<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/07/JKT_PERKENALAN-COUNTRY-MANAJER-INDRIVE_HANUNG-HAMBARA_06112025-8-4126123939.jpg" alt="Country Manager inDrive Indonesia Rio Aristo. (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Country Manager inDrive Indonesia Rio Aristo. (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Keselamatan dan rasa aman semakin menjadi perhatian utama masyarakat dalam menggunakan layanan transportasi berbasis aplikasi. Di tengah meningkatnya mobilitas dan dinamika perjalanan harian, kehadiran layanan bantuan yang cepat dan andal dipandang sebagai elemen penting dalam menciptakan pengalaman berkendara yang nyaman. Merespons kebutuhan tersebut, Country Manager inDrive Indonesia Rio Aristo, menegaskan bahwa penguatan layanan pelanggan ini menjadi prioritas utama perusahaan. &ldquo;Kami melihat layanan Customer Service bukan sekadar pusat bantuan, tetapi bagian penting dari sistem keamanan dan kenyamanan perjalanan,&rdquo; ujarnya. Ekspansi ini mencakup penyediaan layanan bantuan 7x24 jam untuk menangani berbagai isu krusial, mulai dari aktivasi tombol darurat hingga penanganan insiden di lapangan. Menurut Rio, langkah tersebut dilakukan seiring pertumbuhan pengguna. &ldquo;Seiring inDrive terus berkembang di Indonesia, kami memastikan pengguna dan pengemudi selalu mendapatkan dukungan yang cepat dan empatik saat dibutuhkan,&rdquo; katanya. Penambahan sumber daya juga dilakukan untuk memastikan kualitas layanan tetap konsisten di berbagai wilayah. Operasional Customer Support dipusatkan di Jakarta dan didukung oleh hub regional di sejumlah kota. &ldquo;Pendekatan terpusat ini memungkinkan koordinasi yang lebih cepat tanpa mengabaikan kebutuhan pengguna di daerah,&rdquo; jelas Rio. Dengan tim spesialis yang mampu menangani laporan secara real-time, pengguna dan pengemudi diharapkan merasakan peningkatan waktu respons serta penyelesaian masalah yang lebih proaktif. &ldquo;Fokus kami adalah memastikan keselamatan selalu menjadi prioritas utama dalam setiap perjalanan,&rdquo; tambahnya. Selain berdampak pada pengalaman pengguna, ekspansi ini turut membuka peluang kerja bagi talenta lokal dan mendukung pertumbuhan industri ride-hailing nasional. &ldquo;Kami ingin bertumbuh bersama ekosistem lokal dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan,&rdquo; papar Rio. (*)

Penguatan layanan pelanggan 24 jam dinilai krusial dalam meningkatkan keamanan dan kepercayaan pengguna transportasi online di Indonesia.

Layanan Pelanggan Responsif Jadi Pilar Keamanan Transportasi Online

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/12/image-68-2362852483.jpeg" alt="Ilustrasi orang yang sedang naik kendaraan pribadi (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi orang yang sedang naik kendaraan pribadi (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dalam kehidupan urban hari ini, kita sering dihadapkan pada pilihan antara menggunakan kendaraan pribadi atau mengandalkan layanan transportasi online maupun umum. Biaya, kenyamanan, dan fleksibilitas menjadi pertimbangan utama. Menurut artikel dari LINE Bank, perbandingan antara kendaraan pribadi dan transportasi umum (termasuk layanan online) harus mempertimbangkan komponen seperti bahan bakar, parkir, pemeliharaan, dan ongkos operasional lainnya. Sementara itu, blog dari Jago menjelaskan bahwa meskipun transportasi umum terlihat lebih murah di permukaan, di kondisi tertentu kendaraan pribadi bisa saja lebih murah jika jarak tempuh besar atau frekuensi bepergian tinggi, terutama jika dibandingkan ongkos taksi/ride-hailing yang sering dipengaruhi oleh jarak dan kemacetan. Untuk memilih mana yang &ldquo;lebih irit&rdquo;, penting melihat situasi pribadi dan kota tempat tinggal. Dalam artikel ini, akan dibahas dua aspek utama yaitu biaya total (total cost) dan faktor kenyamanan &amp; situasional, agar kamu bisa menentukan pilihan terbaik sesuai gaya hidupmu. Biaya Total: Biaya Tersembunyi dari Kendaraan Pribadi vs Transportasi Online/Umum 1. Kendaraan Pribadi: beban tetap dan variabel Memiliki mobil atau motor membawa biaya tetap seperti pajak, asuransi, depresiasi, dan perawatan rutin. Ditambah lagi biaya bahan bakar, parkir, dan toleransi waktu tersendat akibat kemacetan. Jika dihitung secara menyeluruh, beban tersebut bisa sangat besar dalam satu tahun. 2. Transportasi Online/Umum: bayar sesuai pemakaian Dengan transportasi online atau umum, kamu hanya membayar saat menggunakan layanan. Tidak ada biaya perawatan, parkir, atau beban bekingan kendaraan. Namun, di beberapa jenis transportasi, tarif bisa melonjak saat jam sibuk, dan ongkos jarak jauh bisa menambah total biaya signifikan. 3. Persilangan penggunaan (&ldquo;mixed mode&rdquo;) bisa lebih optimal Ada situasi di mana menggabungkan penggunaan kendaraan pribadi untuk jarak-jauh dan transportasi online/umum untuk rute perkotaan bisa menemukan sweet spot hemat. Misalnya, menggunakan kendaraan sendiri ke titik tertentu lalu lanjut dengan transportasi umum agar terhindar dari parkir mahal di pusat kota. &nbsp; Kenyamanan, Fleksibilitas &amp; Faktor Situasional 1. Kemacetan dan waktu tempuh Kendaraan pribadi memungkinkan kamu berangkat kapan pun tanpa tergantung jadwal armada umum, tapi bisa terjebak macet. Sebaliknya, transportasi online bisa memanfaatkan jalur tertentu, namun tetap terjebak kemacetan sama. 2. Aksesibilitas dan area pelayanan Di daerah yang transportasi umum jarang, atau dengan banyak rute ekstrem (pegunungan, perbukitan), kendaraan pribadi bisa jadi pilihan logis. Sedangkan di kota besar dengan layanan online melimpah, opsi umum bisa lebih praktis. 3. Pengaruh tarif dinamis/surge pricing Pada transportasi online, tarif bisa melonjak pada jam sibuk atau saat permintaan tinggi (surge). Ini bisa membuat ongkos mendekati atau bahkan melebihi biaya kendaraan pribadi dalam kondisi tertentu. 4. Stres dan kenyamanan psikologis Mengemudi sendiri memerlukan fokus tinggi, terutama di kota besar. Transportasi umum atau online memberi kesempatan untuk membaca, istirahat, atau mengecek ponsel selama perjalanan, hal yang tidak bisa dilakukan saat menyetir. Meski perbandingan biaya dan kenyamanan terlihat objektif, pilihan terbaik sangat tergantung kebiasaan, lokasi, dan kebutuhan individu. Ambil langkah bijak demi kantong dan kenyamanan. LINE Bank menyarankan agar pengguna membuat alokasi dana transportasi terpisah agar lebih mudah mengontrol pengeluaran dan menghindari overspending. Perlu diingatkan bahwa tidak ada satu jawaban tunggal, semua tergantung frekuensi perjalanan, tingkat kemacetan, dan rute yang sering dilalui. Jadi, jangan langsung memutuskan berdasarkan &ldquo;terlihat murah di awal&rdquo;. Hitung semua komponen seperti bahan bakar, parkir, pemeliharaan, serta faktor kenyamanan dan waktu. Dengan demikian, pilihan antara kendaraan pribadi atau online bisa kamu sesuaikan agar irit dan tetap nyaman di keseharianmu. (*)

Perbandingan antara kendaraan pribadi dan transportasi umum (termasuk layanan online) harus mempertimbangkan banyak hal.

Transportasi Pribadi atau Kendaraan Umum/Online: Mana yang Lebih Irit untuk Kebutuhan Sehari-hari?​

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/27/Screenshot_2025-01-27-22-07-28-06_6012fa4d4ddec268fc5c7112cbb265e7-906581358.jpg" alt="Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan pemerintah akan menjaga ekosistem yang telah terbangun dalam jasa transportasi online agar berjalan seimbang dan berkelanjutan. &ldquo;Ini bukan sekadar bisnis biasa. Ada ekosistem yang besar di sini, dari pengemudi, perusahaan, sampai masyarakat pengguna. Pemerintah ingin menjaga keberlanjutan dan keseimbangannya,&rdquo; kata Menhub. Dengan demikian, apabila nantinya diperlukan regulasi baru, maka pemerintah akan mempertimbangkan berbagai pihak, seperti mitra, pelanggan, serta pelaku usaha lainnya, termasuk UMKM hingga pemasok logistik. Menhub mengatakan pemerintah perlu mengatur kompetisi transportasi online menjadi kompetisi yang adil dan wajar. Untuk itu, regulasi transportasi online juga harus mempertimbangkan keseimbangan ekosistem yang sudah berjalan. "Tidak hanya dari pelaku usaha, namun customer dan mitra juga harus kita jaga semua," imbuhnya. Sebelumnya, Menhub telah menggelar diskusi yang dihadiri sejumlah aplikator yakni PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, Grab Indonesia, inDrive Indonesia, dan Maxim Indonesia. Pada kesempatan itu, Menhub membahas sejumlah isu yang berkembang di masyarakat, seperti adanya potongan aplikasi lebih dari 20 persen bagi mitra serta wacana mitra transportasi online sebagai pegawai tetap. Menhub mengkonfirmasi kepada para aplikator bahwa potongan aplikasi tidak lebih dari 20 persen. Besaran potongan sudah sesuai dengan Kepmenhub Nomor KP 1001 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi. Dudy mengaku akan mengkaji dan mengevaluasi skema potongan aplikasi ini bersama dengan pemangku kepentingan terkait serta dampaknya pada ekosistem online yang telah berjalan, menyusul adanya tuntutan potongan aplikasi maksimal 10 persen dari mitra pengemudi. Sementarta itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia (Modantara) Agung Yudha mengatakan,Industri ojol, taksol, dan kurir online berkontribusi sekitar 2 persen terhadap PDB Indonesia (ITB, 2023). &rsquo;&rsquo;Bila komisi dipaksakan turun, dampaknya bisa sangat besar,&rdquo; ujarnya. Agung juga menyoroti dampak sosial dari penurunan komisi. &ldquo;Hilangnya pendapatan pengemudi akan menurunkan daya beli mereka, yang kemudian berdampak pada sektor makanan, kebutuhan pokok, hingga layanan keuangan seperti pinjaman dan cicilan,&rdquo; kata Agung lagi. Agung Yudha juga memerinci dampak besar yang terjadi bila komisi dipaksa turun, yaitu, hanya 10&ndash;30 persen mitra pengemudi yang bisa terserap ke lapangan kerja formal, penurunan aktivitas ekonomi digital bisa menekan PDB hingga 5,5 persen, sekitar 1,4 juta orang terancam kehilangan pekerjaan, serta dampak ekonomi total bisa mencapai Rp178 triliun, termasuk efek berantai pada sektor lain. Di sisi lain, pandangan ini diamini oleh ekonom senior Piter Abdullah, Executive Director Segara Institute. Dalam program Akbar Faizal Uncensored (24/5), Piter memperingatkan bahwa regulasi yang memaksa penurunan komisi justru berpotensi merusak struktur industri digital yang telah dibangun selama lebih dari satu dekade. &ldquo;Setback, setback, saya khawatirkan setback industri yang kita bangun 10 tahun terakhir yang sudah memberikan manfaat terhadap perekonomian kita, baik itu di dalam pembentukan PDB dalam bentuk penciptaan lapangan kerja, memberikan penghasilan kepada begitu banyak masyarakat kita, itu bisa terhapuskan,&rsquo;&rsquo; urainya. (*)

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan pemerintah akan menjaga ekosistem yang telah terbangun

Menhub Tegaskan Jaga Ekosistem Transportasi Online, Ekonom Minta Pemerintah Tak Gegabah Rumuskan Regulasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/04/Ojek-Online-Dery-Ridwansah-3-2399243454.jpg" alt="Pengemudi ojek online saat melintas di Jalan Pemuda, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Pengemudi ojek online saat melintas di Jalan Pemuda, Jakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kebijakan tabungan perumahan rakyat (tapera) terus menyulut reaksi penolakan dari berbagai kalangan. Kali ini penolakan datang dari kalangan pengemudi transportasi online. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia Igun Wicaksono menegaskan, pihaknya menolak rencana iuran wajib untuk tapera. &rdquo;Karena sudah banyak potongan penghasilan ojol (ojek online, Red) selama ini. Mulai pajak sampai potongan aplikasi 15 hingga 25 persen. Lalu masih akan dibebani lagi untuk potongan wajib BP Tapera. Akhirnya pekerja kecil seperti ojol harus dibebani oleh pemerintah. Kami menolak keras,&rdquo; tandas Igun saat dihubungi Jawa Pos kemarin (3/6). Sesuai undang-undang (UU) tentang tapera, kepesertaan memang berlaku wajib untuk semua orang. Mulai ASN, TNI, Polri, karyawan swasta, bahkan pekerja mandiri, termasuk driver ojol. Namun, Igun menyesalkan belum pernah adanya komunikasi sedikit pun pemerintah dengan asosiasi. &rdquo;Terlepas kami tidak perlu pemahaman juga dari pemerintah. Karena bagi kami, penolakan potongan wajib BP Tapera adalah harga mati tanpa ada tawaran solusi lain,&rdquo; beber Igun. Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati juga melontarkan penolakan. &rdquo;Karena membebani pengemudi di tengah ketidakpastian pendapatan yang makin menurun,&rdquo; cetusnya. Lily berharap pemerintah melibatkan aspirasi publik sebelum membuat keputusan. Dengan begitu, aturan mendatangkan manfaat bagi rakyat, termasuk pekerja online seperti pengemudi taksi dan ojek online alias ojol. Dalam hasil kajian yang dirilis Center of Economic and Law Studies (Celios), ada beberapa dampak negatif kebijakan tapera. Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda menyampaikan, kebijakan tapera berdasar hasil simulasi ekonomi menyebabkan penurunan PDB sebesar Rp 1,21 triliun. Itu menunjukkan dampak negatif pada keseluruhan output ekonomi nasional. &rdquo;Perhitungan menggunakan model input-output juga menunjukkan surplus keuntungan dunia usaha mengalami penurunan Rp 1,03 triliun dan pendapatan pekerja turut terdampak dengan kontraksi sebesar Rp 200 miliar,&rdquo; bebernya. Hal itu menunjukkan bahwa daya beli masyarakat berkurang dan menurunkan permintaan berbagai jenis sektor usaha. Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menambahkan, efek paling signifikan terlihat pada pengurangan tenaga kerja, di mana kebijakan tapera dapat mengakibatkan hilangnya 466,83 ribu pekerjaan. &rdquo;Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan iuran wajib tapera berdampak negatif pada lapangan kerja. Karena terjadi pengurangan konsumsi dan investasi oleh perusahaan. Meskipun ada sedikit peningkatan dalam penerimaan negara bersih sebesar Rp 20 miliar, jumlah itu sangat kecil dibandingkan dengan kerugian ekonomi yang terjadi di sektor-sektor lain,&rdquo; tuturnya. Huda juga mencermati dampak selama kebijakan tapera berjalan, masalah backlog perumahan juga belum dapat diatasi. Bahkan, jika ditarik lebih jauh ke model tabungan perumahan (taperum), masalah backlog perumahan ini masih belum terselesaikan. &rdquo;Adapun alasan backlog sempat mengalami penurunan lebih disebabkan oleh perubahan gaya anak muda yang memilih tidak tinggal di hunian permanen atau berpindah-pindah dari satu rumah sewa ke rumah lainnya,&rdquo; lanjut Huda. Dalam kajian yang diterbitkan Celios, terdapat setidaknya tujuh rekomendasi untuk perbaikan tapera. Pertama, melakukan perubahan agar tapera hanya diperuntukkan bagi ASN, TNI, dan Polri, sedangkan pekerja formal dan mandiri bersifat sukarela. Kedua, mendorong transparansi pengelolaan dana tapera, termasuk asesmen imbal hasil (yield) dari tiap instrumen penempatan dana. Ketiga, memperkuat tata kelola dana tapera dengan pelibatan aktif KPK, dan BPK. Keempat, meningkatkan daya beli masyarakat agar kenaikan harga rumah bisa diimbangi dengan naiknya pendapatan rata-rata kelas menengah dan bawah. Kelima, mengendalikan spekulasi tanah yang menjadi dasar kenaikan ekstrem harga hunian. Keenam, menurunkan tingkat suku bunga KPR, baik fixed (tetap) maupun floating (mengambang), dengan efisiensi NIM perbankan dan intervensi kebijakan moneter Bank Indonesia. Ketujuh, memprioritaskan dana APBN untuk perumahan rakyat dibandingkan megaproyek yang berdampak kecil terhadap ketersediaan hunian seperti proyek IKN. Di sisi lain, pemerintah dinilai bisa memaksimalkan dana manfaat layanan tambahan (MLT) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang diperuntukkan bagi program kepemilikan rumah untuk pekerja yang belum memiliki tempat tinggal. Termasuk program jaminan hari tua (JHT) seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015. Pemanfaatan MLT juga diatur di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 17/2021 tentang perubahan atas Permenaker 35/2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis MLT. Program tapera yang menyasar sektor swasta saat ini tentu menimbulkan polemik. Lantas, apakah tapera akan tumpang-tindih dengan MLT BPJS Ketenagakerjaan? Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Asep Rahmat Suwandha meyakini bahwa setiap kebijakan pemerintah sudah ada kajiannya dan bertujuan untuk kesejahteraan para pekerja. Dengan demikian, terang Asep, program tapera dan MLT jelas berbeda. Tapera merupakan tabungan untuk memiliki rumah. Sedangkan MLT merupakan program tambahan untuk memperluas manfaat yang diterima peserta. Sejak tahun lalu BPJS Ketenagakerjaan sudah bekerja sama dengan perbankan untuk menyalurkan perluasan manfaat MLT bagi perumahan dalam tiga bentuk manfaat. &rdquo;Satu untuk perumahan maksimal Rp 500 juta plafonnya. Kemudian untuk renovasi Rp 200 juta dan uang muka perumahan itu Rp 150 juta. Dan ada juga yang kita kerja sama khusus dengan pengembang untuk membangun rumah pekerja. Nah, itu sudah ada sekitar delapan (pengembang),&rdquo; paparnya di Menara Bank Danamon kemarin. Menurut Asep, saat ini jumlah yang ikut program MLT belum banyak. Berkisar 4.000 peserta untuk perumahan. &rdquo;Memang masih ada PR di situ (untuk meningkatkan jumlah kepesertaan, Red),&rdquo; imbuhnya. Terkait imbas program tapera terhadap kepesertaan program MLT, Asep belum bisa berkomentar. Yang jelas, BPJS Ketenagakerjaan akan melaksanakan peraturan pemerintah. Meski memang sudah ada diskusi dengan Badan Pengelola (BP) Tapera terkait sinkronisasi manfaat-manfaat yang ditawarkan kedua pihak untuk masing-masing pesertanya. &rdquo;Saat ini kami banyak diskusi juga dengan regulator dan beberapa pihak tapera. Di tapera itu ada peserta, di kita juga ada peserta. Nah, bagaimana menyinkronkan manfaat yang ada. Saat ini baru sejauh itu,&rdquo; ungkapnya. (dee/agf/han/c9/oni)

Kebijakan tabungan perumahan rakyat (tapera) terus menyulut reaksi penolakan dari berbagai kalangan. Kali ini penolakan datang dari kalangan

Dampak Negatif Tapera versi Kajian Celios, 466 Ribu Orang Bisa Kehilangan Pekerjaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/10/indrive-4223021004.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Penyedia layanan transportasi online, inDrive, berkomitmen memberikan kenyamanan bagi pengguna dengan berfokus pada upaya meningkatkan aspek keselamatan dan keamanan platformnya. Awal tahun ini, inDrive bermitra dengan SHIELD untuk meningkatkan fitur keamanan aplikasi mereka. Dengan teknologi SHIELD, inDrive menghilangkan ketidakadilan dan ketidakadilan dengan memastikan bahwa negosiasi dan harga tetap transparan. Pengguna yang tidak jujur dan curang dijauhkan dari platform inDrive, mencegah mereka menyebabkan masalah seperti kenaikan harga yang tidak beralasan. Business Development Manager inDrive, Georgy Malkov, menjelaskan, "Keselamatan tetap menjadi salah satu pilar utama karena kami berusaha untuk memberikan layanan berkualitas dan tepercaya kepada pengguna kami. Kami terus berupaya meningkatkan layanan inDrive dengan memfokuskan upaya kami pada pengembangan program layanan yang lebih baik untuk memberikan peningkatan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna inDrive saat memesan layanan ride-hailing." Modul Safety+ adalah layanan ride hailing khusus yang tersedia bagi pengguna di Bandung untuk dipilih saat memesan pesanan mereka dalam aplikasi. Pengguna dijamin mendapatkan layanan yang lebih baik dengan pengemudi terbaik inDrive yang mempertahankan layanan berkualitas tinggi setiap saat. Untuk lebih meningkatkan aspek keselamatannya, inDrive melengkapi layanan Safety+ dengan Top Driver Club. Program ini dirancang untuk mendorong pengemudi mempertahankan kualitas layanan tingkat tinggi dengan mengutamakan keamanan dan kenyamanan. Untuk mendaftar ke program ini, pengemudi harus memenuhi kriteria tertentu yang mencakup pelatihan khusus dan inspeksi kendaraan rutin untuk memastikan tingkat keselamatan tertinggi bagi pengguna inDrive. Hanya pengemudi yang terdaftar dalam program Top Driver Club yang dapat menyediakan layanan Safety+. Pengemudi di Top Driver Club menerima tanda khusus di akun mereka yang akan membantu mereka mendapatkan lebih banyak penghasilan. inDrive juga memiliki manfaat lain bagi pengemudi seperti voucher belanja, bonus saldo, dan merchandise eksklusif. Saat ini, layanan Safety+ dan program Top Driver Club sedang menjalani tahap uji coba di kota-kota tertentu di Indonesia. Sementara itu, inDrive juga bersiap untuk melakukan pelatihan keselamatan bagi komunitas pengemudi di seluruh wilayah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan ride hailing inDrive untuk memberikan pengalaman yang nyaman bagi penggunanya. "Kami ingin berkolaborasi dengan pemangku kepentingan strategis dan mitra untuk membantu kami merancang pelatihan terbaik bagi pengemudi kami. Upaya ini menegaskan kembali komitmen &lsquo;people driven&rsquo; kami untuk mengutamakan kebutuhan pengguna kami," tambah Georgy.

Penyedia layanan transportasi online, inDrive, berkomitmen memberikan kenyamanan bagi pengguna dengan berfokus pada upaya meningkatkan aspek

inDrive Komit Prioritaskan Aspek Keselamatan Dalam Layani Pengguna

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/07/GOJEK-1993008486.jpg" alt="Ilustrasi pengendara transporasi online Gojek tengah mengantarkan penumpang. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengendara transporasi online Gojek tengah mengantarkan penumpang. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perusahaan transportasi online Gojek mengumumkan capaian Program Gojek Swadaya yang telah dimanfaatkan lebih dari 450 ribu mitra driver per bulannya yang mampu menghemat hingga 15% dari biaya operasional sebagai mitra driver. Head of Region and External Affairs Gojek Gede Manggala menyambut baik konsistensi Gojek Swadaya yang memasuki tahun ke-7, &ldquo;Sejalan dengan tiga strategi Gojek di 2023 untuk terus menjadi layanan on-demand andalan dari Grup GoTo, Gojek Swadaya merupakan bagian integral dari strategi jangka panjang untuk mendukung mitra driver. Bersama Gojek Swadaya, mitra driver mendapatkan banyak manfaat bagi dirinya dan keluarga.&rdquo; Khusus di bulan ini, Gojek telah meluncurkan program Swadaya Mudik, yakni program persiapan mudik maupun bazar barang bahan pokok bagi mitra driver Gojek di bulan Ramadan. Selain itu, Gojek memfasilitasi pelaksanaan bakti sosial Ramadan yang merupakan inisiatif independen lebih dari 300 komunitas mitra driver di 25 Kota/Kabupaten se-Indonesia. Gede menambahkan bahwa terdapat beberapa faktor kesuksesan program, &ldquo;Gojek Swadaya sangat mudah dijangkau, cukup melalui fitur di aplikasi mitra driver Gojek yakni GoPartner. Dampak yang menyeluruh dan tepat guna Gojek Swadaya juga merupakan hasil dari kolaborasi Gojek dengan Partner Swadaya, yang memiliki kesamaan visi untuk menyejahterakan mitra driver Gojek. Tercatat berbagai perusahaan telah menjadi Partner Swadaya, mulai dari perusahaan telekomunikasi, dealer otomotif, penyedia produk, bengkel dan layanan penunjang kendaraan bermotor, perbankan dan asuransi, ritel, hingga penyedia properti hunian terjangkau. Kesejahteraan mitra driver menjadi kunci utama Gojek dalam terus memberikan dampak perekonomian yang maksimal di Indonesia, sebagaimana tercermin dari Riset LPEM FEB UI yang menunjukkan kehadiran Grup GoTo mampu menciptakan kesempatan kerja, menekan angka kemiskinan dan menurunkan kesenjangan pendapatan di kota-kota operasional GoTo2. &nbsp; &nbsp;

Gojek Swadaya telah dimanfaatkan lebih dari 450 ribu mitra driver per bulannya yang mampu menghemat hingga 15% dari biaya operasionalnya.

Program Gojek Swadaya Bantu Ratusan Ribu Mitra Driver Hemat 15% dari Biaya Operasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/inDrive_3.jpg" alt="Director of Ride-Hailing (APAC) inDrive, Roman Ermoshin, dalam acara Rebranding inDrive di Kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (11/10). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Director of Ride-Hailing (APAC) inDrive, Roman Ermoshin, dalam acara Rebranding inDrive di Kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (11/10). (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - InDriver, sebuah aplikasi transportasi online mengumumkan rebranding perusahaan menjadi inDrive. Ini dilakukan sebagai tanda inDrive telah meningkatkan pelayanan pada penawaran dan akan memasuki segmen strategis baru, antara lain fintech, pengantaran makanan, hingga e-commerce.  Pernyataan ini disampaikan Director of Ride-Hailing (APAC) inDrive, Roman Ermoshin, dalam acara Rebranding inDrive di Kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (11/10). Roman juga membeberkan, inDrive merupakan kependekan dari Inner Drive yang melambangkan kekuatan dan dorongan dari dalam sebagaimana tertuang dalam misi perusahaan untuk menantang ketidakadilan.  "Rebranding ini dilakukan sebagai bentuk evolusi inDrive menjadi sebuah marketplace untuk layanan perkotaan. Kami berharap nama baru ini akan meningkatkan hubungan emosional kami dengan pelanggan," kata Roman.  Lebih jauh ia menjelaskan, inDrive pertama kali diluncurkan pada tahun 2012 dan mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 2021. Hadir di 700 kota dan 47 negara, layanan transportasi ini muncul sebagai tanggapan masyarakat terhadap harga layanan taksi yang tidak adil.  inDrive meyakini bahwa harga wajar adalah yang dapat dinegosiasikan oleh pelanggan secara langsung. Hal ini sesuai dengan misi inDrive dalam menciptakan harga wajar kepada para pelanggan di berbagai negara di dunia.  Ia menyebut, dalam gagasan baru inDrive telah mengonsep ulang gagasan untuk memanusiakan teknologi. Ini, kata dia, yang membuatnya berbeda karena inDrive tidak melibatkan penggunaan algoritma kompleks, namun dengan model peer-to-peer.  "Selama ini harga pasar ditentukan oleh algoritma kompleks dan skema yang tidak transparan sehingga membuatnya menjadi tidak wajar. Di inDrive kami meyakini bahwa pengguna dapat selalu bernegosiasi secara langsung. Prinsip people to people akan tetap bertahan dan kini tecermin dalam slogan perusahaan, People Driven," jelasnya.  Meski demikian, rebranding bukan sepenuhnya tentang perubahan eksternal, tetapi lebih pada menetapkan makna dan tujuan baru guna menata ulang misi perusahaan serta DNA-nya.  Dengan tekad memenuhi misi, inDrive dan para pemegang saham akan mengalokasikan sumber daya lebih besar pada program nirlaba di berbagai bidang seperti Teknologi Informasi (TI), pendidikan, keselamatan lingkungan, layanan kesehatan, seni dan olah raga. Salah satunya, BeginIT sebagai program sosial dan pendidikan bagi anak-anak panti dan keluarga berpenghasilan rendah.  "Seiring waktu, jumlah dan skala program tersebut akan bertambah karena kami berupaya untuk memberikan akses yang adil ke layanan, pendidikan dan peluang lainnya untuk pertumbuhan dan pengembangan," pungkasnya.

Rebranding inDriver jadi inDrive, Usung Prinsip Harga Wajar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/aviary-image-1663573216085.jpg" alt="Ilustrasi pengemudi ojek online. Fauzan/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengemudi ojek online. Fauzan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah perlu belajar mengenali dan mengidentifikasi biaya ekosistem ojek online (ojol) pasca keputusan untuk kenaikan tarif ojol yang diumumkan September lalu. Peneliti Lembaga Demografi Universitas Indonesia (LDUI) I Dewa Gede Karma Wisana mengatakan, pemerintah idealnya perlu membuat opsi lebih banyak dan rasional untuk terus mendukung ekosistem ojol yang dibangun oleh aplikator dengan mempelajari dan memahami business process dari aplikator lebih mendalam.  “Jadi pemerintah tidak hanya berkutat di persoalan tarif saja tetapi juga bisa memperluas opsi-opsi kebijakan seputar ekosistem ojol. Selama ini kebijakan pemerintah masih melulu soal tarif. Belum terlihat upaya untuk merancang skema insentif untuk memperluas pemanfaatan ekosistem ini sehingga aplikator punya sumber pendanaan baru,” kata Dewa kepada wartawan, Jumat (7/10).  Menurutnya, jika pemerintah memberikan dukungan terkait skema tarif ini, aplikator akan bisa memperoleh perluasan bisnis. Dengan kata lain, pemerintah secara tidak langsung ikut menjamin kesejahteraan driver.  “Kan pemerintah bisa mendorong aspek keselamatan atau aspek perlindungan para driver. Atau pemerintah memberikan insentif untuk praktek-praktek yang dilakukan oleh aplikator dalam meningkatkan alternatif pembiayaan atau alternatif pendapatan mitra driver,” ujar Dewa.  Ia melihat, pemangkasan biaya layanan dapat berdampak pada ekosistem ojol seperti berkurangnya kesejahteraan mitra driver dan juga pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang hidupnya bergantung pada ekosistem ojol, karena hal tersebut membuat aplikator berpotensi kehilangan sumber pendanaan.  “Contohnya, yang tadinya aplikator bisa memberikan insentif untuk mitra driver, kemungkinan insentif tersebut harus dipangkas demi mempertahankan bisnisnya tetap berjalan. Jadi ada dua dampak utama yang dirasakan mitra driver, yaitu berkurangnya insentif ke mereka dan berkurangnya potensi pendapatan akibat permintaan konsumen berkurang,” ungkap Dewa.  Dia menambahkan, pengaturan batas maksimum biaya sewa aplikasi juga harus mempertimbangkan kebutuhan pengembangan teknologi aplikasi. Ini merupakan hal yang krusial karena aplikasi adalah motor dari ekosistem ojol. Tanpa maintenance, kualitas aplikasi akan berkurang dan berdampak langsung pada menurunnya permintaan konsumen.  Pasalnya, teknologi yang menjadi basis aplikasi membutuhkan biaya yang besar, dan aplikator harus memastikan teknologi aplikasi berjalan dengan baik tanpa adanya bug, maupun error system.  “Kemudian juga harus ada update, bisa menjamin cyber security. Aplikasi juga berorientasi pada user experience yang harus dijaga. Ketika biaya sewa aplikasi yang salah fungsinya untuk maintenance aplikasi diturunkan, kenyamanan pengguna juga akan berkurang dan ini bisa berdampak pada permintaan konsumen untuk menggunakan ojol,” imbuhnya.  Layanan di ekosistem ojol, kata Dewa, saat ini memang masih membutuhkan maintenance untuk mendorong peningkatan permintaan konsumen. Mulai dari promo, cash back, voucher, hingga komisi untuk mitra driver.  “Nah, ketika biaya sewa aplikasi dibatasi, mungkin yang akan dilakukan aplikator di Indonesia adalah mengurangi layanan-layanan yang dinilai kurang bisa memberikan pendapatan yang signifikan. Begitu juga dengan program-program yang memberikan benefit bagi driver, kemungkinan besar akan dikurangi,” tutup Dewa.

Tarif Naik, Pemerintah Diminta Jamin Aplikator Transportasi Online

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/FINE.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pelaku transportasi online yang tergabung dalam Federasi Pegiat Online (Fine) mulai mengeluhkan dampak operasional bus Trans Jatim. Pendapatan mereka semakin tergerus karena penumpang beralih naik transportasi publik itu.  Ketua Fine Surabaya Faris Novianto mengatakan, banyak penumpang yang awalnya memakai jasa angkutan online kini beralih ke bus Trans Jatim. Faktor utama karena murah dan efisien.  Dengan Trans Jatim, penumpang cukup membayar Rp 5 ribu dari rute Sidoarjo, Surabaya, Gresik, atau sebaliknya. ”Kita ingin bagi kue lah. Bagaimana agar pelaku transportasi online juga dapat dari Trans Jatim,” kata Faris saat hearing dengan Komisi C DPRD Kota Surabaya, Selasa (6/9).  Pelaku transportasi online juga meminta dishub menyiapkan sistem yang terintegrasi. Ada penghubung antara sistem transportasi massal dan transportasi online. Tujuannya, memudahkan penumpang untuk beralih ke transportasi online.  Kadishub Tundjung Iswandaru mengatakan harus ada kerja sama data antaraplikasi. Yaitu, aplikasi Trans Jatim dengan Gojek atau Grab. Itu bisa memanfaatkan menu go transit. Dengan begitu, penumpang bisa pesan lebih dulu sebelum turun dari Trans Jatim. ”Tapi, kerja sama data ini kan antar perusahaan. Tidak bisa personal,” jelas Tundjung.  Sekretaris Komisi C DPRD Surabaya Agoeng Prasodjo yang memimpin rapat mengatakan tidak yakin bahwa pelaku transportasi online di Surabaya terdampak operasional bus Trans Jatim. Sebab, angkutan milik Pemprov Jatim itu tidak beroperasi di dalam Kota Surabaya.  Dari Sidoarjo, Trans Jatim masuk Terminal Purabaya, lalu menuju Gresik melintasi jalan tol. ”Semua melintasi tol. Tidak ada halte untuk angkut penumpang di dalam kota,” kata Agoeng. Hanya, pihaknya setuju ada komunikasi dengan pelaku transportasi umum dan online.

Pelaku Transportasi Online Mengaku Terdampak Bus Trans Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Ojek-Online-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Ojek daring melintas di kawasan Kota Tua, Jakarta, Kamis (24/8/2022). Kementerian Perhubungan menunda pelaksanaan aturan tentang tarif ojek daring yang semula akan diterapkan pada 14 Agustus 2022 menjadi 28 Agustus 2022 yang bertujuan memperpanjang masa s" width="100%">
<figcaption>Ojek daring melintas di kawasan Kota Tua, Jakarta, Kamis (24/8/2022). Kementerian Perhubungan menunda pelaksanaan aturan tentang tarif ojek daring yang semula akan diterapkan pada 14 Agustus 2022 menjadi 28 Agustus 2022 yang bertujuan memperpanjang masa s</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tarif baru ojek online (ojol) akan berlaku mulai Senin, 29 Agustus 2022 pekan depan. Seharusnya tarif ini sudah berlaku mulai 14 Agustus, namun ditunda pemerintah agar sosialisasi penyesuaian tarif baru ojol menjadi lebih panjang.  Untuk diketahui, penerapan tarif baru ojol sebelumnya telah ditetapkan per tanggal 4 Agustus melalui Keputusan Menteri Perhubungan (KM) Nomor 564 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.  Dalam aturan itu disebutkan bahwa penyesuaian tarif harus diberlakukan paling lambat terhitung 25 hari kalender sejak diputuskan.  "Kementerian Perhubungan menetapkan bahwa penyesuaian aplikator terhadap tarif dapat dilakukan paling lambat 25 hari kalender sejak KM tersebut ditetapkan," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno, dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (27/8/2022).  Jika sudah berlaku, maka tarif ojol akan mengalami kenaikan mulai dari jasa ojek online hingga pengiriman makanan atau barang.  Dalam aturan tarif baru ojol, pemerintah membagi ke dalam 3 zona berbeda yang terdiri dari biaya jasa dengan batas atas dan bawah serta biaya jasa minimal.  Berikut ini tarif baru ojek online sesuai Keputusan Menteri Perhubungan (KM) Nomor KP 564 Tahun 2022:  Zona I Sumatra, Jawa (selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), serta Bali - Biaya jasa batas bawah: Rp 1.850/km - Batas atas: Rp 2.300/km - Biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara: Rp 9.250-Rp 11.500  Zona II (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) - Biaya jasa batas bawah: Rp 2.600/km - Batas atas: Rp 2.700/km - Biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara: Rp 13.000-Rp 13.500.  Zona III (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku serta Papua) - Biaya jasa batas bawah: Rp 2.100/km - Batas atas: Rp 2.600/km - Biaya jasa minimal dengan rentang biaya jasa antara: Rp 10.500-Rp 13.000  &nbsp;

Berlaku Pekan Depan, Segini Tarif Ojol Terbaru di Seluruh Zona

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#transportasi online

Berita Terkini

Layanan Pelanggan Responsif Jadi Pilar Keamanan Transportasi Online

Transportasi Pribadi atau Kendaraan Umum/Online: Mana yang Lebih Irit untuk Kebutuhan Sehari-hari?

Menhub Tegaskan Jaga Ekosistem Transportasi Online, Ekonom Minta Pemerintah Tak Gegabah Rumuskan Regulasi

Dampak Negatif Tapera versi Kajian Celios, 466 Ribu Orang Bisa Kehilangan Pekerjaan

inDrive Komit Prioritaskan Aspek Keselamatan Dalam Layani Pengguna

Program Gojek Swadaya Bantu Ratusan Ribu Mitra Driver Hemat 15% dari Biaya Operasional

Rebranding inDriver jadi inDrive, Usung Prinsip Harga Wajar

Tarif Naik, Pemerintah Diminta Jamin Aplikator Transportasi Online

Pelaku Transportasi Online Mengaku Terdampak Bus Trans Jatim

Berlaku Pekan Depan, Segini Tarif Ojol Terbaru di Seluruh Zona

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#transportasi online

Berita Terkini

Layanan Pelanggan Responsif Jadi Pilar Keamanan Transportasi Online

Transportasi Pribadi atau Kendaraan Umum/Online: Mana yang Lebih Irit untuk Kebutuhan Sehari-hari?​

Menhub Tegaskan Jaga Ekosistem Transportasi Online, Ekonom Minta Pemerintah Tak Gegabah Rumuskan Regulasi

Dampak Negatif Tapera versi Kajian Celios, 466 Ribu Orang Bisa Kehilangan Pekerjaan

inDrive Komit Prioritaskan Aspek Keselamatan Dalam Layani Pengguna

Program Gojek Swadaya Bantu Ratusan Ribu Mitra Driver Hemat 15% dari Biaya Operasional

Rebranding inDriver jadi inDrive, Usung Prinsip Harga Wajar

Tarif Naik, Pemerintah Diminta Jamin Aplikator Transportasi Online

Pelaku Transportasi Online Mengaku Terdampak Bus Trans Jatim

Berlaku Pekan Depan, Segini Tarif Ojol Terbaru di Seluruh Zona

Download Aplikasi JawaPos.com

Transportasi Pribadi atau Kendaraan Umum/Online: Mana yang Lebih Irit untuk Kebutuhan Sehari-hari?