Rian Alfianto

Judul Artikel: Infrastruktur Digital Terancam Kebijakan Daerah, Mastel Ingatkan Risiko Gangguan Layanan Publik Deskripsi: Mastel ingatkan risiko kebijakan daerah yang ancam infrastruktur digital dan ganggu layanan publik. Investasi sektor telekomunikasi jadi taruhan di In &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/15/43044c5d-905b-49b1-b28e-7b13e4ba752b-1602633929.jpg" alt="Wamendagri Bima Arya Sugiarto di acara diskusi Mastel terkait regulasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah yang sering tidak sejalan dengan pusat. (Rian Alfianto/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wamendagri Bima Arya Sugiarto di acara diskusi Mastel terkait regulasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah yang sering tidak sejalan dengan pusat. (Rian Alfianto/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pembangunan infrastruktur digital kini tidak lagi sekadar urusan bisnis operator telekomunikasi. Di tengah percepatan transformasi digital nasional, jaringan internet dan telekomunikasi telah menjelma menjadi fondasi layanan publik, penggerak ekonomi digital, sekaligus penopang aktivitas masyarakat sehari-hari. Namun, di balik ambisi Indonesia menjadi negara digital yang terhubung dan inklusif, muncul persoalan klasik: ketidaksinkronan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Isu inilah yang mengemuka dalam diskusi publik bertajuk 'Penguatan Transformasi Digital Nasional: Harmonisasi Regulasi Pusat dan Daerah untuk Pembangunan Infrastruktur Digital' yang digelar Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Selasa (14/1) di Jakarta. Ketua Umum Mastel, Sarwoto Atmo Sutarno, menilai industri telekomunikasi nasional sedang berada dalam tekanan ganda. Di satu sisi, operator dituntut mempercepat pembangunan jaringan, mulai dari fixed broadband hingga 5G, demi pemerataan akses digital. Di sisi lain, industri justru dihadapkan pada biaya regulasi yang tinggi, persaingan usaha yang ketat, serta tantangan monetisasi layanan yang belum ideal. &ldquo;Masalahnya sering kali bukan soal teknologi. Hambatan terbesar justru datang dari tata kelola di lapangan, kesiapan ekosistem, dan perencanaan yang tidak selaras antara pusat dan daerah,&rdquo; kata Sarwoto dalam diskusi tersebut. Ia menggambarkan kondisi tersebut seperti 'pasir di dalam sepatu'. Terlihat sepele, tetapi cukup untuk memperlambat langkah besar transformasi digital nasional. Menurut Sarwoto, masih banyak daerah yang belum memandang infrastruktur digital sebagai bagian penting dari pembangunan. Akibatnya, kebijakan penataan jaringan, perizinan, hingga pemanfaatan infrastruktur pendukung kerap berjalan sendiri-sendiri dan menimbulkan friksi dengan pelaku usaha. Dalam forum tersebut, Sarwoto juga menyinggung arah kebijakan transformasi digital nasional yang dirumuskan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) periode 2025&ndash;2029 melalui konsep T3 Komdigi. Tiga pilar itu meliputi Terhubung (konektivitas digital yang merata dan terjangkau), Tumbuh (transformasi digital yang menciptakan nilai tambah ekonomi), dan Terjaga (ruang digital yang aman dan berdaulat). &ldquo;T3 Komdigi bukan jargon. Ini seharusnya menjadi kompas bersama agar regulasi, pembangunan infrastruktur, dan eksekusi industri berjalan searah,&rdquo; ujarnya. Mastel, lanjut Sarwoto, mendorong agar otonomi daerah tetap berjalan tanpa mengorbankan kepentingan nasional, khususnya keberlanjutan layanan publik dan kepastian investasi di sektor telekomunikasi. <h2>Kasus Mojokerto Jadi Alarm Industri</h2> Kekhawatiran industri digital mencuat setelah Pemerintah Kota Mojokerto menghentikan sementara operasional sejumlah penyelenggara layanan telekomunikasi dan internet dengan menonaktifkan Optical Distribution Cabinet (ODC). Kebijakan tersebut memicu keresahan karena berpotensi mengganggu layanan publik dan menimbulkan ketidakpastian investasi. Sekretaris Jenderal MASTEL, C. Mirza Taufik, menjelaskan bahwa langkah Pemkot Mojokerto didasarkan pada dugaan pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan Kabel Serat Optik Telekomunikasi. Meski demikian, Mirza menilai penegakan aturan tidak seharusnya dilakukan dengan cara yang berdampak langsung pada masyarakat. &ldquo;Kalangan industri khawatir ini menjadi preseden. Jika tiap daerah mengambil langkah serupa, maka risiko gangguan layanan dan iklim investasi akan semakin besar,&rdquo; kata Mirza di tempat yang sama. Ia menekankan perlunya peran aktif pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan kementerian terkait, untuk menyatukan tafsir regulasi dan mencari solusi yang tidak merugikan konsumen maupun dunia usaha. Pemerintah kemudian turun tangan. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa layanan telekomunikasi merupakan bagian dari pelayanan publik yang tidak boleh terganggu oleh dinamika kebijakan daerah. &ldquo;Sinergi adalah kunci. Konsumen harus menjadi prioritas. Saya tidak setuju jika layanan diputus selama tidak ada pelanggaran berat dan masyarakat dirugikan,&rdquo; ungkap Bima. Ia memastikan Kemendagri akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah terkait, termasuk Mojokerto, untuk mencegah munculnya kebijakan yang berpotensi merusak kepercayaan publik dan iklim investasi. Senada, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa jaringan telekomunikasi kini sudah setara dengan kebutuhan dasar seperti listrik dan air. &ldquo;Jika ada perbedaan persepsi soal aturan atau kewenangan, penyelesaiannya harus lewat dialog, bukan pemutusan layanan yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat,&rdquo; tegas Nezar. Komdigi, kata Nezar, siap memfasilitasi dialog antara pemerintah daerah dan industri agar kepentingan pendapatan daerah tetap berjalan tanpa menghambat agenda besar transformasi digital nasional. Diskusi ini menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur digital tidak bisa berjalan parsial. Tanpa harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, cita-cita Indonesia yang terkoneksi, inklusif, dan kompetitif di era digital berisiko tersendat di tingkat implementasi. &nbsp;

Pembangunan infrastruktur digital terancam kebijakan daerah. Mastel ingatkan risiko gangguan layanan publik, iklim investasi telekomunikasi.

Edy Pramana

Infrastruktur Digital Terancam Kebijakan Daerah, Mastel Ingatkan Risiko Gangguan Layanan Publik

head

top_banner

skyscrapper

half_page

leaderboard1

leaderboard2

rectangle1

rectangle2

bottom_banner

interstitial

amp_top_banner

amp_rectangle1

amp_rectangle2

amp_rectangle3

amp_rectangle4

amp_rectangle5

amp_native

amp_bottom_banner

<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Internet rumah tanpa kabel Indosat HiFi Air berbasis FWA jadi solusi praktis saat Ramadhan dan mudik. Nikmati koneksi stabil.

Estu Suryowati

Internet Rumah Tanpa Kabel untuk Ramadhan dan Mudik, Ini Opsi FWA dari Indosat

Antara

Putaran ketiga perundingan antara Amerika Serikat dan Iran terkait program nuklir Iran di Jenewa, berakhir tanpa kesepakatan.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Infrastruktur Digital Terancam Kebijakan Daerah, Mastel Ingatkan Risiko Gangguan Layanan Publik

Tags

Artikel Terkait

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

Infrastruktur Digital Terancam Kebijakan Daerah, Mastel Ingatkan Risiko Gangguan Layanan Publik

Tags

Artikel Terkait

Puasa Ramadhan Lebih Khusyuk: 5 Cara Ampuh Mengurangi Distraksi Digital di Era Gadget

Kesenjangan Digital di Ruang Direktur Perusahaan

Orang-orang yang Masih Membaca Koran Fisik Di Dunia yang Serba Digital, Biasanya Menunjukkan 9 Kualitas Ini Menurut Psikologi

Download Aplikasi JawaPos.com