<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/31/1000124403-625668227.jpg" alt="Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Eddy Hartono. (YouTube/humasbnptri/Agatha Olivia Victoria/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Eddy Hartono. (YouTube/humasbnptri/Agatha Olivia Victoria/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Munculnya draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme turut mendapat respons dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono. Dia menyatakan bahwa hadirnya perpres tersebut sudah sesuai dengan amanat yang tertuang Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. &rdquo;Jadi, ada tiga lembaga dalam amanat undang-undan. Pertama BNPT sendiri, kedua TNI, terus yang ketiga DPR. DPR itu sebagai pengawas,&rdquo; ungkap Eddy saat diwawancarai oleh awak media di Jakarta. Menurut Eddy, pelibatan TNI dalam penanganan terorisme disesuaikan dengan fungsi dan tugas dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Meski begitu, purnawirawan jenderal bintang tiga Polri itu mengaku belum melihat dan membaca isi draft perpres tersebut. Sehingga dirinya belum bisa bicara terlalu jauh berkaitan dengan hal itu. &rdquo;Untuk sementara kami (perlu) lihat dulu isinya seperti apa. Karena, itu kan amanat undang-undang. Tentunya, karena amanat undang-undang kan tadi kembali kepada UU TNI sendiri,&rdquo; kata dia singkat. Eddy menyampaikan bahwa nantinya juga akan dibuat perpres yang mengatur kementerian dan lembaga berkaitan dengan status kasus terorisme di Indonesia. Perpres itu akan mengatur secara terperinci level ancaman setiap kasus terorisme. Sehingga nantinya kementerian dan lembaga bisa mengukur dan melakukan penanganan sesuai dengan porsi masing-masing. &rdquo;Misalkan begini, kalau TNI kan mungkin kepada ancaman yang eskalasi tinggi, karena BNPT sebagai pusdalsis itu sebagai sarana presiden untuk menentukan kebijakan dan pengerahan sumber daya,&rdquo; jelas Eddy. Akhir tahun lalu, BNPT sudah mengungkap bahwa situasi terorisme di Indonesia waspada terkendali. Dia menjelaskan, status itu berarti ancaman terorisme ada, mulai dari rekrutmen, propaganda, dan teror. Namun tidak terdeteksi upaya serangan secara spesifik dalam waktu dekat. sehingga intelijen dan aparat penegak hukum terus melakukan mitigasi dan pencegahan. Sebelumnya, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menyampaikan bahwa Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan telah mendapat informasi bahwa draft perpres itu akan dikonsultasikan kepada DPR dalam waktu dekat. Konsultasi itu juga dilakukan untuk mendapat persetujuan. Menurut koalisi, draft Perpres pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme itu bermasalah secara formil dan materiil. Secara formil, kata Isnur, pasal yang mengatur tentang pelibatan TNI melalui Perpres, yaitu Pasal 43I Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 4 TAP MPR Nomor VII Tahun 2000. Karena itu, atas munculnya draft perpres tersebut, koalisi menolak draft perpres pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme karena dianggap berbahaya bagi kehidupan demokrasi, negara hukum, dan penegakan HAM. Koalisi meminta kepada seluruh fraksi di DPR untuk menolak draft Perpres pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme karena bermasalah secara formil maupun substansial. &rdquo;Mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut dan mengkaji kembali draft perpres tersebut karena membahayakan kehidupan demokrasi dan masa depan penegakan HAM di Indonesia,&rdquo; ungkap Isnur dalam keterangan kepada awak media pada Rabu (7/1). &nbsp;

Kepala BNPT Eddy Hartono tegas sebut Perpres pelibatan TNI dalam penanganan terorisme sesuai amanat UU Pemberantasan Terorisme. 

Muncul Draft Perpres Pelibatan TNI Tangani Terorisme, Kepala BNPT: Sesuai Amanat UU

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/31/Suparto-Wijoyo-3305020081.png" alt="Suparto Wijoyo" width="100%">
<figcaption>Suparto Wijoyo</figcaption>
</figure> RAMADAN&nbsp;tahun ini diwarnai kegemparan publik atas korupsi sektor pertambangan yang mencapai Rp 271 triliun. Apalagi melibatkan pesohor dan crazy rich. Apresiasi pun diberikan kepada Kejaksaan Agung yang membongkar skandal korupsi tata niaga di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk sepanjang 2015&ndash;2022. Kerugian lingkungan di kawasan tambang Bangka Belitung ini dihitung menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Kejagung telah memendarkan energi yuridis-ekologis dalam memproteksi kepentingan lingkungan di areal pertambangan. Ini membuka gerbang penegakan hukum korupsi tambang yang sejatinya merata di seluruh teritorial Nusantara. Kejagung terpotret menerapkan perhitungan dalam kerangka valuasi lingkungan terhadap praktik pertambangan yang destruktif dan polutif. Apa yang diungkapkan Kejagung tersebut merefleksikan suatu realitas yang selama ini menjadi sorotan khalayak, khususnya para pegiat lingkungan. Atas nama terobosan hukum demi layanan administrasi yang cepat di bidang perizinan, jajaran birokrasi acap kali melakukan terabasan hukum. Mereka mengabaikan pertimbangan-pertimbangan lingkungan dan berakrobat melintasi prosedur pembuatan keputusan pemerintahan. Prinsip-prinsip good environmental governance yang berupa keterbukaan, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keadilan ekologi, perlindungan masyarakat adat, dan kepastian hukum diakali. Amdal sebagai instrumen hukum untuk melindungi lingkungan dipersepsi menjadi beban yang bertele-tele, dan bukannya dianggap mandat tanggung jawab kepedulian terhadap lingkungan. Cacat prosedur dan substansi sering melanda dunia pertambangan di berbagai daerah sehingga menimbulkan kerugian lingkungan. Saya yakin melalui kasus ini negara dinanti dapat membuka kotak pandora dunia pertambangan yang diwarnai korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). KKN ini membawa efek panjang sejenis &rsquo;&rsquo;simtomatis&rdquo; (menyangkut tertumpuknya gejala penyakit) yang menderitakan rakyat dan habitatnya. Fenomena yang sudah niscaya adalah bahwa pertambangan di Indonesia telah menorehkan tragedi kemanusiaan dan lingkungan di banyak tempat. Degradasi ekologis oleh para pemodal terkadang dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dalam pertambangan atas nama kemajuan. Aparatur negara saatnya merapatkan barisan untuk menjaga daulat ekosistem dengan penegakan hukum. Dalam hal ini dapat mengikuti cara Jepang yang mengembangkan asas presumption of causation, yakni praduga hubungan kausal, jadi tidak hanya praduga tak bersalah. Patutlah diduga adanya hubungan kausal antara derita penduduk daerah kaya sumber daya alam dan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan. Mengungkap tabir hukum presumption of causation adalah sesuatu yang esensial bagi peningkatan martabat hukum lingkungan di republik ini. Sadarilah bahwa Indonesia adalah negara megakaya bahan tambang, tetapi rakyatnya miskin sebagaimana diungkap secara satire oleh Carolyn Marr (1993): &rdquo;Indonesia is fabulously rich and Indonesia is desperately poor&rdquo;. Ironis memang. Ternyata kekayaan tambang itu tidak otomatis memakmurkan masyarakat. Lantas, apa makna Pasal 33 ayat (3) UUD 1945: &rsquo;&rsquo;Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat&rdquo;? Dari kejahatan pertambangan semakin terketahui bahwa negeri ini tidak imun dari kaum yang menggerus lingkungan, yang menambang tanpa reklamasi, yang mengambil kekayaan masyarakat hukum adat, dan yang membuat derita serta sengsara daerah kaya tambang. Oleh karena kondisi ekologis yang dirusak sedemikian serius, maka UU Terorisme (UU No 15/2003-UU No 5/2018) dapat diterapkan terhadap kejahatan lingkungan (milieudelicten). Dalam UU Terorisme diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau rencana ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun. Masih banyak rumusan hukum sehaluan yang mengatur secara lebih terperinci yang memasukkan tindak pidana lingkungan sebagai parameter kejahatan terorisme. Kesengajaan dapat dilihat dari hasil bukti awal yang meginformasikan tentang pelanggaran administrasi dalam operasionalisasi industri. Semisal industri yang wajib amdal, tetapi abai terhadapnya. Hal ini berarti telah melakukan pelanggaran hukum yang menafikan kepentingan lingkungan. Kehancuran ekosistem dan kemelaratan rakyat di wilayah kaya tambang merupakan bentuk teror yang serius. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk menjerat para penjahat lingkungan dengan kualifikasi yang ada di dalam UU Terorisme. Dalam tulisan ini sengaja tidak disebutkan pasal-pasal teknis yang dapat diterapkan untuk menjelaskan kejahatan lingkungan sebagai tindak pidana terorisme, dengan pertimbangan utama bahwa tulisan ini bukan untuk keperluan penyidikan, melainkan wacana keilmuan (scientific mind) penulisan populer. Inilah momentumnya aparatur penegak hukum melakukan gebrakan hukum untuk peningkatan kewibawaan hukum di sebuah negara yang berbilang negara hukum (rechtsstaat). Banyak pihak seyogianya berperan untuk mendorong hadirnya penegakan hukum yang berwibawa. Kepolisian, Kejagung, KPK, dan KLHK harus bergandeng tangan dalam sebuah formasi penegakan hukum pertambangan, demi kelestarian fungsi lingkungan. Apa yang kini publik harapkan adalah berjalannya peran fungsional masing-masing untuk menjadi investor penyelamatan lingkungan dan bukan predator negara. Komunitas cendekia harus memberikan kontribusi berharganya dengan tetap di jalan lurus untuk mentransformasi hal ini sebagai bagian dari cara kita merawat bumi. Memformat kejahatan lingkungan sebagai kejahatan terorisme merupakan agenda yuridis-ekologis yang sedasar dengan ikhtiar membangun pertambangan berkelanjutan (sustainable mining).&nbsp;(*) <hr /> *) SUPARTO WIJOYO, Guru Besar Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Ramadan tahun ini diwarnai kegemparan publik atas korupsi sektor pertambangan yang mencapai Rp 271 triliun. Melibatkan pesohor.

Koruptor Tambang Adalah Teroris Ekologis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/penusuk-wiranto.jpg" alt="MENGAKU SAKIT HATI: Abu Rara membacakan pleidoi di hadapan majelis hakim PN Jakarta Barat melalui video-conference kemarin (18/6). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MENGAKU SAKIT HATI: Abu Rara membacakan pleidoi di hadapan majelis hakim PN Jakarta Barat melalui video-conference kemarin (18/6). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tiga terdakwa kasus penusukan mantan Menko Polhukam Wiranto menjalani sidang lanjutan kemarin (18/6). Mereka menyampaikan pleidoi dan menolak dikategorikan dalam tindakan terorisme. Versi mereka, penusukan itu hanya penganiayaan.  Sidang berlangsung secara virtual antara terdakwa dan majelis hakim. Majelis hakim yang diketuai Masrizal mendengarkan pleidoi dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sedangkan terdakwa Syahrial Alamsyah alias Abu Rara, Abu Syamsuddin alias Abu Basilah, dan Fitri Adriana dari rutan masing-masing. Sementara itu, berkas pembelaan disampaikan penasihat hukum Kamsi langsung di ruang sidang PN Jakarta Barat.  Kamsi menyampaikan, pleidoi pertama untuk Abu Rara. Dia menegaskan, pasal yang digunakan jaksa penuntut umum (JPU) seharusnya tidak mengacu UU Terorisme. ”Seharusnya jaksa menggunakan pasal 351 KUHP, bukan UU Terorisme pasal 15 juncto pasal 6,” jelas dia di PN Jakbar kemarin. Alasannya, Abu Rara melakukan penusukan tersebut atas dasar kekesalan pribadi.  Kamsi menerangkan, rumah lama Abu Rara terkena proyek jalan. Abu Syamsuddin membantu mencarikan kos di daerah Menes. Ketika ada kabar orang penting datang ke Menes, Abu Rara diduga merencanakan aksi tersebut. ”Orang penting itu siapa pun (bukan hanya Wiranto),” lanjutnya. Soal keterlibatan Abu Rara di Jamaah Ansharut Daulah (JAD), Kamsi mengakui hal tersebut. Namun, sudah lama Abu Rara keluar.  Abu Syamsuddin menyampaikan pleidoi bahwa dirinya tidak ikut dalam perencanaan Abu Rara. Dia mengaku mengetahui insiden penusukan itu dari televisi ketika bekerja di Manado. ”Yang Mulia, saya mohon keadilan yang seadil-adilnya,” ungkap Kamsi. Pleidoi yang sama disampaikan untuk Fitri Adriana yang diklaim tidak ikut dalam perencanaan.  Sebelumnya, jaksa Herry Wiyanto menyampaikan tuntutan penjara 16 tahun untuk Abu Rara. Kamsi mengharapkan, dengan pasal penganiayaan, putusan bisa lebih ringan, maksimal 9 tahun. ”Putusan kami tunda selama seminggu. Putusan kami bacakan Kamis (25/6),” tegas hakim Masrizal.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=LVbwyZJXpKg  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=-itcC9SUsv0  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=1PWFkSdr9BQ

Abu Rara Minta Diterapkan KUHP, Bukan UU Terorisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/bpn-tantang-keseriusan-wiranto-jerat-penyebar-hoax-dengan-uu-terorisme_m_.jpg" alt="Menko Polhukam Wiranto ditantang oleh BPN Prabowo-Sandi untuk menerapkan wacananya secara adil, yakni menjerat penyebar hoax dengan pasal dalam UU Terorisme." width="100%">
<figcaption>Menko Polhukam Wiranto ditantang oleh BPN Prabowo-Sandi untuk menerapkan wacananya secara adil, yakni menjerat penyebar hoax dengan pasal dalam UU Terorisme.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi tidak menyanggah pendapat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto yang menyejajarkan penyebar hoax dengan pelaku aksi terorisme. BPN setuju penyebar hoaks dikenakan pasal dalam UU Terorisme, asalkan penerapannya dilakukan secara adil. "Harapan kita kalau itu diterapkan silakan saja. Tapi, tentu sekali lagi Pak Wiranto harus perlakukan secara adil," ujar Andre di Senayan, Jakarta, Kamis (21/3). Andre sempat mengungkit kasus yang melibatkan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj. Ketika itu Said menyebut bahwa kubu Prabowo didukung oleh pendukung khilafah. Bahkan mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Rommy) juga pernah berkata demikian sebelum terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Andre menganggap tudingan tersebut merupakan bagian dari hoax. "Saya tanya, Pak Wiranto berani nggak menerapkan undang-undang itu kepada pelaku yang saya sebutkan tadi?" kata Andre. Lebih lanjut, wasekjen Partai Gerindra itu mengingatkan Wiranto agar hukum tidak berat sebelah dalam penerapannya. Sehingga semua aturan yang diberlakukan tidak memicu konflik. "Sekali lagi jangan hukum tajam ke pendukung Prabowo tapi tumpul ke pendukung Jokowi. Jadi, kalau Wiranto bisa jawab itu, sama (perlakuannya), silakan, monggo laksanakan (wacananya). Tapi, kalau tidak, menggali lubang kubur sendiri," pungkas Andre. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyikapi serius maraknya penyebaran hoax. Dia bahkan menyamakannya dengan aksi teror karena dampaknya menimbulkan ketakutan pada rakyat. "Hoax ini meneror masyarakat. Terorisme itu ada yang fisik ada yang nonfisik. Tapi kan (sama namanya) teror karena menimbulkan ketakutan," ucap Wiranto di Kemenko Polhukam Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (20/3). Atas dasar itu, mantan Panglima TNI itu membuka peluang dengan menerapkan undang-undang terorisme untuk melawan hoax. "Untuk itu maka kita gunakan Undang-undang Terorisme agar aparat keamanan waspada ini," tegasnya.

BPN Tantang Keseriusan Wiranto Jerat Penyebar Hoax dengan UU Terorisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/sufmi-dasco-minta-wiranto-belajar-lagi-soal-hukum_m_.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto menyikapi serius maraknya penyebaran hoaks di pemilu 2019" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto menyikapi serius maraknya penyebaran hoaks di pemilu 2019</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto menyamakan penyebar hoaks dengan pelaku aksi terorisme. Wiranto menuturkan, mengingat dampak hoaks - menciptakan keresahan di masyarakat - sama seperti teror, ia ingin penyebar hoaks dikenai pasal UU Terorisme.Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi III DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku heran dengan cara berpikir Wiranto. Alih-alih menggunakan UU Terorisme, Dasco berpendapat lebih relevan menggunakan UU ITE untuk menjerat penyebar hoaks. Pasalnya, penyebaran hoaks dilakukan lewat media sosial (medsos).‎"Sudah ada UU ITE kalau untuk di medsos. Ini Menko Polhukam suruh belajar hukum lagi lah," ujar Dasco kepada JawaPos.com, Kamis (21/3).Terpisah, anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil menilai tidak tepat penggunaan pasal dalam UU Terorisme untuk menyekat penyebar hoaks. Menurutnya, penyebar hoaks tidak bisa disejajarkan dengan pelaku aksi terorisme."Kepada penyelenggara negara, baca kembali UU Terorisme bukan untuk penyebar hoaks. Selama saya membahas UU Terorisme, kami tidak pernah berpikir bahwa penebar hoaks bisa dipidana dengan UU Terorisme," ungkapnya.Diketahui Menko Polhukam Wiranto menyikapi serius maraknya penyebaran hoaks. Dia bahkan menyamakannya dengan aksi terorisme karena dampaknya menimbulkan ketakutan pada rakyat.Wiranto lantas menyejajarkan penyebar hoaks dengan pelaku aksi terorisme. Dampak hoaks misalnya, bisa membuat warga tidak ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk mencoblos karena ada rasa takut akibat kabar bohong yang tersiar."Hoaks ini meneror masyarakat. Terorisme itu ada yang fisik ada yang nonfisik. Tapi kan (sama namanya) teror karena menimbulkan ketakutan," ucap Wiranto di Kemenko Polhukam Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (20/3).

Sufmi Dasco Minta Wiranto Belajar Lagi soal Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/tanggapi-wiranto-kata-polri-pelaku-hoax-bisa-dijerat-uu-terorisme_m_.jpg" alt="Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo." width="100%">
<figcaption>Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mewacanakan penggunaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme untuk menindak para penyebar hoax. Sebab, dia menilai hoax yang beredar menganggu keamanan dan menakuti-nakuti masyarakat. Menanggapi hal ini, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, bisa saja penyebar hoax dikenakan UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun harus berpijak pada fakta hukum yang ditemukan penyidik. Kata dia, sesuai dengan Pasal 1 di undang-undang tersebut dijelaskan terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Seperti, perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Apabila pelaku menyebarkan hoax melalui media sosial tentunya dari sisi perspektif hukumnya, penyidik akan membuktikan dulu latar belakangnya. "Jika ada unsur kesengajaannya untuk membuat rasa cemas dan takut, bentuk intimidasi psikologis, itu bisa dikenakan," jelas Dedi di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (21/3). Jika pelaku ternyata tergabung dalam jaringan terorisme, dia bisa dikenakan Pasal 6 di Undang-Undang yang sama. Dalam hal ini perlu pendalaman dengan mengundang beberapa saksi ahli untuk menguatkan konstruksi hukumnya. "Kemudian bisa diterapkan juga pasal 43 a, upaya-upaya pencegahan untuk memitigasi berita-berita atau narasi-narasi foto, video yang sengaja diviralkan oleh orang-orang tertentu," tutur jenderal bintang satu itu. Andaikata dalam proses pembuktian, pelaku adalah masyarakat biasa dan mensrea atau unsur kesengajaannya baru pertama kali menyebarkan berita, narasi, video yang sifatnya hoax, maka kata Dedi, yang diterapkan nanti Pasal 27 dan Pasal 45 UU ITE. Juga, Pasal 14, 15 UU Nomor 1 tahu 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. "Jadi proses penegakan hukumnya sangat tergantung dari hasil analisa dan secara komperhensif dilakukan oleh penyidik. Penyidik secara profesional yang melihat itu berdasarkan fakta hukum," tegas Dedi. Polisi sejauh ini nyatanya sudah memproses hukum pelaku hoax yang setelah diidentifikasi, dia terpapar paham radikal. Salah satunya terduga teroris Abu Riky yang ditangkap di Rokan Hilir (Rohil) Riau. Abu Ricky sebelumnya ditangkap karena kerap memposting konten-konten jihad di akun media sosialnya. "Abu Ricky juga, kita masukkan (juga) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018," sebut mantan Wakapolda Kalimantan Tengah itu. Dalam kaitan hoax tentang pemilu seperti yang disebut Wiranto, Dedi menerangkan bahwa dalam penanganannya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai leading sektor. Lembaga tersebut mengidentifikasi terlebih dahulu apakah pelaku bagian dari timses paslon atau tidak. Jika pelaku berasal dari pasangan calon maka akan diteliti apakah masuk pelanggaran pemilu atau pidana pemilu. "Kalau masuk pelanggaran pemilu maka diselesaikan Bawaslu. Kalau pidana pemilu, dilimpahkan ke Gakkumdu," pungkas Dedi.

Tanggapi Wiranto, Kata Polri Pelaku Hoax Bisa Dijerat UU Terorisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/wiranto-samakan-penyebar-hoaks-dengan-pelaku-aksi-terorisme_m_.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto menyikapi serius maraknya penyebaran hoax di pemilu 2019." width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto menyikapi serius maraknya penyebaran hoax di pemilu 2019.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyikapi serius maraknya penyebaran hoax. Dia bahkan menyamakannya dengan aksi teror karena dampaknya menimbulkan ketakutan pada rakyat. "Hoax ini meneror masyarakat. Terorisme itu ada yang fisik ada yang nonfisik. Tapi kan (sama namanya) teror karena menimbulkan ketakutan," ucap Wiranto di Kemenko Polhukam Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (20/3). Wiranto lantas menyejajarkan penyebar hoax dengan pelaku terorisme. Dampak hoax misalnya, bisa membuat warga tidak ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk mencoblos karena ada rasa takut akibat kabar bohong yang tersiar. "Terorisme itu kan menimbulkan ketakutan di masyarakat. Kalau masyarakat diancam dengan hoax untuk tidak ke TPS, itu sudah terorisme," jelasnya. Wiranto mencontohkan, ada isu yang menyebarkan bahwa pemilu akan berjalan tidak aman, sehingga orang-orang merasa khawatir dan memilih pergi ke luar negeri. Hal itu berpotensi membuat hak pilih seseorang menjadi tidak tersalurkan. "Saya tegaskan, jangan. Pemilu akan berjalan aman. Tugas Saudara-saudara (aparat) di daerah itu menjelaskan bahwa pemilu aman, tidak golput, dan dijamin para pemilih ini bisa kita antar ke TPS dengan aman tidak ada gangguan fisik atau lainnya," ujarnya. Atas dasar itu, mantan Panglima TNI itu membuka peluang dengan menerapkan undang-undang terorisme untuk melawan hoax. "Untuk itu maka kita gunakan Undang-undang Terorisme agar aparat keamanan waspada ini," tegasnya. Lebih lanjut, Wiranto meminta agar pihak keamanan segera menangkap penyebar hoax agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. "Tangkap saja yang menyebarkan hoax, yang menimbulkan ketakutan di masyarakat, karena itu meneror," pungkasnya.

Wiranto Samakan Penyebar Hoaks dengan Pelaku Aksi Terorisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/telah-disahkan-berikut-daftar-pasal-krusial-di-uu-antiterorisme_m_215657.jpeg" alt="Ilustrasi teroris" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi teroris</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Undang-undang tentang Tindak Pidana Penanggulangan Terorisme telah disahkan oleh DPR. Dalam UU tersebut, ada beberapa pasal yang direvisi maupun ditambah sesuai dengan dinamika perkembangan kasus terorisme. Dari catatan JawaPos.com&nbsp;terdapat terdapat beberapa pasal-pasal krusial yang ditambah, antara lain pasal 16A yang berbunyi: setiap orang yang melakukan &lrm;tindakan pidana terorisme dengan melibatkan anak, ancamam pidananya ditambah 1/3 atau sepertiga. Menanggapi hal ini, Anggota Pansus Antiterorisme, Dave Laksono mengatakan, pihaknya sengaja mencantumkan pasal tersebut karena merujuk aksi-aksis teroris di luar negeri yang banyak melibatkan anak. "Sehingga kita masukan pasal itu di UU," ujar Dave di Jakarta, Sabtu (26/5). Kemudian pasal 12B ayat 1 menyebutkan: setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pel&lrm;atihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan maksud merencanakan, mempersiapkan atau melakukan Tindak Pidana Terorisme dan/atau ikut berperang di luar negeri untuk Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Menanggapi hal ini, Ketua Pansus Antiterorisme, Muhammad Syafii mengatakan, memang saat ini orang-orang yang baru kembali ke Syria menjadi perhatian aparat keamanan. Mereka bakal d&lrm;ilakukan penilaian. Menurut politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini,&lrm; apabila orang tersebut tidak terbukti terpapar oleh kelompok radikal, maka bisa dikutsertakan dalam program deradikalisasi BNPT. Namun apabila terpapar dan ingin melancarkan satu teror. Maka langsung dihukum sesuai dengan pasal 12B ayat 1. "Kalau terbukti akan melakukan kejahatan maka ini baru dikenakan hukuman," katanya. Sementara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan, adanya pasal tersebut memang untuk mencegah supaya orang yang baru pulang dari Syria bisa mendapatkan penanganan. "Jadi nanti mereka yang kembali itu bisa dijerat dengan pasal itu," pungkasnya. Selanjutnya di dalam UU tersebut, ada pasal yang melarang aparat keamanan melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) ke terduga teroris. Ancamannya pidana pun diberikan kepada aparat yang melakukan pelanggaran terhadap terduga pelaku teror. Pasal yang dimaksud ada di pasal 25 ayat 7, pasal 25 ayat 8 dan pasal 28. Pasal 25 ayat (7) UU tentang Tidak Pidana Terorisme berbunyi: Pelaksanaan penahanan tersangka Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. Kemudian pada pasal 25 ayat (8) berbunyi: Setiap penyidik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, ketentuan mengenai penangkapan diatur dalam Pasal 28. Pasal 28 ayat (3) berbunyi: Pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. Selanjutnya, pasal 28 ayat (4) berbunyi: Setiap penyidik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana sesuai dengan Undang-Undang Hukum Pidana. &lrm;Penjelasan pasal 28 ayat (3) dijelaskan juga yang dimaksud menjunjung tinggi HAM antara lain, terduga diperlakukan secara manusiawi, tidak disiksa, tidak diperlakukan secara kejam, dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia.&lrm; &lrm;&lrm; Anggota Pansus Antiterorisme, Dossy Iskandar menjelaskan, a&lrm;danya pasal tersebut memang bertujuan supaya aparat penegak hukum tidak sembarangan dalam melakukan penindakan kepada terduga terorisme. "Penyidik dalam proses penegakan hukum tidak bisa sewenang-wenang," ujar Dossy. Anggota Komisi III DPR ini juga mengaku adanya pasal tersebut juga untuk memastikan bahwa para pelaku teror tetap terjaga hak asasinya. Sehingga ada jaminan perlindungan kepadanya. "Ini sebagai jaminan bahwa penegak hukum harus bisa memastikan hak-hak dari para tersangka," katanya. &lrm;Selanjutnya di pasal 31A mengatur tentang penyidik diperbolehkan melakukan penyadapan tanpa seizin terlebih dahulu dari pengadilan. Pasal 31A ini berbunyi: dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penyadapan terlebih dahulu terhadap orang yang diduga kuat mempersiapkan, merencanakan dan atau melaksanakan Tindak Pidana Terorisme. Setelah pelaksanaannya dalam waktu paling lama tiga hari wajib meminta penetapan kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik. Selain itu di UU lama penyidik hanya diperkenankan melakukan penyadapan selama satu tahun dan tidak bisa diperpanjang. Saat ini di pasal 31 ayat 3 menyebutkan: penyadapan sebagaimana dimaksud dilakukan untuk jangka waktu paling lama satu tahu, dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun. Selain itu korban perlindungan terorisme juga mendapat pertanggungjawaban dari negara. Seperti pasal 35A ayat 1 menyebutkan: korban merupakan tanggung jawab negara. Kemudian pasal 35A ayat 4 menyebutkan: bentuk tanggung jawab sebagaimana dimaksud adalah, bantuan medis, rehabilitas psikososial, dan psikologis, santunan bagi keluarga dalam hal korban meninggal dunia, dan kopensasi. Soal syarat pengajuan permohonan kompensasi, bantuan medis dan rehabilitasi telah diatur dalam pasal 43L ayat 3. Pasal tersebut menyatakan: korban atau keluarga korban teror bom yang ingin mendapatkan kompensasi dan bantuan harus menyerahkan surat penetapan korban dari BNPT. Nantinya, besaran kompensasi kepada korban dihitung dan ditetapkan oleh lembaga yang mengurus bidang perlindungan saksi dan korban. Seperti Pasal 43L ayat 6 menyebutkan: besaran kompensasi kepada korban dihitung dan ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlidungan saksi dan korban setelah mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan bidang keuangan. Selanjutnya, dalam UU tentang Tindak Pidana Terorisme juga resmi melibatkan TNI, sebagaimana diatur dalam Pasal 43L ayat 1, 2 dan 3. Nantinya pelibatan TNI tersebut bakal diatur dalam Peraturan Presiden. Ayat 1 menyebutkan: tugas TNI adalah mengatasai aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang. Ayat 2 menyebut: dalam mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi TNI. Kemudian di ayat 3 menyebutkan: Kententuan &lrm;lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Perpres.

Telah Disahkan, Berikut Daftar Pasal Krusial di UU Antiterorisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bamsoet-dpr-jangan-dijadikan-kambing-hitam-lagi_m_215448.jpeg" alt="Ketua DPR Bambang Soesatyo saat diwawancarai awak media" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Bambang Soesatyo saat diwawancarai awak media</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyalahkan DPR karena bekerja lambat untuk merampungkan Revisi UU tentang Tindak Pidana Terorisme. Lantas setelah revisi tersebut disahkan menjadi UU, bagaimana respons Ketua DPR Bambang Soesatyo?. Bambang menyambut baik UU tersebut setelah disahkan. Ke depan menurutnya, parlemen jangan lagi disalahkan karena penyelesaian UU tersebut berjalan lambat. "Ke depan kalau ada apa-apa lagi jangan sampai DPR dijadikan kambing hitam," ujar Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (25/5). Saat ini DPR telah bekerja maksimal telah menyelesaikan revisi tersebut menjadi UU. Ke depan pemerintah melaksanakan amanat UU tersebut dengan sebaik-baiknya. "Dengan disahkannya UU ini, maka bola sekarang di tangan pemerintah, dan segara mengirim surat segera diundangkan," katanya. Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo merespons hal yang diungkapkan oleh Presiden Jokowi, soal akan menerbitkan Perppu. Menurut Bambang DPR seolah-olah bekerja lambat dalam menyelesaikan pembahasan tersebut. "Prihatin karena lagi-lagi DPR menjadi kambing hitam atas terjadinya peristiwa bom terorisme itu," ujar Bambang di Gedung DPR beberapa watu lalu. &lrm;Sebelumnya, Ketua Pansus Revisi UU Terorisme, Muhammad Syafii mengungkapkan pemerintah dua kali menunda &lrm;proses pembahasan revisi untuk disahkan menjadi UU. Penundaan pertama, pemerintah tidak mau adanya definisi tentang terorisme. DPR pun menolak karena bagaimana bisa dalam UU tapi tidak ada mengenai definisi terorisme.

Bamsoet: DPR Jangan Dijadikan Kambing Hitam Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ini-perjalanan-panjang-revisi-uu-antiterorisme_m_215437.jpeg" alt="Ilustrasi: Teroris" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Teroris</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah perjalanan panjang akhirnya DPR mengesahkan Revisi UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU. Semua fraksi yang ada di DPR pun sepakat tidak ada perbedaan pandangan mengenai pengesahan UU tersebut. Sekadar menelisik ke belakang, UU itu dikebut penyelesaiannya setelah adanya teror bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya, Jawa Timur yang dilakukan oleh Dita Oepriyanto bersama dengan keluarganya. Setelah itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun meminta kepada DPR untuk segera menyelesaikan Revisi UU Nomor 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Bahkan Jokowi menegaskan apabila sampai Juni tidak rampung, maka dirinya akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu. Namun DPR menolak dikatakan sengaja membuat lambat revisi UU tersebut. Ketua Pansus Antiterorisme Muhammad Syafii mengatakan, yang membuat lambat sebenarnya dari pemerintah sendiri. Pemerintah dua kali meminta penundaan penyelesaian revisi tersebut karena masih adanya perbedaan pandangan mengenai definisi terorisme. Lantas bagaimana perjalanan panjang &lrm;Revisi UU Nomor 15/2003 yang diketahui awal pembahasannya sejak tahun 2016? Berikut&nbsp;JawaPos.com&nbsp;coba merangkumnya. 14 Januari 2016 &lrm;Terjadinya aksi teror di kawasan Sarinah-Thamrin. Belakangan diketahui dalang aksi tersebut adalah Aman Abdurra&lrm;hman. 15 Januari 2016 Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Panjaitan pun lantas bergerak cepat dan meminta DPR sengera melakukan Revisi UU Nomor 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 21 Januari 2016 Revisi UU tersebut disepakati untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas. Hal itu karena pemerintah menginginkan DPR segera melakukan pembahasan revisi mengingat perlu adanya tindakan preventif terhadap pelaku teror. 25 Februari 2016 DPR resmi membentu Panitia Khusus (Pansus) Revisi UU Antiterorisme dengan Ketua Pansus Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra Muhammad Syafii. 4 Maret 2016 DPR protes pemerintah yang mencantumkan usulan Pasal 43A soal penahanan selama 6 bulan tanpa status hukum jelas. Anggota Pansus Revisi Antiterorisme Arsul Sani bahkan menyebutnya sebagai pasal 'Guantanamo' 15 Maret 2016 Para penggiat hak asasi manusia (HAM) tidak sepakat keterlibatan TNI dalam Revisi UU Terorisme. Seperti merujuk Pasal 43H revisi &lrm;UU tersebut. 27 April 2016 Pansus Antiterorisme menggelar rapat perdana untuk meminta persetujuan kepada masing-masing fraksi yang ada di DPR. 25 Juli 2016 Pansus Revisi UU Terorisme menggelar rapat bersama pakar Hukum Pidana, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM), dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) tentang revisi tersebut. 14 Desember 2016 Diputuskan Revisis UU Terorisme menekankan pada tiga hal pencegahan, penindakan, dan pengananan korban terorisme. 24 Mei 2017 Terjadi bom bunuh diri di sekitaran Terminal &lrm;Kampung Melayu. Dalam peristiwa tersebut tiga anggota kepolisian meninggal saat menjaga pawai obor. 28 Mei 2017 Menkum&nbsp;HAM Yasonna H Laoly berharap agar DPR segara tancap gas menyelesaikan Revisi UU tentang Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme&lrm;. Yasonna meminta perlu ada payung hukum yang jelas dalam menindak pelaku dan juga jaringan terorisme. 13 Mei 2018 Terjadi bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya, Jawa Timur yang dilakukan oleh Dita Oepriyanto bersama dengan keluarganya. &lrm; 14 Mei 2018 Bom bunuh diri mengguncang Mapolres Surabaya. Bom tersebut diledakkan oleh kendaraan roda dua tepat di gerbang Polres. 14 Mei 2018 Presiden Jokowi meminta DPR segera merampungkan Revisi UU tentang Tindak Pidana Terorisme pada Juni 2018 mendatang. Jika belum juga selesai maka dirinya bakal mengeluarkan Perppu. 16 Mei 2018 Ketua Pansus Antiterorisme, Muhammad Syafii menegaskan Presiden Jokowi seperti menyalahkan DPR yang lama menyelesaikan UU tersebut. Padahal sebenarnya dua kali pemerintah menunda pembahasan karena belum adanya kesepakatan perihal definisi terorisme. 24 Mei 2016 Pansus Antiterorisme menggelar rapat kerja dengan pemerintah dalam pengambilan keputusan tingkat pertama. Hasilnya diputuskan definisi terorisme dimasukkan frasa politik, ideologi, dan keamanan. 25 Mei 2018 Rapat paripurna mengesahkan Revisi UU Nomor 15/2003 &lrm;tentang Tindak Pidana Terorisme menjadi UU. Akhirnya setelah dua tahun perjalanannya, revisi itu menjadi UU.

Ini Perjalanan Panjang Revisi UU Antiterorisme

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#uu terorisme

Berita Terkini