<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Sahroni-Wakil-Ketua-KOMISI-III-DPR.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja besama Menteri Hukum dan hak asasi manusia (Menkumham), Yasonna Laoly. Salah satu yang dibahas adalah soal memprioritaskan kembali penyelesaian Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan RUU Pemasyarakatan. Kedua RUU ini sudah ditargetkan untuk masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2021.  Berkaitan dengan hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung rencana tersebut. Karena menurutnya, revisi ini penting demi memperbaiki sistem pidana di Indonesia.  “Saya secara pribadi mendukung dan menyepakati upaya Kemenkumham untuk segera menyelesaikan revisi RUU KUHP dan RUU PAS dan memasukannya ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Saya rasa revisi atas kedua RUU ini sudah mendesak, demi penyempurnaan sistem pidana di Indonesia,” ujar Sahroni kepada wartawan, Rabu (17/3).  Lebih lanjut, Sahroni juga menyebut bahwa RUU KUHP dan Pemasyarakatan yang ada saat ini sudah terlalu tua dan tidak relevan lagi, karena banyak pasal-pasal yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/12/03/2021/marzuki-alie-laporkan-ahy-ke-bareskrim/">Baca Juga: Marzuki Alie Laporkan AHY ke Bareskrim</a> “Apalagi UU KUHP yang sekarang ini bisa dibilang sudah usang ya, bayangin aja UU itu digunakan sejak zaman kolonial Belanda dan belum ada perubahan. Jadi memang sudah waktunya berubah, yaitu melalui pengesahan RUU KUHP itu sendiri," katanya.

Revisi KUHP, Sahroni: Sudah Terlalu Tua, Harus Dibikin Relevan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/program-tangkap-buronan-kejagung-selamatkan-uang-negara-sangat-besar_m_.jpg" alt="Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari" width="100%">
<figcaption>Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menuai penolakan dari masyarakat karena dianggap tidak adil. Karena itu, masyarakat meminta agar RUU KUHP dibatalkan.  Menyerap aspirasi dan kegundahan masyarakat, Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mendesak agar RUU KUHP dibahas ulang atau direview secara total.  "Memang ada beberapa pandangan dari Fraksi untuk membahas poin-poin yang menjadi kontroversial. Yang menjadi sorotan publik. Tapi setelah mempelajari dan mengkaji, kita minta dibahas ulang secara keseluruhan dari RKUHP," tegas Taufik Basari kepada wartawan seusai acara diskusi dengan tema RUU KUHP dan Restorasi Hukum di Indonesia di Jakarta Pusat, Jumat (11/10).  Politisi yang terpilih sebagai anggota dewan itu mencatat ada beberapa problem pundamental dari RUU KUHP sehingga patut untuk dibahas ulang secara menyeluruh. "Ada beberapa catatan. Kita lihat yang pertama soal ketegasan asas legalitas. Dalam teori hukum, asas hukum pidana adalah asas legalitas. Asas dimana tidak ada hukum pidana, kalau belum ada aturan yang mengaturnya."  Namun, di Pasal 2 dalam RKUHP membuat ruang hukum lain yakni hukum lokal dan hukum adat. Karena ada tafsir hukum lain, akhirnya menimbilkan multi tafsir dari implemenntasi dari pasal-pasal yang ada. "Sedangkan dalam hukum pidana harus tungggal. Harus clear dan jelas, tidak boleh ada ruang debat," bebernya.  Kedua, semangat untuk menjadikan hukum pidana menjadi solusi dari semua hal. Istilahnya satu obat untuk mengobati semuanya. "Padahal tidak semua diselesaikan dengan pidana. Ada ruang penyelesaian problem tidak melulu pidana. Bisa melalui pedata atau administrasi," tuturnya.  Alasan ketiga, ada potensi kriminalisasi yang berlebihan. Hal-hal kecil dan printil yang seharusnya tidak jadi delik pidana, jadi delik pidana. Yang akhirnya semangat untuk mengganti hukum kolonial dengam hukum baru. Tetapi justru hukum yang baru lebih kolonial dari hukum kolonial.  "Bisa mengarah ke hukum melakonial. Dimana negara menjadi sangat mengerikan. Orang menjadi takut negara yang bisa menjadikan kewenangannya untuk mengatur masyarakatnya dengan cara tangan hukum pidana. Itu yang kita harapkan agar bisa bahas dan menyisir lagi hal-hal mana saja yang menurut kita patut sisir."  Nah, yang terakhir dan tidak kalah penting, menurut Tobas adalah terkait dengan mans rea. Mans rea itu elemen mental dari niat seseorang untuk melakukan kejahatan. "Jadi ada asas tidak ada pidana tanpa ada kesalahan yang disengaja dan ada kehendak jahat," bebernya.  Jadi, lanjut dia, yang membedakan kasus hukum masuk dalam hukum pidana dan perdata adalah mans rea. "Mans rea menjadi ciri khas pidana. Jadi ada satu perbuatan yang dianggap tidak cocok, tidak layak harus dicek dulu ada kehendak jahat atau tidak," ungkap dia.  Kalau tidak ada unsur mans rea bisa masuk ke ranah yang lain. Bisa masuk perdata, administrasi atau bisa masuk soal sosial. Untuk memuluskan niat mereview RKUHP ini, Partai Nasdem akan melakukan komunikasi dengan partai lain.  "Lobby tetap dilakukan. Fraksi Nasdem akan melakukan lobby. Lalu, menyusun argumentasi agar Fraksi lain bisa mempunyai pandangan yang sama soal RKUHP," tandasnya.

Nasdem Desak Review Total RKUHP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jokowi-akui-sudah-terima-surat-dari-kpk-apa-isinya_m_218235.jpeg" alt="Presiden Joko Widodo mengaku masih mengkaji isi surat yang disampaikan KPK. Yakni perihal RUU KUHP." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo mengaku masih mengkaji isi surat yang disampaikan KPK. Yakni perihal RUU KUHP.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penolakan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dari berbagai tokoh dan kalangan mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo. Sebab, ada 14 pasal yang dinilai tidak rasional dan justru menuai kontroversial.  Sikap Jokowi meminta adanya penundaan pengesahan RKUHP pun mendapat dukungan dari Komite Penggerak Nawacita (KPN). Gerbong relawan ini sepakat dengan kebijakan penundaan untuk dibahas ulang, bahakn lebih dari itu, KPN meminta agar RKHUP dirop di DPR.  "Kita sejalan dengan sikap Presiden dan poin-poin dalam 14 yang diajukan DPR RI untuk direvisi tidak masuk akal, hanya terkesan memaksakan kehendak," ujar Juru bicara KPN Dedi Mawardi dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com.  Lebih lanjut, dia menyampaikan KPN juga turut mendukung gerakan mahasiswa yang menolak RKUHP. Karena itu, Dedi yang juga Sekretaris Jenderal Seknas Relawan Jokowi meminta kepada presiden untuk dapat mendrop agenda pengesahan RKUHP di agenda DPR RI.  "Sehingga tidak ada lagi gerakan mahasiswa yang menolak revisi tersebut. Kalau sudah didrop tentunya gerakan mahasiswa berhenti, tapi kalau masih ada gerakan mahasiswa menuntut berarti ada agenda lain dari gerakan itu," tandasnya.

Agar Tak Terus Menuai Kecaman, KPN Minta Jokowi Drop RKUHP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Bamsoet-kena-Gas-Air-Mata.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPR resmi menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan (RUU PAS). Ini menindaklanjuti usulan Presiden Joko Widodo untuk menunda pengesahan empat Undang-Undang.  Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan, pihaknya menunda pengesahan dan akan dibahas ulang terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan (RUU PAS).  Diketahui, Jokowi sebelumnya meminta DPR untuk menunda pengesahan empat Undang-Undang diantaranya RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU Pemasyarakatan, dan RUU KUHP.  "RKUHP dan RUU PAS sudah kami tunda sesuai usulan Pemerintah. Karena kami sadari, tidak mungkin satu pihak bisa melaksanakan penuntasan UU, harus bersama-sama," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9).  Politikus Partai Golkar ini mengatakan, DPR menyambut baik usulan pemerintah terkait penundaan beberapa RUU itu. Karena semuanya sudah berdasarkan kesepakatan pemerintah dan parlemen.  "Jadi ketika Pemerintah menyampaikan permintaan itu (penundaan), maka kami menyambut dengan baik dan kita putuskan," ucap Bamsoet.  Namun untuk RUU Pertanahan dan RUU Minerba, kata Bamsoet, pihaknya pihaknya masih melakukan proses pembahasan. Dia mengklaim, dua RUU tersebut tidak perlu ditunda.  "Untuk RUU Pertanahan dan RUU Minerba masih dalam proses pembahasan. Jadi tidak perlu dilakukan penundaan, karena belum masuk dalam tahap pengambilan keputusan, beda dengan RKUHP dan RUU PAS," terang Bamsoet.  Oleh karena itu, Bamsoet menyebut langkah DPR menunda pengesahan RKUHP dan RUU PAS tidak lain karena mendengar aspirasi publik. Termasuk merespons gejolak mahasiswa yang ramai menolak sejumlah RUU yang bergulir di DPR.  "Saya sampaikan agar adik-adik mahasiwa bisa pahami, kami menunda bukan hanya usul pemerintah, tapi kami mendengar aspirasi yang kami dengar dari adik-adik mahasiswa," tukasnya.  Sebelumnya, Bamsoet mencoba menemui mahasiwa yang sedang menggelar aksi di balik gerbang DPR. Ia datang saat aksi demonstrasi berlangsung ricuh. Semprotan gas air mata pun menebar ke mana-mana karena tertiup angin.  Bamsoet, yang sempat dipakaikan pasta gigi di bagian mukanya demi untuk menahan gas air mata, akhirnya batal menemui mahasiswa dan masyarakat yang berdemo.  Ia tak kuat menahan gas air mata dan akhirnya dievakuasi di pos penjagaan Pengamanan Objek Vital Polda Metro Jaya di Kompleks Parlemem, Senayan, Jakarta.  Di dalam ruangan, Bamsoet ditemani Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar, Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono. Sementara itu, aksi depan gedung DPR telah dibubarkan.  Sejumlah polisi di-backup TNI masih terus berjaga-jaga. Polisi sempat membubarkan massa aksi dengan gas air mata dan semprotan water canon.

Bakal Dibahas Ulang, DPR Tunda Pengesahan RKUHP dan RUU PAS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Jokowi-Sambangi-PLN-Terkait-Pemadaman-Listrik-Dery-Ridwansah-5-.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (tengah) saat menyambangi Kantor PT PLN, Jakarta, Senin (5/8/2019). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (tengah) saat menyambangi Kantor PT PLN, Jakarta, Senin (5/8/2019). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap meminta supaya Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditunda pengesehannya. Hal itu karena masih adanya perbedaan pendapat di publik.  Jokowi mengatakan, selain Revisi KUHP ada juga yang ia tolak pengesahannya. Seperti, RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU KUHP dan keempat adalah RUU Pemasyarakatan.  "Intinya tadi saya meminta agar pengesahan untuk RUU Pertanahan, yang pertama. Yang kedua, RUU Minerba, ketiga RUU KUHP, kemudian keempat RUU Permasyarakatan," ujar Jokowi di kompleks istana kepresidenan, Jakarta, Senin (23/9).  Jokowi mengatakan penundaan pengesahan ini dia sampaikan langsung kepada pimpinan, ketua fraksi dan juga anggota DPR yang menemuinya hari ini.  ‎"Saya bertemu dengan ketua DPR dan pimpinan DPR serta ketua fraksi dan ketua komisi, yang intinya tadi saya meminta agar pengesahan ditunda," katanya.  Alasan Presiden Jokowi supaya menunda pengesahan empat RUU tersebut, karena perlu adanya pengkajian dan mendegarkan masukan lagi dari pihak-pihak terkait. Hal i‎tu dilakukan supaya pasal-pasal yang akan disahkan oleh DPR tidak bertentangan dengan masyarakat.  "Untuk kita bisa mendapatkan masukan-masukan, mendapatkan substansi-substansi yang lebih baik, sesuai dengan keinginan masyarakat," ungkapnya.  Jokowi menginginkan, RUU tersebut agar sebaiknya dibahas lagi oleh DPR periode 2019-2024. Bukan dikejar diselesaikan DPR periode 2014-2019 ini. Sehingga dia menginginginkan DPR perlu mandapatkan masukan-masukan dari masyarakat.  "Agar sebaiknya masuk ke dalam DPR RI di era berikutnya," pungkasnya.

Selain KUHP, Jokowi Juga Minta Empat RUU Ini Ditunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/JKT_AKSI-MAHASISWA-TOLAK-UU-KPK_MIFTAHULHAYAT-5.jpg" alt="Mahasiswa yang tergabung dalam berbagai kampus saat melakukan aksi di depan gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/9/2019). Dalam aksinya mereka menolak UU KPK yang telah disahkan oleh DPR.FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Mahasiswa yang tergabung dalam berbagai kampus saat melakukan aksi di depan gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/9/2019). Dalam aksinya mereka menolak UU KPK yang telah disahkan oleh DPR.FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gedung DPR akan kembali dikepung oleh massa yang menolak revisi KUHP, Senin (23/9) siang. Sehingga, beberapar ruas jalan di depan gedung perwakilan rakyat itu akan dipenuhi demonstran dari berbagai elemen. Alhasil, aparat kepolisian akan menjaga dan memberlakukan rekayasa lalu lintas di sekitaran DPR.  Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo mengatakan massa yang akan melakukan aksi di sana sejauh ini berasal dari elemen mahasiswa dari beberapa universitas di Tanah Air. Hal ini berdasar surat pemberitahuan kepada aparat kepolisian. Namun polisi belum tahu mereka dari universitas mana saja.  "Ada surat pemberitahuan oleh mahasiswa sekitar 2.000 orang," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, Senin (23/9).  Menurut Argo, aksi demonstrasi juga akan dilakukan di depan Gedung KPK. Sebagai langkah antisipasi, Argo menyebut tidak ada hal khusus yang dilakukan. Aparat hanya melakukan pengamanan seperti biasa. 10 ribu personel gabungan dari unsur TNI, Polri, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan dikerahkan mengawal aksi di dua titik itu.  Untuk pengalihan arus lalu lintas dia menyebut bersifat situasional mengikuti dinamika di lapangan. Namun, polisi telah menyiapkan rencana rekayasa lalin. "Personel pengamanan di DPR 5.500 personel gabungan. Sisanya pengamanan di KPK," pungkasnya.  Informasi yang dihimpun, mereka yang akan ikut aksi adalah massa dari Aliansi Mahasiswa Progresif Universitas Pamulang, UIN Syarif Hidayatullah, Universitas Trisakti, Muhammadiyah, ITB dan Muhammadiyah Bekasi.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/AKSI-MAHASISWA-DI-DEPAN-DPR_MIFTAHULHAYAT-1.jpg" alt="Aksi mahasiswa" width="100%">
<figcaption>Aksi mahasiswa</figcaption>
</figure> Aksi mahasiswa "mengepung" Gedung DPR di Senayan. (Miftahulhayat/JawaPos.com)  Rekayasa Lalu Lintas  Kepolisian menyiapkan rencana rekayasa lalu lintas di kawasan Gedung DPR/MPR mengingat adanya rencana unjuk rasa oleh elemen mahasiswa di sana. Namun, polisi menegaskan rekayasa lalin akan dilakukan mengikuti perkembangan di lapangan atau dengan kata lain bersifat situasional.  Apabila kondisi di lapangan mendesak maka pengalihan lalin akan dilakukan. Namun sebaliknya, jika dirasa tak perlu maka tidak akan diterapkan. "Tapi penerapannya situasional," kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP M.Nasir.  Nasir menjelaskan dalam rekayasa lalin yang mereka siapkan, maka pintu tol dekat Gedung DPR terpaksa ditutup dulu. Nantinya kendaraan dalam tol yang hendak keluar di pintu tersebut dialihkan ke pintu tol selanjutnya. Kemudian, Nasir menyebut beberapa ruas jalan di sana juga akan dialihkan. "Out ramp (pintu keluar) tol depan DPR ditutup," kata dia.  Berikut ini rekayasa lalin yang disiapkan:  1. Penutupan di flyover Ladogi diarahkan ke Gerbang Pemuda.  2. Gerbang Pemuda ke kiri ditutup diputarbalikan ke Gerbang Pemuda.  3. Arah dari Jalan Asia Afrika yang ke Gerbang Pemuda diluruskan ke Jalan Tentara Pelajar.  4. Lalin belakang gedung DPR dialihkan ke kiri ke Jalan Tentara Pelajar.

Ribuan Mahasiswa Demo di DPR, Polisi Lakukan Rekayasa Lalu Lintas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-Tolak-RKUHP-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Demokrasi menggelar aksi di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/9/2019). Aksi tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap pengesahan tahap I Revisi Undang-undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum" width="100%">
<figcaption>Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Keadilan Demokrasi menggelar aksi di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/9/2019). Aksi tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap pengesahan tahap I Revisi Undang-undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diminta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk ditunda pembahasannya di DPR. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond Junaidi Mahesa mengatakan‎ Presiden Jokowi tidak pernah melakukan penolakan terhadap Revisi KUHP tersebut. Karena yang diinginkannya hanyalah melakukan penundaan.  "Penundaan ini bukan berarti penolakan, masa adanya penundaan ini diibaratkan penolakan," ujar Desmon di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/9).  Oleh sebab itu, dalam waktu dekat ini akan adanya konsultasi antara DPR dengan Presiden Jokowi mengenai penundaan tersebut. Konsultasi tersebut dilakukan untuk mencari tahu pasal-pasal mana yang belum disetujui oleh Presiden Jokowi.  "Jadi penundaan ini tentu ada argumentatif yang kita belum tau kenapa ini ditunda mungkin ada pasal yang belum cocok. Ya kita tunggu aja dulu dari pemerintah ya," katanya.  Ketua DPP Partai Gerindra ini mengatakan, pembahasan antara DPR dan pemerintah sebenarnya telah usai. Karena DPR dan pemerintah telah sepakat revisi KUHP tersebut bisa dibawa ke rapat paripurna untuk bisa disahkan. Sehingga saat ini adalah mendapatkan penjelasan dari pemerintah pasal-pasal mana saja yeng belum disetujui.  "Proses DPR sebenernya udah selesai. Pembicaraan tingkat satu sebetulnya secara UU sudah memenuhi syarat karena sudah ditanda tangan dan saya sebagai pimpinan komisi sudah tanda tangan," ungkapnya.   Sebelumnya, ‎Presiden Jokowi meminta DPR untuk menunda pengesahan Revisi KUHP. Dalam keterangan persnya, ia mengatakan, penundaan itu dilakukan setelah melihat berbagai kritik atas sejumlah pasal.  "Setelah mencermati masukan-masukan dari berbagai kalangan yang berkeberatan dengan sejumlah substansi-substansi RUU KUHP, saya berkesimpulan masih ada materi-materi yang membutuhkan pendalaman lebih lanjut," ujar Jokowi.  "Untuk itu saya telah memerintahkan Menteri Hukum dan HAM sebagai wakil pemerintah, untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR RI, yaitu agar pengesahan RUU KUHP ditunda. Dan pengesahannya tidak dilakukan oleh DPR periode ini," tambahnya.  Jokowi pun menginstruksikan kepada DPR untuk melakukan langkah yang sama dan menyerahkan pembahasan RKUHP ke periode selanjutnya.  "Saya melihat materi-materi yang ada, substansi-substansi yang ada kurang lebih 14 pasal nanti yang akan kami komunikasikan baik dengan DPR maupun dengan masyarakat yang tidak setuju dengan materi-materi yang ada," ujarnya.

Revisi KUHP Tak Ditolak, DPR Tetap Akan Bahas Bersama Presiden Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Zulhas-dan-Jokowi.jpg" alt="Presiden Joko Widodo dan Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam sebuah kebersamaan beberapa bulan lalu. (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo dan Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam sebuah kebersamaan beberapa bulan lalu. (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta DPR melakukan penundaan pengesahan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Banyak masyarakat juga menolak sejumlah pasal dalam RKUHP, lantaran dinilai memundurkan demokrasi.  Ketua MPR, Zulkifli Hasan mengatakan dalam waktu dekat pimpinan dan fraksi DPR akan melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi. Hal itu dilakukan guna menindaklanjuti pasal mana saja yang belum disepakati.  "Saya harap nanti akan ketemu, mana yang belum sepakat itu. Walaupun Menkumham mewakili pemerintah sudah setuju," ujar Zulkifli Hasan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/9).  Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini berharap, setelah bertemu dengan Presiden Jokowi, pemerintah dan DPR bisa mencapai kesepakatan. Dengan demikian, RKUHP bisa disahkan dalam rapat paripurna dalam waktu dekat.  "Sehingga masih ada waktu sampai (tanggal) 27 sidang, itu masih bisa. Jadi, itu yang saya harapkan ada kesepakatan," katanya.  Pria yang akrab disapa Zulhas itu berharap pembicaraan dengan Presiden Jokowi bisa berjalan lancar. Sehingga, revisi KUHP bisa menjadi salah satu prestasi legislasi DPR periode saat ini.  "Makanya saya berharap bisa disepakati dalam konsultasi, sehingga UU ini bisa diselesaikan oleh periode sekarang. Sehingga ada prestasi," katanya.  Sebelumnya, ‎Presiden Jokowi meminta DPR untuk menunda pengesahan Revisi KUHP. Dalam keterangan persnya, ia mengatakan, penundaan itu dilakukan setelah melihat berbagai kritik atas sejumlah pasal.  "Setelah mencermati masukan-masukan dari berbagai kalangan yang berkeberatan dengan sejumlah substansi-substansi RUU KUHP, saya berkesimpulan masih ada materi-materi yang membutuhkan pendalaman lebih lanjut," ujar Jokowi.  "Untuk itu saya telah memerintahkan Menteri Hukum dan HAM sebagai wakil pemerintah, untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR RI, yaitu agar pengesahan RUU KUHP ditunda. Dan pengesahannya tidak dilakukan oleh DPR periode ini," tambahnya.  Jokowi pun menginstruksikan kepada DPR untuk melakukan langkah yang sama dan menyerahkan pembahasan RKUHP ke periode selanjutnya.

Berbeda dari Jokowi, Ketua MPR Ingin Revisi KUHP Disahkan Periode ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Krisdayanti-Miftahulhayat.jpg" alt="Krisdayanti. (Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Krisdayanti. (Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyanyi dan Diva Indonesia, Krisdayanti sebentar lagi akan punya kesibukan baru yaitu sebagai Anggota DPR terpilih dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sebagai anggota dewan terpilih, perempuan yang akrab disapa KD ini ikut menanggapi polemik isu Rancangan Kitab Undsng-Undang Hukum Pidana (RKUHP).  Kandungan aturan dalam RKUHP itu sebelumnya diprotes karena pasal-pasalnya dinilai bisa mencederai kebebasan orang berkeyakinan, berekspresi dan berdemokrasi.Contohnya, pasal tentang penghinaan terhadap presiden, pemerintahan, bendera, dan lembaga negara. RKUHP juga dikritik karena terlalu banyak mencampuri urusan privasi orang.  "Sebetulnya soal legislasi dan juga Undang-Undang kan dibuat untuj kebaikan masyarakat Indonesia, namun banyak elemen-elemen yang harus diupayakan untuk sensitif gender, perlu waktu untuk revisi," katanya kepada wartawan saat membeli furnitur di Malinda Furniture Galery, Kemang, Sabtu (21/9).  KD menambahkan mengingat Indonesia terdiri dari masyarakat majemuk dan banyak agama serta adat istiadat, sehingga banyak lapisan masyarakat yang harus didengar dan dihormati. Dia bersama partainya, memiliki sikap yang sama untuk menunda.  "Komitmen partai kami minta ditunda," singkatnya.  KD menyadari dirinya masih baru sebagai anggota dewan terpilih. Nantinya, dia menyerahkan sepenuhnya bersama teman-temannya di DPR ketika sudah bekerja nanti.  "Kalau nanti dilihat ya, kalau kita mau revisi UU kan enggak mungkin sendiri. DPR kerjanya kan kolektif kolegial, apalagi saya yang masih baru," jelasnya.

Terpilih Jadi Anggota DPR, Ini Kata Krisdayanti Soal RKUHP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/warga-resah-4-pasangan-diduga-kumpul-kebo-diamankan_m_195686.jpeg" alt="Satpol PP Kabupaten Pringsewu merazia pasangan yang diduga kumpul kebo di Pringsewi Selasa (13/3)." width="100%">
<figcaption>Satpol PP Kabupaten Pringsewu merazia pasangan yang diduga kumpul kebo di Pringsewi Selasa (13/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) produk anak bangsa akan disahkan dalam rapat paripurna di akhir bulan September ini. DPR dan pemerintah lewat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly sepakat membawanya ke rapat paripurna untuk disahkan. Salah satu pasal adalah mengenai kumpul kebo atau hidup bersama namun tidak ada satu ikatan pernikahan.  ‎Anggota Panja Revisi KUHP, Arsul Sani mengatakan kumpul kebo yang ada dimaksud apabila adanya delik aduan. Sehingga, kasus itu baru bisa ditindaklanjuti hukumnya.‎ "Pasangan yang melakukan kumpul kebo terancam kurungan penjara 6 bulan. "Hidup bersama di luar pernikahan itu ada ancaman pidananya, tapi ini delik aduan," ujar Arsul di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/9).  Sementara kepala daerah juga bisa melakukan aduan ke pihak kepolisian apabila menemukan pasangan yang tidak bersatus pasangan suami istri sah ke pihak kepolisian. "Jadi yang berhak mengadu selain orang-orang itu tadi adalah kepala desa," katanya.  Walaupun pihak keluarga tidak mempermasalahkan adanya kumpul kebo tersebut. Namun, hal itu tetap bisa diproses secara hukum. Asalkan kepala desa melakukan pengaduannya ke pihak kepolisian. "Apabila itu suami atau istri atau orang tua, atau anak itu tidak berkebaratan," katanya.  Berdasarkan draf Revisi KUHP, aturan pidana kumpul kebo termuat dalam Pasal 419. Berikut bunyinya;  Ayat 1 Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II (Rp 50 juta).  Ayat 2 Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, orang tua atau anaknya.  Ayat 3 Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga diajukan oleh kepala desa atau dengan sebutan lainnya, sepanjang tidak terdapat keberatan dari suami, istri, orang tua, atau anaknya.  Ayat 4 Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.  Ayat 5 Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Jika Kepala Desa Lapor Polisi, Pasangan Kumpul Kebo Bisa Dipidana

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#revisi kuhp

Berita Terkini