utama. Salah satunya meminta Penyedia Jasa Keuangan (PJK) menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i UU TPPU.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/06/01/2021/ppatk-tegaskan-pemblokiran-rekening-fpi-sesuai-undang-undang/">PPATK Tegaskan Pemblokiran Rekening FPI Sesuai Undang-Undang</a>  Saat ini PPATK tengah melakukan penelusuran terhadap rekening dan transaksi keuangan FPI. "Untuk efektivitas proses analisis dan pemeriksaan, PPATK juga telah melakukan penghentian sementara seluruh aktivitas transaksi keuangan dari FPI, termasuk penghentian sementara seluruh aktivitas transaksi individu yang terafiliasi dengan FPI,” jelasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://youtu.be/Dzxk-UlOHTU

PPATK Blokir Rekening FPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ppatk-temukan-pemuka-agama-banyak-melakukan-transaksi-mencurigakan_c_260119.jpg" alt="Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae saat diwawanncara JawaPos.com di kantornya" width="100%">
<figcaption>Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae saat diwawanncara JawaPos.com di kantornya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir rekening milik Front Pembela Islam (FPI). Pemblokiran itu sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.  "Tindakan penghentian sementara transaksi dan aktivitas rekening FPI berikut afiliasinya tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi analisis dan pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain," kata Ketua Kelompok Hubungan Masyarakat PPATK, M. Natsir Kongah dalam keterangannya, Rabu (6/1).  Pemblokiran rekening milik FPI juga merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI. Sehingga perlu ditindaklanjuti oleh PPATK sesuai dengan kewenangaannya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/05/01/2021/segini-uang-di-rekening-fpi-yang-dibekukan-pemerintah/">Segini Uang di Rekening FPI yang Dibekukan Pemerintah</a>  Natsir menegaskan, langkah yang dilakukan oleh PPATK merupakan tindakan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk mencegah adanya upaya pemindahan atau penggunaan dana dari rekening yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana.  Sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, sambung Natsir, PPATK tengah melakukan penelusuran terhadap rekening dan transaksi keuangan yang dimiliki FPI. Untuk efektivitas proses analisis dan pemeriksaan, PPATK juga telah melakukan penghentian sementara seluruh aktivitas transaksi keuangan dari FPI, termasuk penghentian sementara seluruh aktivitas transaksi individu yang terafiliasi dengan FPI.  "Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan PPATK dan Peraturan PPATK Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan mengharuskan Penyedia Jasa Keuangan (PJK), termasuk bank-bank untuk menyampaikan Berita Acara Penghentian Sementara Transaksi kepada PPATK paling ama satu hari kerja setelah penghentian sementara transaksi dilaksanakan," ungkap Natsir.  Natsir menyebut hingga Selasa, 5 Januari 2021 sesuai Pasal 40 ayat (3) PerPres Nomor 50 Tahun 2011, PPATK telah menerima 59 Berita Acara Penghentian Transaksi dari beberapa Penyedia Jasa Keuangan atas rekening FPI, termasuk pihak terafiliasinya.  "Upaya penghentian sementara transaksi keuangan yang dilakukan oleh PPATK akan ditindaklanjuti dengan penyampaian hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik untuk dapat ditindaklanjuti dengan proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang berwenang," tandas Natsir.  Sebelumnya, kuasa hukum Front Persatuan Islam (FPI) Aziz Yanuar mengaku rekening milik FPI diblokir. Aziz menyatakan, terdapat uang yang tidak bisa diambil di dalam rekening tersebut. "(Uang itu) untuk kegiatan kemanusiaan dan anak yatim serta duafa," ujar Aziz Selasa (5/1).  Aziz menduga, ada oknum yang sengaja menghentikan rekening FPI. Dia menyesali langkah pemblokiran rekening FPI. "Uangnya mau diambil tidak bisa. Kami duga digarong," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/Dzxk-UlOHTU

PPATK Tegaskan Pemblokiran Rekening FPI Sesuai Undang-Undang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Kuasa-hukum-Habib-Rizeq-Syihab-Aziz-Yanuar-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Kuasa hukum Muhamad Rizieq Syihab, Aziz Yanuar (tengah) saat memberi keterangan kepada media di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (1/12/2020). Muhamad Rizieq Syihab belum bisa hadir dalam pemeriksaan dikarenakan kondisi kesehatannya masih kurang sehat. Fo" width="100%">
<figcaption>Kuasa hukum Muhamad Rizieq Syihab, Aziz Yanuar (tengah) saat memberi keterangan kepada media di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (1/12/2020). Muhamad Rizieq Syihab belum bisa hadir dalam pemeriksaan dikarenakan kondisi kesehatannya masih kurang sehat. Fo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Usai dibubarkan per 30 Desember 2020, pemerintah juga membekukan rekening Front Pembela Islam (FPI). Disebutkan, bahwa ada sejumlah uang dalam rekening tersebut yang tak bisa diambil.  Pasalnya, usai dibekukan, rekening ormas milik Habib Rizieq Shihab itu sudah tidak bisa lagi diakses. Pembekuan rekening itu pun sampai ke telinga HRS. Melalui kuasa hukumnya, HRS pun menitipkan pesan.  “Tanggapannya (Rizieq Shihab) sabar, ini perjuangan. Perjuangan harus sabar dan mengedepankan persaudaraan,” ujar Aziz Yanuar, Selasa (5/1).  Aziz menyebut, masih ada sejumlah uang dalam rekening tersebut. “Ada Rp10 juta. Yang jelas tidak bisa diambil,” tuturnya seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group).  Karena itu, pihaknya pun berencana membuka rekening baru untuk ormas baru yang akan diluncurkan pekan ini. “Insha Allah (buka rekening baru),” tandasnya.  Sebelumnya, Mabes Polri mengaku tidak tahu-menahu terkait pembekukan rekening yang disebut FPI berisi uang umat sebanyak puluhan juta rupiah itu.  “Jadi begini, terkait dengan hal itu bukan kewenangan Polri untuk mengungkapkannya,” kata Kabagpenum Divhumas Polri Kombes Ahmad Ramadhan, Senin (4/1).  Menurut dia, Polri juga belum dapat informasi soal pembekuan dan pihak mana yang melakukan pembekuan rekening. “Jadi, itu belum ada informasi terkait hal tersebut (pembekuan rekening),” jelas Ahmad.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=NQDdoUD1oMg

Segini Uang di Rekening FPI yang Dibekukan Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/rizieq_ditahan.jpg" alt="BERBAJU TAHANAN: Pimpinan FPI Muhammad Rizieq Syihab setelah menjalani pemeriksaan selama 14 jam sebagai tersangka di Ditreskrim Polda Metro Jaya kemarin dini hari. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>BERBAJU TAHANAN: Pimpinan FPI Muhammad Rizieq Syihab setelah menjalani pemeriksaan selama 14 jam sebagai tersangka di Ditreskrim Polda Metro Jaya kemarin dini hari. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rekening milik Front Pembela Islam (FPI) dibekukan oleh pemerintah. Hal itu menyusul ditetapkannya FPI sebagai organisasi terlarang di Indonesia sejak 30 Desember 2020.  Rizieq Shihab melalui kuasa hukumnya Aziz Yanuar angkat suara terkait pembekuan rekening ini. Rizieq hanya berpesan kepada simpatisannya agar tetap bersabar atas peristiwa yang dialami.  "Tanggapannya (Rizieq) sabar, ini perjuangan. Perjuangan harus sabar dan mengedepankan persaudaraan," kata Azis saat dihubungi, Selasa (5/1).  Di sisi lain, Aziz tak merinci ihwal pembekuan ini. Dia hanya menyebut rekening tersebut sudah tidak bisa diakses. Dalam rekening itu sendiri terdapat uang senilai Rp 10 juta. "Yang jelas tidak bisa diambil," jelasnya.  Sebagai respons atas pembekuan ini, FPI berencana membuka rekening baru untuk pembendaharaan organisasi baru Front Persatuan Islam (FPI). "Insha Allah (buka rekening baru)," imbuh Aziz.  Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan FPI adalah organisasi terlarang. Menurutnya, FPI sejak 20 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar sebagai organisasi masyarakat (ormas). Itu karena Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ormas tersebut sudah habis dan tidak diperpanjang.  "Tetapi sebagai organissi FPI tetap aktivitas yang langgar ketertiban dan keamanan bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan, swepping atau razia sepihak dan provokasi," ujar Mahfud dalam konfrensi persnya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (30/12).  Oleh sebab itu, Mahfud mengatakan pemerintah melarang FPI untuk melakukan kegiatannya. Karena tidak lagi mempunyai legal standing. Hal ini juga sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 82 PUU 11/2013 tertanggal 23 Desember 2014.  "Sehingga pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan segala kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa," katanya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=NQDdoUD1oMg

Rekening FPI Dibekukan, Ini Respons Rizieq Shihab

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/IMG-20200617-WA0009-01-1.jpg" alt="Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono. Polri/Antara" width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono. Polri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin telah melarang dan membubarkan Front Pembela Islam (FPI). Dan sejak 30 Desember 2020 lalu, rekening FPI sudah dibekukan pemerintah.  Hal ini dibenarkan oleh Aziz Yanuar yang diketahui sempat menjadi tim hukum FPI sebelum ormas itu dinyatakan terlarang. “Iya (dibekukan sejak Rabu (30/12),” kata Aziz dikutio Pojoksatu (Jawa Pos Group), Senin (3/1).  Menurut dia, pembekukan tersebut sebagai bentuk kezaliman pemerintah. “Itulah bukti kezaliman, organisasi dibubarkan dan uangnya diduga digarong,” tambah Aziz.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/04/01/2021/pengacara-rizieq-sebut-uang-puluhan-juta-di-rekening-fpi-menghilang/">Pengacara Rizieq Sebut Uang Puluhan Juta di Rekening FPI Menghilang</a>  Namun, Aziz belum mau mengungkap berapa rekening mereka yang dibekukan dan berapa jumlah uang di dalamnya.  Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono mengaku belum mendapat info terkait adanya kabar pemblokiran rekening dan aset FPI yang telah dilarang berdasarkan Surat Keputusan Bersama sejumlah kementerian, lembaga, dan badan.  “Saya belum mendapat info (soal adanya pemblokiran itu),” kata Argo saat dikonfirmasi terpisah.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=PQnOUiQbdy8

Rekening FPI Dibekukan, Begini Respons Polri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#rekening fpi

Berita Terkini